Kecaman Uni Afrika soal Kudeta Militer

Uni Afrika (UA) pada Minggu (06/02) "dengan tegas” mengutuk gelombang kudeta militer dan upaya kudeta di seluruh benua. Sejumlah negara anggota UA telah diskors dari blok tersebut akibat perebutan kekuasaan militer.

Lonjakan kudeta belum lama ini di Afrika Barat dimulai di Mali pada 2020, diikuti oleh gelombang kudeta lainnya di Guinea pada tahun 2021. Sementara itu, ada percobaan menggulingkan Presiden Guinea-Bissau dalam serangan selama berjam-jam, tetapi akhirnya gagal.

Pada bulan lalu, Burkina Faso bergabung dengan Guinea, Mali, dan Sudan karena dikeluarkan dari serikat pekerja, setelah tentara yang tidak puas di Ouagadougou menggulingkan Presiden Roch Marc Christian Kabore.

Sudan telah ditangguhkan keanggotaannya sejak Juni 2019, ketika negara itu dilarang dari semua kegiatan UA hingga pembentukan efektif Otoritas Transisi yang dipimpin sipil. Namun, militer negara itu kembali melakukan intervensi pada Oktober 2021 dan menahan perdana menteri sipil, meskipun para pemimpin militer bersikeras bahwa tindakan itu tidak boleh digambarkan sebagai kudeta.

Tingginya angka pengangguran

"Setiap pemimpin Afrika di majelis mengutuk dengan tegas ... gelombang perubahan pemerintahan yang tidak konstitusional,” kata Kepala Dewan Perdamaian dan Keamanan UA, Bankole Adeoye kepada media.

"Lakukan penelitian anda : Tidak pernah dalam sejarah Uni Afrika kami memiliki empat negara dalam satu tahun kalender dalam 12 bulan, ditangguhkan,” tambah Adeoye.

Berbicara kepada para menteri luar negeri Afrika menjelang KTT, Ketua Komisi Uni Afrika, Moussa Faki Mahamat, mengecam "kebangkitan yang mengkhawatirkan” dari kudeta militer semacam itu.

Debat Israel ditunda

Sementara itu, para pemimpin Afrika menangguhkan perdebatan tentang keputusan Faki untuk menerima akreditasi Israel, menunda pemungutan suara yang berpotensi perpecahan.

Keputusan Faki pada Juli lalu menuai kritik dari negara-negara anggota berpengaruh termasuk Afrika Selatan dan Aljazair, yang berpendapat bahwa pemberian status pengamat Israel bertentangan dengan pernyataan AU yang mendukung wilayah Palestina.

Baik Afrika Selatan maupun Aljazair gagal dalam upaya mereka menyelesaikan masalah ini dalam agenda pertemuan puncak dua hari itu.

Saat pertemuan puncak berlangsung pada Sabtu (05/02), Faki membela akreditasi Israel, dengan mengatakan itu bisa menjadi "instrumen dalam pelayanan perdamaianan” sambil menyerukan "debat yang tenang”.

Dia juga mengatakan komitmen Uni Afrika mendukung kemerdekaan Palestina "tidak berubah dan bisa terus tumbuh lebih kuat”.

Perdana Menteri Palestina, Mohammed Shtayyeh pada Sabtu (05/02) mengatakan akreditasi Israel harus dicabut dan menyebut negara itu "tidak boleh diberi penghargaan” untuk "rezim apartheidnya”.

Bagaimana dengan konflik di Etiopia?

Pertemuan dua hari itu diselenggarakan di ibu kota Etiopia, tetapi tidak jelas seberapa besar perhatian yang diberikan pada perang selama 15 bulan di negara tersebut.

Fakta Ethiopia menjadi tuan rumah AU membuat intervensi apapun oleh blok itu sangat sensitif, dan Faki menunggu hingga Agustus 2021 — sembilan bulan setelah pertemuan dimulai — untuk menugaskan Olusegun Obasanjo sebagai utusan khusus yang ditugaskan untuk mengupayakan gencatan senjata.

Etiopia juga memegang kursi di Dewan Perdamaian dan Keamanan selama konflik, meskipun gagal dalam upayanya untuk tetap masuk dalam 15 negara anggota untuk masa jabatan berikutnya, kata para diplomat.

Pada Sabtu (05/02), Abiy dari Etiopia menyerukan agar Uni Afrika diberi suara yang lebih signifikan di organisasi perdamaian dan keamanan internasional PBB. Abiy mengatakan badan kontinental itu harus memiliki kursi permanen di Dewan keamanan PBB, bersama Amerika Serikat, Rusia, Cina, Inggris, dan Prancis.

rw/ha (AP, AFP)