1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya

Gerakan Nurani Bangsa Serukan Pemilu Bersih-Jujur

Detik News
13 Februari 2024

Gerakan Nurani Bangsa (GNB) bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI membacakan seruan agar Pemilu 2024 berlangsung bersih, jujur, adil dan bermartabat.

https://p.dw.com/p/4cLFC
Ilustrasi kartu suara untuk Pilpres dan Pileg
Ilustrasi: Pemilu 2024 kartu suara untuk Pilpres dan PilegFoto: DW

Seruan itu dibacakan di hadapan perwakilan lembaga pemantau yang terakreditasi oleh Bawaslu.

Seruan itu dibacakan oleh sejumlah tokoh nasional dalam acara Konsolidasi Pemantau Pemilu di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Selasa (13/2/2024). Tokoh-tokoh yang hadir antara lain mantan Pimpinan KPK Laode Syarif hingga Romo Franz Magnis-Suseno. Sementara dari Bawaslu diwakili oleh Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty dan Totok Hariyono.

"Dalam kesempatan ini kami dari gerakan nurani bangsa bersama Bawaslu tentu ingin menyampaikan bersama empat poin sebagai seruan, ajakan, imbauan sekaligus harapan kepada semua kita, khususnya para peserta pemilu, para penyelenggara pemilu, para pemantau dan semua kita warga bangsa yang punya komitmen sama agar pemilu bisa berlangsung secara bersih, jujur, adil dan bermartabat," kata Perwakilan GNB, Lukman Hakim Saifuddin.

Mantan Menteri Agama RI itu membeberkan empat poin GNB bersama pemantau pemilu. Salah satunya ialah profesionalisme penyelenggara pemilu dan penyelenggara negara menjadi kunci Pemilu bermartabat. Selain itu, GNB juga menyoroti persoalan etika yang menjadi kegelisahan masyarakat untuk terus disuarakan.

Berikut rincian lengkapnya:

1. Mengajak seluruh elemen bangsa meletakkan pemilu dalam kerangka jangka panjang untuk legitimasi dan legalitas yang kuat agar pemimpin terpilih bisa menjalankan kekuasaan dengan baik. Agar pemilu mendapatkan legitimasi yang kuat, penyelenggara pemilu harus bersih, jujur, adil dan bermartabat

2. Persoalan etika menjadi perhatian besar para akademisi dan kegelisahan masyarakat untuk terus disuarakan. Suara ini perlu diperhatikan mengingat para pengajar, tokoh agama dan tokoh masyarakat adalah tulang punggung perubahan sosial politik di Indonesia.

3. Profesionalisme penyelenggara pemilu dan penyelenggara negara menjadi kunci untuk pelaksanaan Pemilu 2024 yang bermartabat. Pemerintah dari pusat hingga daerah diharapkan membuktikan kemandiriannya dan integritasnya menjelang pemungutan dan saat penghitungan suara, termasuk menjaga netralitas aparaturnya

4. Keterlibatan masyarakat pemilih menjadi elemen penting untuk memastikan pemilu 2024 berjalan demokratis dengan menolak kecurangan. Semua pihak mengedepankan etika dan nurani dalam menjalankan proses demokrasi.

Seruan miliki energi positif

Sementara itu, Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty meyakimi seruan tersebut memiliki energi positif terhadap keberlangsungan Pemilu 2024 yang disampaikan di masa tenang.

"Karena ini masa tenang yang terakhir jelang pungut hitung besok, maka itu seruan yang dilakukan Gerakan Nurani Bangsa bersama teman-teman pemantau tadi menjadi energi yang seharusnya membuat kita punya cara pandang positif terhadap pemilu, termasuk memastikan kita semua harus membuktikan bahwa Indonesia bisa melewati Pemilu 2024 dengan penuh ketepatan sesuai dengan tata aturan perundang-undangan sekaligus memastikan tidak terjadi kecurangan-kecurangan," ucapnya.

Di sisi lain, Bawaslu hari ini turut melakukan konsolidasi bersama perwakilan 158 lembaga pemantau menjelang hari pemungutan suara. Pihaknya hendak memastikan kegiatan pemantauan berjalan optimal pada pemungutan suara mendatang.

"Ini adalah acara konsolidasi pemantau, di mana dilakukan untuk 158 lembaga pemantau yang telah terakreditasi di Bawaslu untuk memastikan seluruh lembaga pemantau turun melakukan pemantauan besok saat hari pemungutan suara, sekaligus memastikan akan ada laporan dari pemantau yang disampaikan ke publik. Jadi konsolidasi ini untuk itu," jelasnya.

"Tentu kita akan melakukan penindakan terhadap berbagai potensi pelanggaran yang terjadi di hari pungut hitung. Yang perlu sahabat ketahui semua, pungut hitung adalah hari di mana yang namanya soal politik uang bisa dikenakan tidak lagi kepada peserta pemilu, tim pelaksana, atau pelaksana kampanye, tapi juga setiap orang. sehingga dalam konteks ini, Bawaslu mengimbau untuk setiap orang tidak melakukan upaya yang mencederai demokrasi, salah satunya adalah politik uang saat hari pemungutan suara," imbuhnya.

Baca artikelDetikNews

SelengkapnyaDi Depan Pemantau, Gerakan Nurani Bangsa Serukan Pemilu Bersih-Jujur