Konflik Lahan Belum Usai, IKN Terus Lanjut Jelang 17-an
13 Agustus 2024
Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus berlangsung di tengah permasalahan konflik lahan yang ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)dalam Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2023.
Status lahan seluas 2.085,62 Ha dari 36.150 Ha tanah, masih dalam penguasaan pihak lain. Sementara, pemerintah sedang menyiapkan skema Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK) untuk menyelesaikan pembebasan lahan tersebut.
DW melihat langsung sejauh apa progres pembangunan IKN, pada Sabtu (10/08), satu minggu jelang upacara HUT ke-79 Republik Indonesia.
Istana Garuda
Bangunan Istana Garuda yang terletak di kawasan Kantor Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN sudah tegak berdiri, meski dibarengi derasnya komentar warganet yang mempertanyakan ketidaksesuaian bangunan dengan rancangan maestro seni kenamaan Indonesia, I Nyoman Nuarta.
Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!
Bangunannya disebut-sebut berwarna hitam bahkan cenderung berkarat dan lebih mirip kelelawar ketimbang burung yang menjadi lambang negara ini. Tim DW di lapangan memastikan warnanya memang terlihat hitam.
Meski demikian, Otorita IKN (OIKN) mengatakan warna Garuda akan berubah hijau setelah proses oksidasi selesai dalam dua tahun.
OIKN mengatakan Istana Garuda akan berfungsi sebagai kantor presiden saat bertugas sebagai kepala pemerintahan, salah satunya untuk agenda Sidang Kabinet.
Istana Negara
Sementara, Istana Negara yang terletak persis di depan Istana Garuda, akan difungsikan sebagai kantor presiden saat bertugas sebagai kepala negara. Gedung ini akan berfungsi sebagai lokasi jamuan makan presiden, penerimaan tamu negara, tempat penyimpanan bendera pusaka dan lokasi pelantikan pejabat negara.
Kantor Kementerian Koordinator
Masih di kawasan yang sama, terlihat jalan masuk menuju kawasan kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) masih dipenuhi debu dan tanah, meski gedung kantor Kemenko diklaim telah siap fungsional untuk menampung Aparatur Sipil Negara (ASN) dan petugas yang akan hadir dalam upacara 17-an.
Ada empat area kantor Kemenko dengan total tujuh tower yang terletak di KIPP. Masing-masingnya akan digunakan sebagai kantor para ASN yang berpartisipasi dalam pelaksanaan upacara HUT ke-79 RI. Empat area kantor Kemenko dirancang untuk dapat menampung delapan kementerian pada tahap awal pemindahan ASN ke IKN.
Sebagian unit rusun siap huni
Dari total 47 tower hunian Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan pindah ke IKN pada September mendatang, sebanyak 12 tower disebut sudah siap huni untuk pelaksanaan upacara 17-an.
Kepada DW Indonesia, Juru Bicara OIKN Troy Pantouw menjelaskan bahwa pegawai ASN yang sudah berkeluarga dapat tinggal bersama dalam satu unit. Sementara, pegawai ASN yang masih bujangan akan menempati hunian dengan skema berbagi, yakni tiga orang dalam satu unit.
"Harus sharing, kasihan yang sudah berkeluarga. Ini berkembang karena nanti kan jumlahnya juga berkembang. Kita lihat per September, (ASN) sudah mulai masuk, nanti kan ada peningkatan. Setiap periode kita lihat kemudian setelah itu dievaluasi," ujar Troy.
Embung MBH
Saat ditanya mengenai komitmen menjalankan konsep Smart Forest City, Ketua Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR, Danis Sumadilaga, mengatakan bahwa embung didesain dengan prinsip keberlanjutan.
"Embung adalah bagian dari pembangunan hijau yang memanfaatkan semaksimal mungkin apa yang ditawarkan oleh alam," jelas Danis.
Lebih lanjut Danis menjelaskan embung akan difungsikan sebagai pengendali banjir karena dapat menampung air hujan dan hulu dari aliran sungai di sekitar IKN. Sebanyak 15 embung sudah rampung dari total 30 embung yang akan dibangun.
Bendungan Sepaku Semoi
Area ini mungkin menjadi salah satu faktor terpenting indikator kesiapan IKN. Air bersih yang belum mengalir, sempat menjadi alasan ditundanya Presiden Joko Widodo berkantor di IKN pada Juli 2024. Danis mengatakan sedang memastikan kondisi air agar benar-benar layak langsung diminum, saat dialirkan dari bendungan ke KIPP.
Sementara, sejumlah warga sekitar mengaku kini sulit mengakses air bersih dari sungai sejak ada pembangunan IKN.
"Oh sulit (air bersih). Sekarang kami harus bawa jeriken untuk beli air buat minum. Dulu ambil air dari sungai kami enggak pernah takut buat konsumsi, sekarang mana berani," ujar Sibukdin, Ketua Adat Suku Balik.
Namun, Danis membantah hal itu ada kaitannya dengan IKN. Menurutnya, jauh sebelum ada pembangunan IKN, warga di sekitar kawasan IKN sudah bisa mengakses air bersih dari Perusahaan Daerah Air Minum. (pkp/ae)