Uni Eropa Dalam Krisis di Timur Tengah

Menteri Luar Negeri Jerman Frank Walter Steinmeier di awal perundingan para menteri luar negeri Uni Eropa di Luksemburg menyampaikan

„Kami dalam beberapa hari terakhir mengalami meruncingnya situasi, putaran spiral kekerasan dimana sangat jelas tanggung jawabnya terarah pada milisi Hamas.“

Semua harus dilakukan untuk mendukung perdana menteri baru Salam Fayyad. Demikian dikatakan petugas urusan luar negeri Uni Eropa Javier Solana. Akan dipertimbangkan untuk melonggarkan boykot keuangan terhadap Palestina. Bantuan langsung finansial akan diberikan kepada sebagian kecil pemerintahan Palestina di Tepi Barat Yordan. Solana mengatakan lebih lanjut hari Senin (18/06)

„Sebagian uang akan dibayarkan secara langsung. Bagaimana pengaturan pembayaran di Jalur Gaza, kami masih harus meninjaunya. Oleh sebab itu kami harus meneruskan pembicaraan dengan Perdana Menteri Fayyad. Tapi yang penting ia dapat menyusun anggaran belanja, agar dapat membantu warga di Tepi Barat Yordan dan Jalur Gaza.“

Javier Solana juga akan membicarakan kemungkinan bantuan bersama bagi Presiden Palestina Abbas dan pemerintah daruratnya dengan menteri luar negeri Israel Zippi Livni.

Kerjasama penuh dengan pemerintah darurat hanya akan dibicarakan, jika pemerintah Palestina mengakui penuh Israel sebagai negara. Hal yang tidak akan terlalu sulit, karena kelompok radikal Hamas tidak lagi masuk dalam pemerintahan. Meskipun demikian di parlemen, Hamas memiliki suara mayoritas. Paling lambat setelah 30 hari Presiden Mahmud Abbas membutuhkan sedikitnya persetujuan parlemen untuk situasi darurat yang ditetapkannya. Sementara komisaris urusan luar negeri Uni Eropa Benita Ferrero-Waldner mengatakan, bantuan keuangan Uni Eropa bagi warga Palestina, sekolah-sekolah dan rumah sakit akan terus berlanjut tanpa perubahan, tapi ia menutup kemungkinan bantuan anggaran langsung bagi pemerintahan

Ferrero-Waldner

„Jika menyangkut bantuan keuangan langsung, kami juga harus menunjukkan pengawasan. Karena saya bertanggung jawab bagi uang pajak Eropa di Parlemen Eropa. Dan untuk hal itu pemerintah darurat belum berhak.“