1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya
PolitikMyanmar

Dewan Keamanan PBB Tuntut Kekerasan di Myanmar Diakhiri

22 Desember 2022

Resolusi Dewan Kemanan PBB mengutuk kekerasan di Myanmar dan menyerukan kepada rezim militer untuk membebaskan semua tahanan politik. Cina, Rusia dan India memberi suara abstain.

https://p.dw.com/p/4LJ3H
Foto ilustrasi aksi protes penahanan Aung San Suu Kyi
Foto ilustrasi aksi protes penahanan Aung San Suu KyiFoto: Jack Taylor/AFP/Getty Images

Dewan Keamanan PBB mengadopsi resolusi pertamanya tentang Myanmar pada hari Rabu (21/12) dan menuntut diakhirinya kekerasan di negara Asia Tenggara tersebut.

"Hari ini kami telah mengirim pesan tegas kepada (rezim) militer bahwa mereka hendaknya jangan ragu - kami mengharapkan resolusi ini dilaksanakan secara penuh," kata Barbara Wood, duta besar Inggris untuk PBB.

Resolusi tersebut diajukan oleh Inggris yang meminta rezim di Myanmar untuk menegakkan institusi demokrasi dan membebaskan semua tahanan politik, termasuk mantan pemimpin negara yang digulingkan,Aung San Suu Kyi.

Namun China, Rusia, dan India memberi suara abstain pada pemungutan suara untuk resolusi tersebut. Inilah resolusi pertama yang diadopsi PBB kepada Myanmar, yang sebelumnya dikenal sebagai Burma, sejak negara itu bergabung dengan PBB pada 1948.

Kamp pengungsi Rohingya di Bangladesh
Infografik kamp pengungsi Rohingya di Bangladesh

Perpecahan di Dewan Keamanan PBB soal Myanmar

Dewan Keamanan PBB telah lama terpecah tentang bagaimana menanggapi krisis di Myanmar, di mana junta militer merebut kekuasaan dalam kudeta tahun lalu dan menindas para pengunjuk rasa damai.

Militer telah menahan ribuan lawan politiknya sejak merebut kekuasaan, dan pada bulan Juli lalu juga telah mengeksekusi mati sejumlah aktivis pro-demokrasi.

Sementara Dewan Keamanan, yang terdiri dari 15 anggota, sudah berulang kali menyerukan penghentian segera kekerasan di negara itu, hubungan persahabatan antara rezim militer di negara Asia Tenggara itu dengan Rusia dan Cina terbukti menjadi penghambat desakan PBB.

Rusia: "Bukan ancaman keamanan internasional”

Vassily Nebenzia, duta besar Rusia untuk PBB mengatakan, Moskow tidak menganggap krisis di Myanmar sebagai ancaman bagi perdamaian dan keamanan internasional. Dan Rusia percaya bahwa hal itu tidak perlu ditangani oleh Dewan Keamanan.

Sementara Zhang Jun, duta besar Cina untuk PBB, mengatakan kepada Dewan Keamanan, Beijing memiliki "kekhawatiran" dan ingin Dewan mengadopsi pernyataan resmi tentang Myanmar, bukan sebuah resolusi.

"Tidak ada solusi cepat untuk masalah ini... Apakah ini dapat diselesaikan dengan baik pada akhirnya atau tidak, tergantung pada dasarnya, dan hanya pada Myanmar sendiri," kata Zhang Jun kepada Dewan Keamanan setelah pemungutan suara.

hp/as (rtr, afp, ap)