1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya

EU Punya Diplomat Baru, Bagaimana Pendekatannya ke Israel?

12 September 2024

Kaja Kallas, diplomat tinggi Uni Eropa yang baru dilantik dari Estonia, belum mengambil sikap tegas terhadap Israel. Apakah ini standar ganda?

https://p.dw.com/p/4kYNl
Kaja Kallas
Kaja Kallas dalam konferensi Ukraina di Berlin, 11-12 Juni 2024Foto: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Kaja Kallas, diplomat tinggi Uni Eropa (UE) yang baru dilantik dari Estonia, belum mengambil sikap tegas terhadap Israel. Banyak yang berharap dia akan tunduk pada negara-negara anggota UE.

Nominasi mantan Perdana Menteri Estonia Kaja Kallas sebagai diplomat tinggi Uni Eropa bergema jauh dan luas. Israel pun menghela napas lega.

Surat kabar Israel sebelumnya menyoroti rasa frustrasi mereka terhadap Josep Borrell, diplomat pendahulu Kallas, yang digambarkan sebagai "kritikus yang blak-blakan," dan memuji Kallas sebagai perbaikan dari perspektif Israel.

Daniel Schwammenthal, Direktur AJC Transatlantic Institute, kantor Komite Yahudi Amerika yang berkantor di Brussels, mengatakan bahwa orang Israel merasa Borrell tidak adil dalam kritiknya terhadap negara mereka.

Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru! 

Borrell mengkritik tindakan militer Israel di Gaza sejak serangan Hamas pada 7 Oktober membuatnya berselisih dengan Israel dan mencerminkan perpecahan di Uni Eropa terkait konflik Israel-Palestina. Austria, Jerman, Hungaria, dan Republik Ceko diyakini lebih mendukung Israel, sementara Irlandia, Belgia, dan Spanyol (negara asal Borrell) lebih kritis.

Lukas Mandl, anggota Parlemen Eropa (MEP) Austria yang merupakan bagian dari kelompok parlemen Partai Rakyat Eropa, mengatakan kepada DW bahwa ia yakin Borrell "berpihak dan ideologis" terhadap Israel. Ia berharap Kallas "akan lebih baik dari pendahulunya."

Pendekatan seimbang oleh Kallas

Menurut anggota parlemen Uni Eropa, pakar Estonia, dan orang dalam di pemerintahan Israel yang diwawancarai DW, Kallas diharapkan mengadopsi pendekatan seimbang. Uni Eropa mendukung solusi dua negara untuk konflik Israel-Palestina, sebagaimana ditetapkan oleh Perjanjian Oslo. Pada bulan Januari, menteri luar negeri Uni Eropa dengan suara bulat menegaskan kembali posisi ini.

Israel berharap dia mungkin dapat menjadi sekutu dalam melawan Iran, yang mendukung kelompok militer Islam di Timur Tengah, termasuk Hamas. Iran juga dituding telah memasok rudal ke Rusia sehingga membahayakan keamanan Ukraina serta keamanan Eropa pada umumnya.

Kallas menyatakan dukungannya terhadap hak Israel untuk membela diri dan mengecam Hamas, yang ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh Uni Eropa. Dia juga mendukung solusi dua negara dan menyerukan gencatan senjata. 

Selama masa jabatan sebagai Perdana Menteri Estonia, pemerintahan Kallas meningkatkan dana bantuan kemanusiaan ke Gaza. Meski tidak mengakui negara Palestina, di bawah kepemimpinan Kallas, Estonia mendukung resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk meningkatkan status negara pengamat Teritorial Palestina menjadi negara dengan keanggotaan penuh.

Suara kritis terhadap Israel tetap dibutuhkan di UE

Evin Incir, anggota Parlemen Eropa dari Swedia dari kelompok parlemen Sosialis dan Demokrat (S&D) yang berhaluan ke kiri, mengatakan bahwa ia khawatir Kallas sejauh ini belum memprioritaskan situasi kemanusiaan di Gaza dan tidak bersuara seperti yang diharapkan kelompok S&D.

"Kami menginginkan seseorang yang bersuara seperti Borrell, dan kami akan mencari jaminan dalam sidang tersebut," kata Incir kepada DW. Ia mengacu pada sidang konfirmasi untuk komisaris UE yang akan diadakan di Parlemen Eropa.

Borrell telah menganjurkan UE untuk lebih berupaya mewujudkan solusi dua negara dan, awal tahun ini, menjamu menteri luar negeri Israel dan Palestina untuk mendorong tujuan ini.

Dia mengutuk jumlah korban tewas di Gaza sebagai "pertumpahan darah," mengancam akan memberikan sanksi kepada para menteri Israel dan mendukung permintaan dari Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan pejabat Hamas.

"Lebih dari 40.000 orang telah tewas di Gaza," tegas Incir. "Kami akan mendorong kebijakan UE yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan terhadap Israel dan Palestina."

Sementara Mandl, anggota parlemen Eropa Austria, mengatakan bahwa dukungan Kallas untuk solusi dua negara tidak tepat waktu. "Tidak ada gunanya hanya berbicara tentang solusi dua negara" tanpa adanya kondisi yang tepat, kata Mandl.

Standar ganda Uni Eropa?

Kristi Raik, Wakil Direktur ICDS, mengatakan kepada DW bahwa Kallas "mungkin akan mencoba menanggapi kritik seputar dugaan standar ganda UE." Ia mengacu pada pandangan bahwa UE menegakkan hukum internasional terhadap musuh tetapi tidak terhadap sekutu mereka.

Pada bulan November, Kallas mengatakan Israel "sepenuhnya berhak membela diri. Tetapi harus melakukannya dengan cara yang menyelamatkan nyawa orang yang tidak bersalah dan mematuhi norma-norma hukum internasional. 

"Menimbulkan krisis di kawasan tidak menguntungkan siapa pun selain mereka yang tertarik untuk mengalihkan perhatian kita dari isu-isu lain dan merusak persatuan kita," ujar Kallas waktu itu.

Seorang pelobi Israel yang berpengaruh berbicara kepada DW tanpa mau diungkapkan identitasnya bahwa Kallas mungkin lebih mampu melihat ancaman Iran.

"Ada kemungkinan konvergensi, atau tujuan bersama terhadap Iran karena negara itu menyediakan rudal dan pesawat nirawak bagi Rusia dan mengancam keamanan Eropa," katanya.

Apa pun kebijakan yang akhirnya diambil Kallas terhadap Israel, tidak seorang pun meragukan bahwa kebijakan ini akan dipengaruhi oleh siapa pun yang memenangkan pemilu di AS.

Artikel ini diadaptasi dari artikel DW berbahasa Inggris