1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya

Tuntutan Agar Tantawi Turun

23 November 2011

Kepala Dewan Militer, Tantawi, harus harus segera turun jabatan. Demikian tuntutan demonstran. Kekerasan yang dilancarkan pemerintah terus berlangsung, sementara kritik dunia internasional semakin tajam.

https://p.dw.com/p/13GCr
Thousands of Egyptians rally in Cairo's Tahrir square, Egypt, Friday, Nov.18, 2011, in a protest against what they say are attempts by the country's military rulers to reinforce their powers. The rally Friday was dominated by the country's most organized political group, the Muslim Brotherhood. It was called to protest a document floated by the government which declares the military the guardian of "constitutional legitimacy," suggesting the armed forces could have the final word on major policies. Arabic on Egyptian flags reads "Jan. 25". (Foto:Amr Nabil/AP/dapd)
Demonstrasi di lapangan TahrirFoto: dapd

Jalan-jalan di sekitar lapangan Tahrir menjadi medan peperangan. Sejak beberapa hari lalu di sana terjadi pertempuran antara demonstran dan aparat keamanan. Rakyat menginginkan turunnya pemimpin pemerintahan militer, Hussein Tantawi. Itulah yang mereka serukan.

An Egyptian protester hangs an effigy representing Egypt's military ruler, Field Marshal Mohamed Hussein Tantawi, the head of SCAF, The Supreme Council of the Armed Forces, at Tahrir Square in Cairo, Egypt, Tuesday, Nov. 22, 2011. Egypt's ruling military moved up the date for transferring power to a civilian government to July next year and consulted Tuesday with political parties on forming a new Cabinet. But the major concessions were immediately rejected by tens of thousands of protesters in Cairo's iconic Tahrir Square threatening a 'second revolution.' (Foto:Ben Hubbard/AP/dapd)
Demonstran menggantung boneka Jenderal Hussein Tantawi (22/11).Foto: dapd

Beberapa dari mereka bahkan menempatkan boneka Tantawi yang digantung. Bagi demonstran, Tantawi bertanggungjawab atas kekerasan yang dilancarkan aparat keamanan, juga bagi penggunaan peluru karet atau amunisi tajam. Tetapi terutama ia dianggap bertanggungjawab atas penggunaan gas air mata.

Hak Berdemonstrasi

Salah satu demonstran mengatakan, "Mengapa warga Mesir diserang dengan gas airmata yang dilarang dunia internasional? Mengapa orang-orang yang berdemonstrasi secara damai diserang dengan gas air mata yang dapat membunuh mereka. Itu bahkan tercantum di jerikennya."

Sementara itu Amr Mussa, yang pernah menjabat sekretaris jenderal Liga Arab, menjadi calon yang kemungkinan besar akan menang dalam pemilihan presiden tahun depan. Ia menyerukan agar kekerasan dihentikan. "Anak muda kita di lapangan Tahrir punya hak untuk menyatakan pendapat mereka secara bebas, juga untuk menyatakan protes dan mengadakan aksi duduk." Amr Mussa menambahkan, syaratnya, tidak boleh ada serangan terhadap gedung-gedung atau instansi milik umum lainnya. "Tapi di saat bersamaan, tidak ada yang dapat membenarkan penggunaan kekerasan dan jumlah korban tewas selama ini," demikian Mussa.

Situasi Tetap Tegang

Namun demikian situasi tetap tegang. Padahal Selasa lalu, Dewan Militer tidak hanya bersedia mengadakan referendum mengenai penyerahan kekuasaan kepada pemerintahan sipil, melainkan juga menerima pengunduran diri Perdana Menteri Essam Sharaf, serta mengumumkan pembentukan kabinet baru untuk memperbaiki keadaan negara.

Aksi protes besar-besaran seperti beberapa hari belakangan ini sudah lama tidak terjadi di lapangan Tahrir. Itu terakhir terjadi Februari lalu. Ketika itu aksi protes berhasil memaksa penguasa Hosni Mubarak tekuk lutut, dan menyerahkan kekuasaan.

Kritik Tajam Internasional

Egyptian proteters shout anti ruling military council at Tahrir Square, the focal point of the recent Egyptian uprising in Cairo, Egypt, Monday, Nov. 21, 2011. Security forces fired tear gas and clashed Monday with several thousand protesters in Cairo's Tahrir Square in a sustained challenge to the rule of Egypt's military regime. (Foto:Amr Nabil/AP/dapd)
Demonstran menyerukan protes terhadap pemerintahan militer yang berkuasa di Mesir.Foto: dapd

Demonstran melempari aparat keamanan dengan batu. Jumlah korban tewas, menurut keterangan yang belum diuji kebenarannya, meningkat menjadi 38 orang sejak akhir pekan lalu. Dua orang tidak tewas di Kairo, melainkan di kota pelabuhan Alexandria dan di daerah Marsa Matru.

Sementara itu, Komisaris urusan hak asasi manusia PBB, Navi Pillay menuntut penyelidikan oleh tim yang independen atas pelanggaran hak asasi di Mesir. Ia juga menyerukan pemerintah Mesir, untuk menghentikan penggunaan kekerasan yang jelas berlebihan terhadap demonstran. Kanselir Jerman Angela Merkel juga menyerukan Dewan Militer di Mesir untuk tidak menggunakan kekerasan utnuk menghadapi demonstran yang menjalankan aksi protes dengan damai.

dw/rtr/dpa/Marjory Linardy

Editor: Edith Koesoemawiria