1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya
EkonomiThailand

Thailand Tawarkan Visa Khusus Untuk Para Digital Nomad

Tommy Walker
24 Agustus 2024

Thailand telah memperkenalkan program visa baru untuk menarik para pekerja lepas digital dan pekerja jarak jauh (digital nomad). Skema ini menawarkan opsi tinggal lebih lama, yang akan meningkatkan perekonomian negara.

https://p.dw.com/p/4jpZR
Seorang pria muda dengan laptop dan ponsel bekerja di sebuah restoran di Thailand
Thailand telah lama menjadi tujuan populer bagi para pekerja nomad digitalFoto: Grant Squibb/Image Source/picture alliance

Thailand memulai skema visa baru bulan lalu yang memungkinkan orang-orang yang biasanya datang sebagai turis untuk tinggal dan bekerja di negara tersebut.

Diluncurkan pada 15 Juli, Destination Thailand Visa (DTV) ditujukan untuk menarik pekerja jarak jauh atau remot, pekerja lepas, dan mereka yang biasa disebut pekerja digital jarak jauh atau digital nomad, untuk tinggal, bekerja, dan bepergian di negara tersebut hingga 180 hari per kedatangan. Visa itu berlaku selama 5 tahun.

Naruchai Ninnad, wakil direktur jenderal urusan konsuler Thailand, mengatakan kepada DW sekitar 1.200 visa DTV telah disetujui secara resmi dari 47 kedutaan dan konsulat di luar negeri.

Ia menambahkan bahwa masih ada lebih dari 40 kedutaan dan konsulat yang belum memberikan jumlah visa DTV karena pemohon mereka tidak tercatat melalui sistem e-Visa.

Bagaimana cara mengajukan visanya?

Untuk mengajukan visa DTV sebagai pekerja jarak jauh, pekerja lepas, atau pekerja digital nomad, pemohon harus berusia minimal 20 tahun dan berasal dari salah satu dari 93 negara yang memenuhi syarat untuk fasilitas baru itu.

Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

Dokumen yang diperlukan meliputi paspor atau dokumen perjalanan, lokasi pemohon saat ini, bukti stabilitas keuangan, bukti slip gaji dalam 6 bulan terakhir, kontrak kerja, izin usaha pemberi kerja, dan portofolio profesional.

Pemohon juga dapat memperoleh visa jika mereka bergabung dengan kegiatan "soft power" Thailand seperti tinju Muay Thai, memasak, dan kursus pendidikan jangka pendek.

Biaya visa DTV adalah 10.000 baht Thailand (sekitar Rp4,6 juta). Serta pemohon harus dapat menunjukkan bukti kepemilikan dana sebesar 500.000 baht (sekitar Rp228 juta).

Thailand menjadi tujuan populer untuk bekerja jarak jauh

Thailand telah lama menjadi tujuan yang diinginkan oleh wisatawan jangka panjang, tetapi negara tersebut memiliki masalah dengan pengunjung yang tidak memiliki visa resmi atau izin kerja.

Seorang turis perempuan tengah bekerja dengan laptopnya di restoran di Thailand, dan k mengobrol dengan wisatawan pria
Pelamar harus menunjukkan bukti pendanaan dan kontrak kerjaFoto: Grant Squibb/Image Source/picture alliance

Dalam beberapa tahun terakhir, lebih banyak wisatawan yang bekerja secara ilegal dari jarak jauh di Thailand, yang harus melakukan perpanjangan visa agar mereka dapat melanjutkan masa tinggal sementara mereka.

Dengan pengumuman DTV, beberapa pelamar telah menyatakan kekhawatiran tentang riwayat mereka yang telah melewati batas waktu visa, karena beberapa situs web konsulat mengatakan hal ini dapat memengaruhi kelayakan mereka untuk mengajukan programnya.

Di Thailand, beberapa kritikus mengatakan visa terlalu mudah diperoleh dan dapat menarik terlalu banyak pekerja asing, yang pada gilirannya dapat menyebabkan kenaikan harga sewa dan "pariwisata berlebihan."

Ninnad dari urusan konsuler Thailand menegaskan bahwa memperoleh visa baru tersebut mirip dengan prosedur yang sudah berlaku.

"Tidak mudah, persyaratan visa ada di sana. Kedutaan dan konsulat sangat ketat dalam persetujuan mereka. Kami tidak memiliki target untuk pemegang DTV. Sama seperti visa lainnya," katanya.

Upaya menarik profesional berpendapatan tinggi

Penerapan DTV di Thailand sejalan dengan maraknya digital nomads di seluruh dunia yang didorong oleh teknologi yang memungkinkan kerja jarak jauh.

Lima tahun lalu, tidak ada negara yang memiliki skema visa nomad digital, dan negara kecil Estonia menjadi negara pertama yang melakukannya pada tahun 2020. Pandemi Covid-19 menyebabkan peningkatan jumlah profesional yang beralih ke kerja jarak jauh secara permanen.

Gary Bowerman, analis pariwisata yang berkantor di Kuala Lumpur, mengatakan visa DTV Thailand ditujukan untuk meningkatkan ekonomi Thailand.

"Langkah-langkah ini dirancang untuk menarik lebih banyak pengunjung yang akan tinggal lebih lama, bepergian lebih jauh, dan menghabiskan lebih banyak waktu di berbagai lokasi," katanya kepada DW.

Thailand juga baru-baru ini melonggarkan persyaratan visa bagi pengunjung dari 93 negara, termasuk Jerman, untuk memasuki negara tersebut selama 60 hari. Sebelumnya, warga negara dari puluhan negara diberi izin tinggal selama hanya untuk 30 hari, dan beberapa harus mengajukan visa sebelum kedatangan.

"Tujuannya adalah untuk mendiversifikasi daya tarik suatu negara dan membuat Thailand lebih mudah diakses oleh wisatawan yang tinggal lebih lama dan memiliki pendapatan tinggi, sekaligus mempertahankan daya tarik bagi pasar massal yang lebih luas," imbuh Bowerman.

Mengikuti perkembangan negeri jiran

Thailand saat ini sedang mengalami kemerosotan ekonomi, dan para pejabatnya berharap dapat meningkatkan pariwisata dengan lebih banyak kedatangan wisatawan mancanegara.

Pariwisata menyumbang 11,5% dari keseluruhan PDB negara tersebut pada tahun 2019 dengan rekor 39 juta pengunjung.

Thailand menerima 21 juta pengunjung pada tahun 2024 dan memperkirakan total 36 juta kedatangan hingga akhir tahun.

"[Visa DTV] akan memperpanjang lama tinggal wisatawan di Thailand dan tentu saja akan memengaruhi lebih banyak pengeluaran bagi wisatawan yang mengikuti kegiatan," kata Nithee Seeprae, wakil gubernur komunikasi pemasaran di biro pariwisata Thailand, kepada DW.

Thailand berada di bawah tekanan untuk tetap kompetitif dengan negara-negara tetangganya karena negara-negara lain di Asia Timur dan Tenggara baru-baru ini meluncurkan skema digital nomad mereka sendiri. Ini termasuk Indonesia, Malaysia, Jepang, serta Filipina yang juga mempertimbangkan untuk mengumumkan program visa serupa. (yp/hp)