Junta Myanmar Umumkan Darurat Militer Bagi Daerah Bergejolak

Junta militer mengumumkan darurat militer di beberapa wilayah Myanmar pada Kamis (2/2). Pengumuman itu dikeluarkan sehari setelah pihak berwenang mengumumkan keadaan darurat telah diperpanjang di seluruh negeri dengan disertai kekerasan militer. Beberapa pakar PBB menggambarkannya sebagai perang sipil.

Televisi MRTV yang dikelola negara menyiarkan pengumuman oleh Aung Lin Dwe, sekretaris Dewan Administrasi Negara junta militer, yang memberlakukan darurat militer di 37 kota kecil di delapan dari 14 wilayah dan negara bagian.

Sebelas dari kota-kota yang terkena dampak berada di wilayah Sagaing dan tujuh di negara bagian Chin, daerah di barat laut tempat pertempuran paling sengit terjadi antara tentara dan gerilyawan yang tergabung dalam Pasukan Pertahanan Rakyat pro-demokrasi dan sekutu mereka dalam milisi etnis minoritas.

Sebelumnya, militer telah mengumumkan status darurat militer di Yangon pada awal 2021, setelah aksi kekerasan terhadap pengunjuk rasa terus meningkat .

Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik, sebuah kelompok pengawas independen yang melacak pembunuhan dan penangkapan ektrajudisal melaporkan, setidaknya 2.948 warga sipil telah tewas sejak pengambilalihan kekuasaan dalam kudet militer di negara anggota ASEAN itu..

Aung Lin Dwe dalam sebuah pernyataan mengatakan, darurat militer perlu diumumkan untuk secara efektif menegakkan keamanan dan supremasi hukum. 

Darurat militer beri otoritas total terhadap suatu wilayah

Darurat militer menggantikan semua undang-undang yang sebelumnya belaku dan memberikan otoritas total  kepada militer atas wilayah tertentu, termasuk fungsi administratif, yudikatif dan penegakan hukum.

Daerah lainnya dimana darurat militer diberlakukan adalah di wilayah Magway, Bago dan Tanintharyi, dan negara bagian Kayah, Kayin dan Mon.

Pada Rabu (01/02) pemerintah militer Myanmar mengumumkan, telah memperpanjang keadaan darurat yang diberlakukan ketika junta merebut kekuasaan dua tahun lalu. Langkah itu berujung pada pembatalan rencana pemilihan umum yang sebelumnya diharapkan digelar bulan Agustus mendatang.

Junta militer menyatakan, perlu untuk memperpanjang keadaan darurat selama enam bulan lagi, dengan alasan karena negara masih dalam situasi yang tidak normal dan perlu waktu untuk mempersiapkan pemilu yang damai dan stabil.

Perombakan besar-besaran Kabinet dan Dewan Administrasi Negara junta militer yang lebih kuat juga diumumkan pada Rabu (01/02).

pkp/as  (AP)