Situasi keamanan Irak ; Jerman bertekad memerangi ekstremis Islam

Meski kedaulatan Irak telah dikembalikan AS kepada pemerintahan sementara Irak, situasi keamanan di negara itu tidak banyak berubah.

Harian liberal kiri Inggris The Guardian mengomentasi situasi keamanan dan penempatan pasukan AS di irak:

Di Irak kaum radikal Islam dari luar negeri beraksi dengan cara-cara terorisme yang tidak dikenal selama kekuasaan Saddam Hussein. Pendudukan oleh pasukan AS rupanya lebih merupakan daya tarik bagi terorisme ketimbang membuatnya takut. AS meraih beberapa sukses, memungkinkan politik yang pluralistis di Irak dan melicinkan jalan bagi pelaksanaan pemilu di bulan Januari mendatang. Partai atau tokoh mana pun yang akan keluar sebagai pemenang, tentu menginginkan penarikan pasukan AS, begitu dibentuknya angkatan bersenjata Irak. Namun karena kehadiran pasukan AS memprovokasikan perlawanan, maka setiap presiden AS punya peluang.

Sebaliknya harian Financial Times di London mengomentari peranan PBB di Irak yang tetap akan merupakan sasaran teror di Irak:

Juga dengan pasukan pelindung yang kuat, personil PBB akan tetap merupakan sasaran utama. Para teroris dan pengikut rejim lama tahu bahwa pembunuhan terhadap personil PBB akan mengakibatkan PBB menghentikan kegiatannya di Irak. Mengusir PBB dari Irak berarti kemenangan besar politik bagi mereka yang menentang proses transisi di Irak. Tahun lalu pemerintah Bush menuduh PBB tidak efektif. Sekarang Bush sangat membutuhkan bantuannya untuk menutupi kegagalan pasca perang di Irak. Sementara PBB mempersiapkan diri untuk memenuhi mandat dari Dewan Keamanan, hendaknya Sekjen PBB Kofi Annan dengan tegas menyebut syarat-syarat bagi komitmen organisasi dunia tsb. Sebab jangan-jangan AS hanya mencari kambing hitam untuk menutupi kesalahannya.

Keputusan kementerian dalam negeri Jerman untuk mendirikan Pusat Data Ekstremis Islam mendapat kritik. Ketua Perhimpunan Turki di Jerman, Hakki Keskin, memperingatkan terhadap penyalahgunaan data tsb. Sebab tidak ada yang mengawasi apakah data-data orang-orang yang tidak terlibat juga ikut tercatat. Semua informasi dari Jawatan kriminal Jerman, Badan Pelindung UUD , Badan Intelijen Jerman dan aparat keamanan maisng-masing negara bagian, akan di salurkan ke Pusat Anti Teror baru tsb, yang belum jelas di mana markasnya.

Harian Jerman Freie Presse berkomentar:

Pada dasarnya negara-negara bagian mengikuti argumentasi menteri dalam negeri negarabagian Bayern yang sejak berminggu-mingu tak jemu-jemunya mengingatkan, bila kekompok ekstremis men-de-sentralisasikan organisasinya, maka Jerman dengan jawatan sentral besar yang baru tidak akan berhasil melacaknya. Hanya secara lokal dapat diketahui apakah masjid dijadikan tempat untuk mempersiapkan serangan teror. Karena itu di bulan-bulan belakangan personil kepolisian kriminal di negara bagian diperkuat. Maka direkrut para petugas yang memiliki pengetahuan bahasa dan budaya yang baik sekali. Dan kiranya sangat paradoks, apabila para pakar ini yang sementara ini telah mengetahui betul daerah pengamatannya, ditarik dari situ, dan dipindahkan ke sebuah jawatan pusat di Berlin.