Uni Eropa Beri Waktu Dua Minggu Kepada Iran
3 September 2006
Fokus pertemuan para menteri luar negeri Uni Eropa di Finlandia tertuju pada proses perdamaian Timur Tengah dan sengketa program nuklir Iran. Para menteri luar negeri Uni Eropa sepakat untuk melakukan upaya diplomatis sebelum Iran dan Dewan Keamanan PBB kembali berunding. Ketua urusan luar negeri Uni Eropa Javier Solana akan menemui wakil Iran Ali Laridschani minggu depan, seusai kunjungan Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan yang hari Sabtu (02/09) ini berada di Iran.
“Waktu yang tersisa bukannya tanpa batas. Karena itu saya berharap, akan mempunyai cukup informasi untuk mengambil keputusan setelah pertemuan itu. Apakah perlu mengadakan negosiasi formal atau tidak.”
Demikian ungkap ketua urusan luar negeri Uni Eropa Javier Solana di Lappeenranta, berkaitan dengan penolakan Iran untuk menghentikan program nuklirnya. Walaupun tidak ditetapkan tanggalnya, negara-negara Uni Eropa sepakat memberikan Iran waktu dua minggu lagi untuk memenuhi tuntuntan Dewan Keamanan PBB. Menemui Laridjani, Solana bermaksud mengklarifikasi keterangan Iran dan memperjelas, apakah posisi Iran tidak bisa ditawar.
Sebelumnya Dewan Keamanan PBB menawarkan paket yang diharapkan menggerakkan Iran untuk menghentikan program nuklirnya. Laporan terakhir Badan Atom Internasional IAEA, tidak menemukan bukti bahwa program pengayaan uranium Iran itu hanya bertujuan damai. Sementara pemimpin Iran membantah sedang mempersiapkan senjata atom. Ultimatum Dewan Keamanan PBB, jatuh tanggal dua hari yang lalu.
Selain soal sengketa atom dengan Iran, para menteri Uni Eropa juga membahas masalah perdamaian Timur Tengah. Para menteri itu merujuk pada Road Map atau rancangan perdamaian yang menguatkan keberadaan kedua negara Israel dan Palestina. Tidak ada rencana lain, demikian ungkap tuan rumah pertemuan itu, Menteri Luar Negeri Finlandia, Erkki Tuomija:
“Kami tidak perlu menemukan roda yang baru. Kami memiliki Road Map dan semua elemen yang diperlukan untuk perdamaian yang abadi. Pertanyaannya hanya, bagaimana merealisasinya. Uni Eropa bersedia untuk turut membantu.”
Yang pasti, para menteri luar negeri ini menyepakati targetnya. Seperti tutur Menteri Luar Negeri Jerman Frank Walter Steinmeier:
“Semua peserta menyatakan bahwa harus ada upaya untuk kembali ke jalan menuju proses perdamaian Timur Tengah.”
Bagaimana persisnya bentuk upaya itu masih belum jelas. Sejumlah langkah dibahas, termasuk mengikut sertakan Suriah dan berdialog langsung dengan pemerintahan Hamas di wilayah Palestina. Namun, Hamas masih dikategorikan sebagai organisasi teror sampai saat ini. Selain itu, Hamas belum mengakui keberadaan Israel maupun berjanji untuk tidak akan melakukan aksi kekerasan. Kemungkinan lain adalah melibatkan Hamas sebagai bagian dari koalisi besar dalam pemerintahan Palestina baru yang harus dibentuk oleh Presiden Palestina, Mahmud Abbas.
Menteri luar negeri Jerman Frank Walter Steinmeier berharap, berakhirnya perang di selatan Lebanon akan menggerakkan semua pihak untuk bekerja lebih keras mencapai perdamaian itu. Kwartet mediator di Timur Tengah - Amerika Serikat, PBB, Russia dan Uni Eropa - akan bertemu lagi untuk membahas langkah-langkah selanjutnya pertengahan September mendatang di New York.