1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya
PolitikBangladesh

Muhammad Yunus Memimpin Pemerintahan Sementara Bangladesh

7 Agustus 2024

Ahli ekonomi dan pemimpin masyarakat sipil Muhammad Yunus akan memimpin pemerintahan sementara Bangladesh setelah mantan PM Sheikh Hasina mundur dan melarikan diri di tengah protes yang penuh kekerasan.

https://p.dw.com/p/4jBd1
Muhammad Yunus
Yunus dan Bank Grameen miliknya dianugerahi Hadiah Nobel Perdamaian pada 2006 atas upaya mengentaskan kemiskinanFoto: Munir uz Zaman/AFP/Getty Images

Peraih Nobel Perdamaian Muhammad Yunus akan memimpin pemerintahan sementara Bangladesh setelah pengunduran diri Perdana Menteri Sheikh Hasina, menurut pernyataan resmi dari kantor Presiden Mohammad Shahabuddin.

Para pemimpin mahasiswa yang melakukan protes di Bangladesh mengatakan mereka tidak menginginkan pemerintahan sementara yang dipimpin militer, melainkan oleh Yunus.

Pengumuman tersebut muncul setelah pertemuan dengan Panglima Militer Bangladesh, Jenderal Waker-uz-Zaman, yang sebelumnya menyatakan bahwa pemerintahan sementara akan dibentuk, tanpa memberikan rincian siapa yang akan memimpin.

Presiden Bangladesh juga membubarkan parlemen pada hari Selasa (06/08).

Pembubaran legislatif merupakan tuntutan utama para pengunjuk rasa.

Yunus sebelumnya mengonfirmasi pada hari Selasa bahwa dirinya bersedia menjadi penasihat pemerintahan sementara sebelum diumumkan sebagai Kepala Pemerintahan Interim.

Peraih Nobel dan ekonom dari Bangladesh

Yunus, yang dikabarkan berada di Paris, memenangkan Nobel Perdamaian pada 2006 atas karyanya dalam memberikan kredit mikro kepada orang-orang miskin di Bangladesh melalui Grameen Bank miliknya. Program ini mampu memangkas angka kemiskinan dengan membangun usaha kecil di Bangladesh.

Namun, pria berusia 84 tahun itu didakwa oleh pengadilan Bangladesh pada Juni 2024 atas tuduhan penggelapan yang telah dia bantah.

"Pemerintah mana pun selain yang kami rekomendasikan tidak akan diterima," kata Nahid Islam, salah satu insiator utama gerakan mahasiswa, dalam sebuah video di Facebook dengan tiga insiator lainnya. "Kami tidak akan menerima pemerintahan yang didukung atau dipimpin militer."

"Kami juga telah berdiskusi dengan Muhammad Yunus dan dia setuju untuk menerima tanggung jawab ini atas undangan kami," tambah Islam.

Dalam wawancara dengan The Print dari India, Yunus mengatakan Bangladesh telah menjadi "negara yang dikuasai" di bawah Hasina.

"Hari ini, semua orang Bangladesh merasa terbebaskan," tambahnya.

Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru! 

Di mana Sheikh Hasina?

Dua pejabat pemerintah India mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa Hasina mendarat di lapangan udara militer di Hindon dekat Delhi pada hari Senin (05/08) setelah meninggalkan Dhaka.

Meskipun laporan menyebutkan dia akan tetap di negara tetangga untuk sementara waktu, sebuah sumber tingkat tinggi mengatakan dia ingin "transit" ke London.

Namun, pemerintah Inggris telah menyerukan penyelidikan yang dipimpin PBB terhadap "tingkat kekerasan yang belum pernah terjadi sebelumnya" kepada demonstran saat kerusuhan di Bangladesh. Besar kemungkinan Hasina urung untuk bertolak ke Inggris.

Hasina dituduh oleh para kritikus sebagai dalang dari penahanan puluhan ribu aktivis oposisi selama pemerintahannya, dengan ratusan menjadi korban pembunuhan di luar hukum.

Sheikh Hasina
Sheikh Hasina berbicara di COP 26 pada 2021. Ia memerintah Bangladesh selama 15 tahunFoto: Ian Forsyth/Getty Images

Human Rights Watch tahun lalu mengatakan pasukan keamanan telah melakukan "lebih dari 600 penghilangan paksa" sejak Hasina berkuasa pada 2009. Hampir 100 orang masih belum ditemukan.

Kepergian Hasina merupakan kabar baik terutama bagi musuh bebuyutannya, Khaleda Zia, yang dipenjara atas tuduhan korupsi pada 2018.

Presiden Shahabuddin mengatakan pada hari Senin (05/08) bahwa Zia akan dibebaskan dari penjara bersama dengan banyak orang yang ditangkap selama protes.

Pembebasan Zia kemudian dikonfirmasi oleh partainya, menurut kantor berita AFP.

rs/ha (Reuters, AP, AFP