1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya
PolitikThailand

Srettha Dipecat, Lalu Siapa PM Baru Thailand?

15 Agustus 2024

Perdana Menteri Srettha Thavisin diberhentikan dari jabatannya. Kini parlemen harus bersidang untuk memilih perdana menteri baru. Mungkinkah keluarga Shinawatra kembali mengisi jabatan tersebut?

https://p.dw.com/p/4jTmv
Srettha Thavisin
Srettha, seorang taipan real estate tanpa latar belakang politik, membantah melakukan kesalahanFoto: Matt Hunt/AA/picture alliance

Partai Pheu Thai sebagai partai terbesar di parlemen Thailand mengadakan pertemuan pada hari Kamis (15/08) untuk memilih pengganti Srettha Thavisin, yang baru saja diberhentikan dari jabatannya sebagai perdana menteri, di tengah gejolak politik yang berkepanjangan. 

Pemecatan Srettha Thavisin oleh Mahkamah Konstitusi Thailand menjadi pukulan keras terbaru bagi Pheu Thai, partai politik milik keluarga miliarder Shinawatra yang telah berseteru dengan kalangan elit berpengaruh dan militer sebagai loyalis kerajaan selama dua dekade.

Pheu Thai harus memilih satu dari dua kandidat yang memenuhi syarat yakni Chaikasem Nitisiri, mantan Jaksa Agung dan Menteri Kehakiman, atau pemimpin muda mereka yang belum berpengalaman, Paetongtarn Shinawatra, putri berusia 37 tahun dari tokoh politik kontroversial, Thaksin Shinawatra.

MK: Serttha melanggar etika

Mahkamah Konstitusi Thailand memutuskan pada hari Rabu (14/08) bahwa Perdana Menteri Srettha Thavisin diberhentikan dari jabatannya setelah menjabat kurang dari setahun.

Sebanyak 40 senator, yang ditunjuk oleh pemerintahan militer sebelumnya, mengajukan gugatan terhadap Srettha.

Hakim Punya Udchachon mengatakan bahwa pengadilan memutuskan dengan suara lima banding empat untuk memberhentikan Srettha karena pengangkatan seorang menteri yang memiliki catatan kriminal. Srettha disebut melanggar "standar etika secara serius" setelah menunjuk Pichit Chuenban sebagai menteri.

Setelah Srettha diberhentikan, parlemen Thailand yang memiliki 500 kursi harus segera bersidang untuk memilih perdana menteri baru, yang kemungkinan akan semakin memperdalam ketidakpastian politik di negara tersebut.

Srettha adalah perdana menteri keempat yang diberhentikan melalui putusan pengadilan. Kejatuhannya dapat mengindikasikan babak baru dari konflik  Thaksin dan musuh-musuhnya di kalangan elit konservatif dan militer.

Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru! 

Siapa pengganti Srettha?

Dengan diberhentikannya Srettha, kabinet akan berfungsi dalam kapasitas sementara dengan Wakil Perdana Menteri Phumtham Wechayachai, yang juga menjabat sebagai Menteri Perdagangan, menjadi pelaksana tugas perdana menteri.

Tanggal untuk pemilihan perdana menteri baru masih belum ditentukan. Pemilihan ini akan didasarkan pada daftar kandidat yang telah diajukan sebelum pemilu 2023.

Untuk menjadi perdana menteri, seorang kandidat perlu mendapatkan dukungan lebih dari setengah dari 493 anggota parlemen saat ini, yaitu 247 suara. Jika tidak ada yang terpilih, parlemen harus bersidang kembali untuk mengulang proses pemungutan suara.

Di antara kandidat yang mungkin untuk posisi ini adalah anggota senior Pheu Thai, Chaikasem Nitisiri, mantan Menteri Kehakiman atau memberikan kesempatan kepada pendatang baru Paetongtarn sebagai bagian dari keluarga Shinawatra.

Paetongtarn Shinawatra
Paetongtarn Shinawatra adalah putri bungsu Thaksin Shinawatra yang saat ini menjabat sebagai pemimpin Partai Pheu ThaiFoto: Matt Hunt/NurPhoto/picture alliance

Namun, langkah Paetongtarn untuk menjadi Perdana Menteri tidak mudah. Ia harus menghadapi musuh-musuh politik yang telah berhasil menggulingkan ayahnya Thaksin Shinawatra dan bibinya Yingluck Shinawatra melalui kudeta

"Jika Paetongtarn yang dipilih, ia akan rentan terhadap serangan... Jika Anda bertanya kepada Thaksin, mungkin ia ingin putrinya menjadi perdana menteri," kata Titipol Phakdeewanich, ilmuwan politik di Universitas Ubon Ratchathani.

"Risiko bagi Paetongtarn lebih tinggi. Jika Pheu Thai tidak dapat memenuhi janji, maka ini bisa menjadi akhir dari dinasti politik keluarga Shinawatra."

rs/ha (AFP, Reuters)