Pro Kontra JPO Sudirman Tak Beratap

Wakil Ketua Komisi D dari Fraksi NasDem, Nova Harian Paloh, mempertanyakan kebijakan Pemprov DKI yang membongkar atap jembatan penyeberangan orang (JPO) di kawasan Sudirman, Jakarta. Nova mengaku tak setuju dengan kebijakan JPO terbuka karena dinilai mengganggu kenyamanan warga.

"Kalau kita lihat dalam pembahasan ada KUA-PPAS revitalisasi JPO, artinya JPO ke depan ada modernisasi, ada rencana pakai lift lah buat disabilitas. Tapi kalau sekarang itu JPO dibuka, saya sangat sayangkan sekali karena tujuannya buat apa kalau itu dibuka?" kata Nova saat dihubungi, Senin (06/11/2019).

Nova menilai JPO itu seharusnya ditutup. Jika Pemprov beralasan agar warga dapat melihat pemandangan Jakarta, dia mengatakan dengan dipakainya atap pada JPO itu tak akan mengubah keindahan Jakarta. Dia juga meminta desain JPO mengutamakan keselamatan dan kenyamanan.

"Ya kalau saya sih harus ditutupi semua lah, kalau dibuka emang kita mau foto-foto? Di Singapura aja JPO ketutup semua," jelasnya.

"Di mana-mana JPO tertutup, karena ada JPO pasti ada halte, ada halte juga pasti ada kantor dekat situ. Ini gimana kalau hujan supaya masyarakat juga terlindungi? Jadi ketika dia turun-naik bus, ada halte di situ cepat-cepat juga dia ke situ, perencanannya kan gitu," ucapnya.

Diketahui, pencopotan atap di jembatan penyeberangan orang (JPO) di Jalan Jenderal Sudirman merupakan arahan Anies. Dia yakin nantinya JPO tanpa atap jadi spot selfie baru di Jakarta.

"Apa yang terjadi kalau nanti dibuka? Itu tempat selfie paling sering karena pemandangan gedung di malam hari bagus sekali, sore, siang. Atapnya copot, itu langsung jadi space terbuka," kata Anies saat rapat.

Baca juga :Diam-diam, Tol Bertingkat Terpanjang di Indonesia Mulai Dibangun 

JPO bukan sebagai tempat berteduh?

Wakil Ketua DPRD dari F-PKS Abdurrahman Suhaimi menyebut pernyataan pengamat tata kota salah kaprah terkait pernyataan JPO tak beratap karena tak bisa digunakan berteduh saat hujan itu tidaklah tepat. Sebab, menurutnya, JPO itu fungsinya bukan sebagai tempat berteduh, melainkan hanya berfungsi sebagai alat bantu menyeberang bagi pejalan kaki.

"Ya masukan-masukan didengar saja, sebagai bahan masukan. Kalau kehujanan kan pakai payung, kan kalau keluar itu ke JPO pakai payung nggak kalau hujan? Iya, iya kan," kata Suhaimi saat dihubungi, Selasa (06/11/2019) malam.

Dia pun mencontohkan underpass yang kerap menjadi tempat berteduh untuk para pengendara motor. Dia mengatakan masyarakat jeli mengenai fungsi fasilitas umum seperti JPO dan underpass.

"JPO untuk neduh, fungsinya apa bukan? Seperti misalnya gini, underpass kalau musim hujan buat neduh, itu tempat meneduh apa bukan? Fungsinya neduh apa bukan? Akhirnya kan macet banget kan buat neduh, ya seperti itu," katanya.

"Jadi gini, JPO buat nyeberang, bukan buat neduh. Tapi intinya fungsikan sesuatu sesuai dengan fungsinya, dan juga dijaga keindahan, dijaga kenyamanan, dijaga keamanannya," lanjutnya.

Dia juga menyarankan agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan selalu mengutamakan kenyamanan pejalan kaki dalam membuat kebijakan. Ia juga berpesan agar JPO dibuat dan didesain untuk menunjukkan wajah Jakarta.

"Intinya bahwa jalan penyeberangan orang kan demi untuk menjaga kenyamanan pejalan kaki, terus juga keamanan dalam arti keselamatan, sehingga mereka nggak khawatir ketabrak dan lain-lain. Kalau soal dari sisi tampilan itu ada ahlinya lah bagaimana supaya lebih indah itu harus juga dirancang yang lebih baik lagi, sesuai dengan 'ini ibu kota' gitu," ujarnya.

Gerindra bela Anies

Partai Gerindra DKI membela Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait kebijakan jembatan penyebrangan orang (JPO) tak beratap. Gerindra menilai kebijakan itu sudah diperhitungkan matang tingkat risikonya oleh Anies dan sudah sesuai standar operasional (SOP).

"Itukan didalam setiap kegiatan ada SOP nya tingkat resiko sudah dihitung, jadi menurut saya secara teknis sudah dikaji ya tingkat risikonya, menurut saya memang pendekatan cara Pak Anies menata Sudirman-Thamrin ingin orang bisa berinteraksi dengan sekitar, tidak terkurung, orang bisa bebas, view nya bisa lebih jelas, lebih indah dan luas," ujar Anggota DPRD DKI Gerindra, Syarif kepada wartawan, Rabu (6/11/2019).

Dia meyakini kebijakan Anies yang membuka JPO ini sudah melalui proses matang dan sudah melalui kajian. Meski begitu dia tetap mengingatkan Anies agar selalu mengutamakan kajian matang disetiap kebijakannya.

"Jadi Pak Anies saya percaya sudah ada kajian, bahkan saya kira sudah ada sayembara untuk pembuatan disain JPO Sudirman-Thamrin, sekarang mungkin pelaksanaanya. Saran saya harus ada kajian matang dan komprehensif, kalau kajiannya lemah dan nggak kuat, cari kajian yang lain," katanya.

Sebelumnya diberitakan, salah satu jembatan penyeberangan orang (JPO) di Jalan Sudirman, Jakarta, kini tak lagi beratap. Ternyata Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sengaja melepas atap JPO agar pejalan kaki bisa menikmati pemandangan kota tanpa penghalang.

"Jadi tidak hanya sebagai fungsi menyeberang, tapi jadi wahana bisa memandang Jakarta secara luas terbuka. Kan (pemandangan) gedung semua," ucap Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Hari Nugroho, saat dihubungi, Selasa (5/11).

Koalisi Pejalan Kaki mengaku tak masalah jika jembatan penyebrangan orang (JPO) di Sudirman, Jakarta, tak lagi beratap. Ia bahkan meminta Pemprov DKI Jakarta mengganti JPO dengan pelican crossing.

"Nggak masalah sepanjang ada penjelasan. Namanya pejalan kaki, kami selalu siap sedia payung untuk menahan panas dan hujan," kata Aktivis Koalisi Pejalan Kaki, Ahmad Safrudin. (gtp/vlz)

Baca artikel selengkapnya di :DetikNews

JPO Tak Beratap di Sudirman Disoal, PKS: Buat Nyeberang, Bukan Buat Neduh

Gerindra Yakin Anies Sudah Hitung Tingkat Risiko JPO Sudirman Tanpa Atap

NasDem Tak Setuju JPO Sudirman Tak Beratap: Singapura Saja Tertutup