Thailand Pulangkan Pengungsi Hmong ke Laos

Kamp pengungsi Huay Nam Khao di Provinsi Phetchabun, Thailand Senin kemarin disibukkan dengan pemulangan paksa para penghuninya yang merupakan etnis Hmong asal Laos. Badan bantuan dan media internasional tidak diizinkan mengamati langsung operasi pemulangan paksa di kamp pengungsi yang letaknya sekitar 300 km dari ibukota Thailand, Bangkok.

Selama ini Thailand tidak pernah mengakui para pengungsi tersebut sebagai pengungsi politik, melainkan hanya sebagi imigran ilegal karena motif ekonomi, yang menurut undang-undang di Thailand dapat diusir dari negara Gajah Putih itu tanpa melewati proses hukum. Juru bicara pemerintah Thailand, Panitan Wattanayagom mengatakan: "berdasarkan aturan keimigrasian tahun 1979, para pengungsi ini dikategorikan sebagai imigran ilegal. Itu sebabnya harus dipulangkan kembali. Kami melakukann ini berdasarkan keyakinan yang baik. Kami harus memenuhi standar hak asasi manusia dan menjamin bahwa orang-orang yang dikembalikan ke asalnya ini berada dalam kondisi aman.“

Beberapa bulan lalu pemerintah Thailand dan Laos menyepakati perjanjian bahwa para pengungsi Hmong dari Laos itu sudah harus dideportasi setidaknya akhir tahun ini. Pemerintah Laos telah berjanji untuk memperlakukan para pengungsi itu dengan rasa kemanusiaan. Meskipun para pengungsi itu dulunya membantu militer Amerika Serikat dalam memerangi komunis di Laos. Selama perang Vietnam berkecamuk, para warga Hmong Laos didukung AS dan pasukan sekutu melawan partai komunis dan gerakan Pathet Lao. Pathet Lao kemudian memenangkan pemilu tahun 1975 dan mengambil alih pemerintahan, mendirikan Republik Rakyat Laos. Ketika partai komunis menguasai pemerintahan, banyak warga Hmong akhirnya melarikan diri ke Thailand.

Tak urung, pemulangan paksa mereka mendapat protes keras dari Amerika Serikat dan badan PBB untuk urusan pengungsi UNHCR. Pemerintah AS memperingatkan Thailand untuk menghentikan proses pemulangan ini dan menyebut operasi ini sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap prinsip kemanusiaan internasional. Namun juru bicara pemerintah Thailand, Panitan membantah pemulangan ini dilakukan dengan upaya pemaksaan: „tidak..tidak dengan kekerasan…mereka sukarela untuk kembali. Mereka sudah berbicara pada kami, pada petugas, mereka bilang sukarela untuk kembali ke Laos.“

Ucapan itu didukung juru bicara militer Thailand Thana Jaruwat mengklaim tidak ada penolakan dengan kekerasan yang dilancarkan dalam pendeportasian itu. Sebab ada beberapa etnis Hmong – Thailand yang membantu membujuk para pengungsi kembali ke Laos. Dengan menumpang seratusan bus mereka menuju ke provinsi Nong Khai, menyebrangi sungai Mekong. Kepulangan mereka dikawal aparat keamanan dengan sangat ketat.

Panitan menambahkan otoritas di Laos menjamin amnesti bagi para pengungsi itu.Ia mengatakan di perbatasan Nong Khai, 150 etnis Hmong tengah menjalani penyaringan untuk dicarikan negara ketiga yang mau menampung, kebanyakan diperkirakan akan ditempatkan di AS.

Namun di luar itu, organisasi pemantau HAM, Human Rights Watch menyatakan deportasi yang dilakukan pemerintah Thailand ini tidak sesuai dengan standar HAM internasional. Tandas Sunai Pasuk dari HRW: „Bagi kami deportasi ini dilakukan tanpa penyaringan yang sesuai. Tidak ada jaminan sama sekali bahwa para pengungsi ini akan mendapat perlindungan hukum internasional sepulangnya ke Laos. Ini merupakan pelanggaran serius atas prinsip-prinsip HAM.“

Sementara pihak Thailand sendiri khawatir bila para pengungsi ini diperbolehkan tinggal, akan mendorong semakin tingginya angka imigran gelap yang masuk ke negara Gajah Putih itu. Sejauh ini diperkirakan jumlah imigran gelap di Thailand mencapai 1,5 juta jiwa. Kebanyakan berasal dari Myanmar dan kawasan Indochina lainnya.

(RC/AP/HP/afp/rtr)