Sri Lanka Gencarkan Diplomasi Utang demi Selamatkan Ekonomi
15 Januari 2021
Tanpa gegap gempita, Presiden Sri Lanka Gotabaya Tajapaksa, Rabu (13/1) mengumumkan kelanjutan pembangunan terminal peti kemas di ibu kota Colombo yang dibiayai India dan Jepang. Terminal itu nantinya akan berdiri bersebelahan dengan pelabuhan peti kemas Sri Lanka yang kini dikuasai Cina.
Sejak beberapa tahun terakhir, negeri yang didera resesi ekonomi itu berusaha meniti medan ranjau diplomasi antara India dan Cina. Diplomasi utang menjadi tantangan terbesar pemerintah jika ingin mengamankan aliran dana investasi dari kedua negara.
Proyek pelabuhan di Colombo sempat tertunda akibat aksi prores serikat buruh. Rajapaksa memilih melanjutkan proyek, usai menganalisa "kekhawatiran geopolitik di kawasan,” tulis kantor kepresidenan, merujuk pada kecurigaan India terhadap keberadaan Cina di pelabuhan yang sama.
Terminal baru itu nantinya akan dimiliki oleh pemerintah berupa 51 persen saham. Sementara sisa 49% adalah milik grup Adani asal India, dan sejumlah pelaku investasi lain, termasuk konsorsium Jepang, kata pemerintah.
Adapun Otoritas Pelabuhan Sri Lanka (SLPA) yang terlibat sejak awal, akan menerima sebanyak 15 persen saham.
Jebakan utang Cina?
Sejak awal 2000-an, Cina sudah menjadi sumber pinjaman terbesar bagi proyek infrastruktur komersil di Sri Lanka. Pertautan itu memicu kontroversi, ketika pada 2017 pemerintah mengumumkan tidak mampu membayar utang negara kepada Cina untuk proyek pelabuhan di ibu kota.
Padahal proyek senilai USD 1,12 miliar itu baru berusia satu tahun. Akibatnya Sri Lanka terpaksa menyerahkan pelabuhan Hambantota kepada perusahaan Cina untuk disewakan selama 99 tahun. Saat ini hampir 70% peti kemas yang mendarat di pelabuhan itu berasal dari India.
Sejak kontroversi itu, Sri Lanka ramai dikabarkan terjerumus dalam jebakan utang Cina. Namun hal ini dibantah Ganeshan Wignaraja, Direktur Riset di Institut Bank Pembangunan Asia. Dalam tulisannya untuk East Asia Forum, dia mencatat saat ini beban utang eksternal Sri Lanka terhadap Cina hanya sebesar 6% dari Produk Domestik Bruto, atau setara dengan USD 5 miliar.
India khawatir, Keberadaan Cina di Hambantota yang berjarak 240 km dari Colombo, akan menciptakan keunggulan bagi angkatan laut Cina di Samudera Hindia. Kekhawatiran tersebut terpicu oleh insiden pada 2014, ketika kapal selam Tiongkok melabuh di Sri Lanka tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Sejak itu pemerintah Sri Lanka menegaskan tidak akan mengizinkan kedatangan armada perang, atau bahwa pelabuhannya digunakan untuk keperluan militer.
Pertumbuhan dibayar utang
Resesi ekonomi tidak hanya memangkas kas negara, tetapi juga mendorong Sri Lanka semakin bergantung pada debitor regional.
Oktober silam India menurunkan peringkat kredit Sri Lanka dari B2 menjadi Caa1. Perdana Menteri Narendra Modi saat itu memprediksi perekonomian negeri jiran tidak akan membaik pada 2021. Beban utang terhadap PDB pada tahun ini diyakini akan menyentuh level 100%, jauh di atas rata-rata negara berperingkat Caa yang sebesar 88 persen.
Tidak lama kemudian, giliran lembaga rating dunia, Fitch, yang menurunkan peringkat Sri Lanka dari CCC menjadi B-, serta mewanti-wanti investor asing terhadap tingginya risiko kredit macet.
Saat ini Sri Lanka harus menegosiasikan ulang utang senilai USD 50,8 miliar yang sudah jatuh tempo. Beban cicilan tahunan untuk membayar tunggakan tersebut diprediksi berkisar USD 4 miliar, yakni USD 2,6 miliar beban utang dan USD 1,4 miliar bunga cicilan.
"Kami mengimbau kepada para investor agar mau menegosiasikan ulang, dan jika mereka bersedia, ini akan sangat membantu keuangan negara,” kata Udaya Gammanpila, Menteri Energi Sri Lanka. Dia menegaskan pihaknya sudah memenuhi semua kewajiban utang yang harus dibayarkan tahun lalu.
rzn/gtp (rtr, ap, ft, bloomberg)