Seruan Larangan AfD Semakin Menguat di Jerman

Pekan lalu terjadi kekacauan di parlemen di Erfurt, Negara Bagian Thüringen di timur Jerman. Partai Alternatif untuk Jerman (AfD) menjadi fraksi terbesar di parlemen negara bagian tersebut, setelah kemenangannya dalam pemilihan umum (pemilu) pada awal September lalu.

Saat itu politikus AfD Jürgen Treutler, karena menjadi anggota parlemen tertua di usianya yang ke-73, berhak memimpin sesi pertama periode legislatif yang baru.

Treutler melaksanakan tugasnya dengan menolak untuk meloloskan mosi dan memberikan suara yang pada dasarnya menghalangi Partai Kristen Demokrat (CDU) yang berhaluan kanan-tengah dan partai-partai lain untuk mencalonkan kandidat untuk jabatan ketua parlemen.

CDU menolak hal itu di Mahkamah Konstitusi Thüringen dan berhasil. Ketika sesi dilanjutkan dua hari kemudian, politisi CDU Thadäus König terpilih sebagai presiden parlemen negara bagian tersebut.

Sekarang setelah parlemen dapat berfungsi kembali, para politisi berdebat tentang bagaimana menangani AfD pada masa jabatan mendatang.

Kantor Perlindungan Konstitusi di negara bagian Jerman Thüringen, yang melacak gerakan ekstremis domestik di Jerman, mengklasifikasikan partai tersebut sebagai "ekstremis sayap kanan" pada tahun 2021.

Upaya pelarangan partai ekstrim kanan sebelumnya gagal

Georg Maier, yang merupakan pemimpin Partai Sosial Demokrat (SPD) Thüringen dan yang masih menjabat sebagai menteri dalam negeri, berbicara pada pekan lalu untuk mendukung proses hukum di Mahkamah Konstitusi Jerman untuk melarang AfD.

"Peristiwa di parlemen Negara Bagian Thüringen telah menunjukkan bahwa AfD secara agresif mengambil tindakan terhadap parlementerisme," katanya di platform media sosial X. "Saya rasa ini berarti prasyarat untuk pelarangan (partai itu) telah terpenuhi."

Pasal 21 konstitusi Jerman menyatakan: "Partai yang, karena tujuan mereka atau perilaku penganutnya, berusaha untuk melemahkan atau menghapus tatanan dasar demokrasi yang bebas atau membahayakan keberadaan Republik Federal Jerman, dianggap inkonstitusional."

Kini bola panas ada di tangan Mahkamah Konstitusi pusat (Jerman) untuk memutuskan apakah suatu partai politik dapat dilarang.

Pemerintah Jerman, parlemen Jerman Bundestag, dan majelis dari 16 negara bagian federal, Bundesrat, berhak untuk mengajukan petisi.

Namun, standarnya tinggi, dan presedennya tidak memberikan pertanda baik bagi langkah semacam itu. Upaya terakhir untuk melarang Partai Demokratik Nasional Jerman (NPD) yang berhaluan kanan ekstrem, yang kini berganti nama menjadi Die Heimat, gagal pada tahun 2017.

Dalam putusan kasus tersebut, pengadilan mengklasifikasi bahwa NPD memang inkonstitusional, tetapi juga tidak signifikan secara politik. "Selama lebih dari lima dekade keberadaannya, NPD belum berhasil meloloskan perwakilan permanen di parlemen negara bagian," ujarnya.

Selain itu, partai-partai lain di parlemen Jerman dan negara bagian saat itu juga tidak mau membentuk koalisi atau bahkan bekerja sama dengan NPD dalam isu-isu tertentu, demikian dinyatakan pengadilan.

Dengan mengambil keputusan ini sebagai tolok ukur untuk kemungkinan pelarangan AfD, gambaran baru muncul: Tidak seperti NPD, AfD sudah mapan sebagai kekuatan politik baik di Bundestag maupun di 14 dari 16 parlemen negara bagian Jerman.

Namun, seperti halnya NPD, sejauh ini tidak ada partai lain yang bersedia berkoalisi dengan AfD, sehingga tidak ada prospek realistis untuk menjadi bagian dari pemerintahan.

Perdebatan tentang pelarangan kembali memanas karena skandal yang terjadi setelah pemilihan umum di Thüringen. Anggota CDU Bundestag Marco Wanderwitz sekarang berkampanye lintas partai untuk mengajukan mosi bersama agar Bundestag melakukan pemungutan suara untuk pelarangan.

Setidaknya 5% anggota parlemen harus mendukung inisiatifnya, atau 37 dari 733. Wanderwitz mengatakan kepada harian taz pada bulan Juni bahwa mereka telah mencapai kuorum tersebut.

Klasifikasi AfD sebagai 'ekstremis sayap kanan' tidak menjamin pelarangan

Wanderwitz mengatakan mereka masih menunggu pendapat tertulis dari Pengadilan Tinggi Administratif di Nord Rhein Westfalen (NRW), yang pada bulan Mei telah mengonfirmasi klasifikasi AfD sebagai terduga kelompok ekstremis sayap kanan oleh Kantor Perlindungan Konstitusi, BfV.

"Jika alasan putusan itu sudah tersedia, kami akan mencermatinya dan kemudian mengajukan permohonan pelarangan yang diperbarui dan beralasan," katanya kepada media TAZ.

Dalam pemungutan suara yang akan dilakukan di parlemen Jerman Bundestag, mayoritas suara harus memberikan suara mendukung pengajuan permohonan pelarangan AfD. Mahkamah Konstitusi Jerman kemudian harus memutuskan.

Para pakar memiliki pandangan berbeda tentang peluang keberhasilannya. Hendrik Cremer dari Institut Hak Asasi Manusia Jerman di Berlin meyakini pelarangan ini sangat dibutuhkan dan dapat berhasil. "Jika Anda mencermati AfD dengan saksama, saya rasa Anda harus sampai pada kesimpulan bahwa persyaratan untuk pelarangan telah terpenuhi," katanya kepada DW pada bulan Mei, seraya menambahkan bahwa ia merasa sulit untuk memahami mengapa beberapa orang masih mengungkapkan keraguan.

Azim Semizoglu, pakar hukum tata negara di Universitas Leipzig, lebih skeptis. Menurutnya, klasifikasi AfD sebagai "ekstremis sayap kanan" oleh BfV tidak secara otomatis menjamin pelarangan yang berhasil, katanya sebelumnya kepada DW.

Bukan 'penilaian politik,' tetapi 'penilaian hukum'

Itu hanya satu bukti di antara banyak bukti, tandas Semizoglu. "Anda tidak dapat menyimpulkan dari situ bahwa jika suatu partai diklasifikasikan sebagai ekstremis sayap kanan, itu juga tidak konstitusional dalam pengertian Hukum Dasar," katanya. Ada standar pembuktian yang berbeda yang harus diterapkan, tambahnya.

Wakil ketua SPD, Lars Klingbeil, memiliki pandangan yang sama. "Penilaian ini bukan penilaian politik, tetapi pertama-tama penilaian hukum," ungkapnya kepada kantor berita Jerman DPA.

Klingbeil menegaskan bahwa BfV bertanggung jawab untuk mengumpulkan materi tentang AfD. Jika para ahli sampai pada kesimpulan bahwa AfD membahayakan negara dan masyarakat Jerman, "maka kita harus menjadi aktif secara politik."

Presiden Dewan Pusat Yahudi di Jerman, Josef Schuster, juga telah ambil bagian dalam diskusi berulang tentang pelarangan AfD.

Menjelang pemilu negara bagian di Brandenburg pada tanggal 22 September lalu, ia berbicara menentang partai tersebut dalam sebuah wawancara dengan harian Tagesspiegel.

"Orang-orang yang memilih AfD hari ini tidak akan menghilang begitu saja — kita juga tidak dapat mengabaikan mereka," ujarnya, seraya menambahkan ia meyakini pelarangan bukanlah cara yang baik untuk menghalangi pemilih AfD dari ideologi mereka.

Kesadaran antiekstremisme meningkat

Gerakan antieekstremisme semakain menguat tahun ini. Puluhan ribu orang berdemonstrasi di kota-kota di Jerman. Di Bremen Februari silam. "Aliansi Bremen Melawan  Kanan" mengetengahkan semboyan "Melawan Pergeseran ke Kanan". Aksi protes serupa juga terjadi di kota-kota lain di Jerman kala itu.

Slogan "Tidak boleh lagi terjadi, adalah sekarang!" mewarnai spanduk dan poster para pengunjuk rasa. Slogan "Tidak boleh lagi terjadi" dalam bahasa Jerman "Nie Wieder" adalah slogan yang sering digunakan  pada peringatan kekejaman Nazi dan aksi-aksi melawan Neonazi.

 

Artikel ini naskah aslinya ditulis dalam bahasa Jerman.

Tambahan informasi dari: TAZ, Tagesspiegel dan DPA