1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya

Uni Eropa Siapkan Misi Pengawasan Pertamanya di Asia

20 Juli 2005

Uni Eropa mempersiapkan misi pengamat pertamanya di Asia. Konflik bersenjata antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang telah berlangsung selama 30 tahun di provinsi Aceh, tampaknya akan berakhir.

https://p.dw.com/p/CJhO

Uni Eropa menyambut baik peluang perdamaian yang dirembukkan dalam perundingan yang difasilitasi oleh mantan Presiden Finlandia, Martti Ahtisaari. Menteri Luar Negeri Inggris, Jack Straw yang saat ini menjabat Ketua Dewan Uni Eropa mengatakan:

Jack Straw: „Kami sangat gembira karena kesepakatan perdamaian sudah diparaf. Kedua belah pihak secara jelas menyatakan menunggu bantuan dari Uni Eropa.“

Pemerintah Indonesia dan GAM telah memohon Uni Eropa untuk membantu memonitor pelaksanaan kesepakatan perdamaian. Komisaris Luar Negeri Uni Eropa, Javier Solana yang mengorganisir misi pengawasan, berasumsi bahwa kesepakatan itu benar-benar akan ditandatangani pada tanggal 15 Agustus di Helsinki. Solana mengemukakan:

Solana:„Bila telah ditandatangani, maka Uni Eropa sudah siap untuk mengirimkan pengawasnya yang berjumlah sekitar 200 orang.“

Namun, tidak ada rencana pengiriman pasukan Uni Eropa untuk melindungi misi tersebut. Javier Solana akan mengunjungi Indonesia minggu depan untuk mengadakan pembicaraan dengan pihak bersangkutan. Ia juga akan berunding mengenai kemitraan dengan negara ASEAN sehubungan dengan pengawasan proses perdamaian. Sedangkan pelaksana urusan hubungan luar negeri Uni Eropa , Benita Ferrero-Waldner menjanjikan bantuan keuangan.

Ferrero-Waldner: “Di samping bantuan tsunami sejumlah 200 juta euro, kami bersedia mengeluarkan dana bagi langkah-langkah yang menunjang bantuan itu. Kami ingin mendukung proses perdamaian melalui bantuan dalam pendidikan kepolisian, pengamatan pemilu dan resosialisasi para pejuang.”

Bencana tsunami tahun lalu yang telah menewaskan sekitar 130. 000 orang di Aceh merupakan motor penggerak untuk menghentikan pertempuran di propinsi itu. Sejak tahun 1976 sekitar 15. 000 orang diperkirakan tewas dalam kontak senjata antara TNI dan pejuang GAM.

Setelah pemerintah di Jakarta memberlakukan status darurat militer di Aceh dua tahun lewat dan mulai melancarkan serangan ofensif terhadap para pejuang GAM, konflik tampaknya tidak akan terselesaikan. Baru setelah Aceh terbuka untuk bantuan luar negeri bagi rekonstruksi pascatsunami, perundingan perdamaian kembali mendapat dorongan baru. Para pengikut GAM diharapkan untuk kembali ke masyarakat dan mereka juga ingin dilibatkan dalam proses politik.