1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya

Uni Eropa Bahas Antisipasi Krisis Ekonomi

30 Januari 2008

Negara-negara pelopor ekonomi Uni Eropa menuntut transparansi lebih besar dari pasar keuangan internasional. Selain itu, mendesak adanya sistem peringatan dini untuk menghindari krisis kredit di masa depan.

https://p.dw.com/p/CzlO
Presiden Prancis Sarkozy, Kanselir Merkel, PM Inggris Brown, Romano Prodi dan Barroso di LondonFoto: AP

Dalam pernyataan bersama, para pemimpin pemerintahan Jerman, Inggris, Prancis, Italia dan Uni Eropa mengungkapkan akan meluncurkan reformasi terhadap praktek dalam bisnis ini.

Pertemuan kelompok kecil para kepala negara pada hari Selasa (29/01) di London, bertujuan simbolis. Yakni memberi isyarat kepada warga Eropa bahwa mereka tidak harus sendirian menghadapi dampak krisis keuangan yang berlangsung. Pemerintahan Jerman, Italia, Inggris, Prancis dan Uni Eropa mampu dan siap bertindak. Secara khusus, ke empat kepala negara-negara ini juga ingin membangun kepercayaan. Hal inipun merupakan pesan utama Kanselir Jerman, Angela Merkel setelah pertemuan di London.

“Di satu sisi ada pertanyaan, di sisi lain ada celah. Kami dengan jelas mengatakan, bahwa menutup celah itu merupakan tanggung jawab. Langkah pertama adalah dengan menuntut pelaku pasar untuk menunjukan transparansi yang lebih besar. Pesan yang perlu disimak di sini adalah bahwa bila celah itu tidak ditutup, maka pemerintah akan mengaturnya."

Meski dasar-dasar ekonomi Eropa masih kokoh, tak ada alasan berpangku tangan, tandas para pemimpin empat negara dan Uni Eropa itu. Mereka berjanji mendorong ekonomi global yang terbuka untuk menghadapi krisis perbankan yang terjadi. Diperparah di Prancis, misalnya dengan meruginya bank Societe Generale karena permainan seorang pialangnya dan terpuruknya bank Northern Rock di Inggris akibat kredit macet di Amerika Serikat.

Di masa depan bank-bank, lembaga-lembaga yang menetapkan peringkat bisnis serta pemeriksa keuangan ekonomi akan diwajibkan untuk bertindak secara lebih bertanggung jawab. Artinya, lembaga-lembaga ini harus sejak awal menyebutkan resiko yang dihadapi oleh suatu bisnis, dan menolaknya bila bisnis dinilai terlalu beresiko. Bila perusahaan itu tidak melakukannya sendiri maka pemerintahan ke empat negara dan Uni Eropa akan turun tangan dan meregulasinya.

“Informasi sehubungan bisnis kredit harus lebih cepat disampaikan. Bila ini tidak terjadi, maka pemerintah akan bertindak. Untuk itu kita harus mereformasi lembaga-lembaga yang berkaitan. Dan membangun sistem peringatan dini yang memantau kondisi ekonomi dunia." Demikian dikatakan Perdana Menteri Inggris Brown.

Tuan rumah pertemuan ini mencanangkan agar dalam tahap awal, Dewan Pengawas Keuangan di masing-masing negara dievaluasi kembali dan bila perlu, diperluas mandatnya. Selain menegaskan komitmen terhadap ekonomi global yang terbuka, para pemuka ini tidak mendalami masalah secara lebih substansial dalam pertemuan selama dua jam di London itu. Tapi sedikitnya telah menemukan sebuah basis bersama dalam menghadapi KTT G8 di Jepang bulan Juli mendatang.(ek)