1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya

Abbas Bertemu Merkel di Berlin

19 Januari 2012

Kanselir Jerman mendesak Israel dan Palestina untuk mencapai kemajuan dalam perundingan damai. Waktunya mendesak, kata Merkel seusai pertemuan dengan Presiden Palestina Abbas di Berlin, Kamis (19/01).

https://p.dw.com/p/13muL
Jendela peluang masih terbuka, kata Merkel kepada AbbasFoto: dapd

Di ibukota Yordania, Amman, tengah berlangsung pembicaraan awal antara delegasi Israel dan Palestina untuk menemukan cara guna melanjutkan kembali perundingan damai. Perundingan yang sangat alot untuk mencapai perdamaian di Timur tengah.

Bagi Kanselir Jerman Angela Merkel, sudah merupakan keberhasilan jika  perundingan awal tidak mengagalkan rencana perundingan baru. Seusai pembicaraan dengan Presiden Palestina Mahmud Abbas, Kanselir Merkel tetap berhati-hati menyatakan keoptimisannya.

"Kita semua tahu bahwa begitu banyak upaya dilakukan dan sejauh ini kita tidak berkecil hati. Kini kita sekali lagi menghadapi situasi bahwa untuk pertama kalinya sejak beberapa pekan dan bulan terakhir, kedua pihak bersedia saling bicara. Momentum inilah yang ingin kita manfaatkan", kata Merkel.

Sahabat kedua pihak

Presiden Mahmud Abbas juga menyambut perundingan baru tersebut. "Akan tetapi, Israel membombardir proses perdamaian dengan terus membangun pemukiman", kata Abbas dalam konferensi pers bersama Merkel. Kepada Merkel ia juga menceritakan perbuatan pemukim Israel yang kerap merusak pohon-pohon zaitun di daerah pendudukan dan membakar mesjid.

Guido Westerwelle Guido Westerwelle
Abbas juga membahas situasi Timur tengah dengan Menlu WesterwelleFoto: dapd

Abbas menyatakan terimakasih kepada pemerintah Jerman atas dukungan terhadap Palestina, baik secara materil maupun politis. Jerman dapat membantu dalam proses perdamaian karena dipercaya oleh kedua pihak. "Bahwa Jerman adalah kawan baik Israel, bukan hal yang mengganggu kami", kata Abbas, "karena Jerman juga sahabat Palestina."

Berlin adalah persinggahan kedua Abbas dalam lawatannya ke Eropa. Setelah Inggris dan Berlin, ia akan bertolak ke Moskow. Tujuan lawatan ini adalah menginformasikan tentang perundingan antara delegasi Israel dan Palestina di Yordania, yang dimulai awal bulan ini namun sampai sekarang belum mencapai terobosan.

Jendela masih terbuka

Perundingan akan berlangsung sampai 25 Januari. Setelah itu berlaku ultimatum yang ditetapkan kuartet Timur Tengah, terdiri dari PBB, UE, AS dan Rusia, kepada kedua pihak. Dalam tempo tiga bulan Israel dan Palestina harus mengajukan usulan tentang pengaturan keamanan dan perbatasan. Namun Israel menginteprestasikan bahwa tenggat waktu dimulai saat pembukaan perundingan di Amman, dan berakhir bulan April.

Jendela kesempatan belum ditutup, kata Merkel. Pembicaran di Amman masih berlangsung. Jerman ingin membantu kedua pihak untuk mencapai hasil, tandasnya.

Sebelum bertemu Merkel, Mahmud Abbas lebih dulu bertemu Presiden Jerman Christian Wulff, Menlu Guido Westerwelle, kemudian Ketua Parlemen Bundestag Norbert Lammert. Palestina siap berkompromi secara luas menyangkut masalah keamanan, kata Abbas kepada Lammert.

Mahmud Abbas und Bundespraesident Christian Wulff
Abbas disambut Presiden Wulff di Puri Bellevue, BerlinFoto: dapd

Abbas akan mengijinkan tentara Israel untuk tetap berada di wilayah Palestina selama tiga tahun, bersama pasukan penjaga perdamaian NATO, setelah perjanjian perdamaian disepakati. Tetapi Abbas menolak tegas tuntutan Israel untuk menempatkan tentara di kawasan pendudukan selama 40 tahun.

Kritik Uni Eropa

Perundingan antara Israel dan Palestina yang dimulai September 2010 dihentikan setelah pemerintah Israel menolak untuk memperpanjang moratorium tentang penghentian pembangunan pemukiman. Sejak itu di akwasan pendudukan dan di Yerusalem Timur semakin banyak berdiri perumahan baru bagi pemukim Yahudi. Terutama di kawasan yang disebut wilayah C, mencakup 60% Tepi Barat Yordan, yang dikontrol oleh Israel.

Beberapa hari lalu Uni Eropa (UE) mengeluarkan laporan tentang situasi di Yerusalem. Dalam laporan itu UE menuduh pemerintah Israel ingin mengusir warga Palestina dari kawasan itu dan menghalangi proyek pembangunan Eropa-Palestina.

Menurut UE, dengan politik semacam ini, Israel membahayakan solusi dua negara. Namun laporan itu juga mengkritik pemerintah otonomi Palestina karena tidak melakukan cukup upaya untuk mengembangkan kawasan C.

Bettina Marx/ Renata Permadi

Editor: Luki Setyarini