Uni Eropa Akan Tangguhkan Sanksi

Para utusan pemerintah Uni Eropa telah mencapai kesepakatan awal mengenai Myanmar pada hari Rabu (18/04). Diharapkan para menteri luar negeri anggota Uni Eropa akan menyetujui keputusan ini secara resmi dalam pertemuan di Luxemburg yang akan digelar 23 April mendatang.

Penangguhan sanksi Uni Eropa termasuk di dalamnya soal larangan investasi dan hubungan dagang berkaitan dengan kayu dan penambangan. Keputusan ini akan membuka pintu bagi arus investasi ke negara yang selama puluhan tahun terkucil dari dunia itu.

“Ada kesepakatan secara prinsip soal penangguhan seluruh sanksi, kecuali soal embargo senjata”, kata seorang diplomat Uni Eropa yang tidak ingin disebutkan namanya. Diplomat Uni Eropa itu mengatakan sanksi itu ditangguhkan, tidak dicabut seluruhnya, untuk tetap menjaga tekanan agar pemerintahan semi militer Myanmar, tetap melanjutkan transisi demokrasi.

Pemimpin oposisi Aung San Suu Kyi, yang selama ini mendukung sanksi karena pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di negaranya, mendukung pilihan serupa yakni penangguhan bukan pencabutan sanksi secara keseluruhan.

Perdana Menteri Inggris David Cameron saat berpidato di hadapan parlemen juga telah menekankan pentingnya bersikap hati-hati atas perubahan yang terjadi di Myanmar. “Meskipun jelas bahwa rejim (Myanmar-red) kini sedang melangkah menuju kebebasan dan demokrasi, tapi kita harus bersikap sangat hati-hati dan ekstra hati-hati” kata Cameron.

“Kita ingin melihat lebih banyak lagi tahanan politik yang dibebaskan, kita ingin melihat penyelesaian konflik dengan kelompok etnik dan kita ingin proses demokrasi berlanjut” tutup Cameron.

Hari Selasa (17/04) Departemen Keuangan Amerika Serikat telah melonggarkan sanksi bagi Myanmar dengan mengijinkan transaksi keuangan untuk proyek pembangunan dan bantuan kemanusiaan di negara yang puluhan tahun dikuasai junta militer tersebut.

ab/ rtr