Mendagri Inggris Mundur Akibat Skandal Imigrasi

Saat mengundurkan diri Menteri Dalam Negeri Inggris, Amber Rudd pada hari Minggu (29/04) mengakui telah "keliru menyesatkan" parlemen tentang target deportasi atas generasi migran yang disebut Windrush, warga negara pesemakmuran terutama lansia asal Karibia.

"Seharusnya saya menyadari ini, dan saya bertanggung jawab penuh atas fakta ini," kata Rudd dalam surat pengunduran dirinya kepada Perdana Menteri Inggris Theresa May, ketika mengakui bahwa dia "secara tidak sengaja menyesatkan Komite Pemilihan Urusan Dalam Negeri" atas target penghapusan imigran gelap, seperti dikutip dari AFP. 

10 persen per tahun

Tepat pada hari pengunduran diri Rudd, harian Guardian merilis surat pribadi Rudd kepada May Januari tahun lalu yang menguraikan target "ambisius namun dapat direalisasikan” atas penambahan jumlah pendeportasian imigran. Associated Press menyebutkan target tersebut mengungkap rencana untuk mendeportasi 10 persen imigran gelap selama beberapa tahun ke depan.

Pemerintah Inggris selama ini memang bertujuan mengurangi jumlah imigran di bawah batas 100.000 orang per tahun, kurang dari setengah dari jumlah saat ini.

 

Baca juga: PM Inggris Theresa May Tawarkan Izin Tinggal bagi Warga Uni Eropa

Pekan lalu, dihadapan anggota parlemen Rudd mengatakan tidak ada kuota pemerintah untuk untuk mendeportasi orang yang dianggap berada di negara itu secara ilegal. Mundurnya Rudd secara dramatis menjadi umpan balik yang menyerang Perdana Menteri Theresa May, yang secara terbuka pada Jumat (27/04) menyatakan bahwa ia "percaya penuh” atas Rudd.

Siapa generasi Windrush?

Sepekan terakhir, gelombang kemarahan publik diarahkan kepada pemerintahan May pasca merebaknya ancaman deportasi terhadap generasi Windrush. Surat kabar Guardian juga mengungkap bahwa imigran Karibia ditolak haknya untuk mendapat perawatan medis karena tidak dapat memperlihatkan surat-surat yang membuktikan mereka menetap secara sah di negara itu.

Generasi Windrush adalah keturunan Karibia yang datang dengan menggunakan kapal Empire Windrush, untuk membangun Inggris yang kekurangan tenaga buruh pasca Perang Dunia II. Mereka sebenarnya telah diakui secara sah lewat UU 1971, namun banyak yang tidak memperbaharui status mereka, sering kali karena mereka masih kecil dan dicantumkan dalam paspor orang tuanya ketika pertama kali datang, dan setelahnya tidak pernah mengajukan dokumen mereka sendiri.

Hal inilah yang memicu kemarahan publik seperti tercermin dari komentar George Osborne, Menteri Keuangan di era Perdana Menteri David Cameron, yang menyebutkan: "Pemerintahan ini kurang manusiawi."

Dalam surat pengunduran dirinya, Rudd mengakui terkadang orang yang secara legal menetap di Inggris kerap diberlakukan "secara tidak adil dan manusiawi”, sambil menambahkan sebenarnya dia sedang berencana beberapa bulan ke depan untuk mendorong kebijakan baru yang melindungi generasi Windrush.

Pemerintahan May telah meminta maaf atas kegagalan tersebut, dan menjajikan hak kewarganegaraan serta kompensasi, termasuk bagi warga yang kehilangan pekerjaannya, yang ditolak haknya untuk mendapatkan rumah tinggal, serta yang mendapat ancaman deportasi akibat "kesalahan administratif" tersebut.

Senin (20/04), Downing Street mengumumkan nama Sajid Javid sebagai pengganti Amber Rudd. Pria berlatar belakang Pakistan tersebut sebelumnya adalah Menteri Negara urusan Komunitas dan Pemerintahan Lokal.

ts/vlz (AFP, AP, Reuters)