1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya

Serbia dan Kosovo Terima Proposal UE Normalisasi Hubungan

28 Februari 2023

Uni Eropa merilis rencana normalisasi untuk Serbia dan Kosovo setelah pembicaraan mediasi yang alot di Brussel. Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell akhirnya menyatakan "kemajuan telah dicapai hari ini".

https://p.dw.com/p/4O4Ee
Aleksander Vucic (kiri), Joseph Borrell (tengah) dan Albin Kurti (kanan)
Aleksander Vucic (kiri), Joseph Borrell (tengah) dan Albin Kurti (kanan)Foto: Milos Miskov/AA/picture alliance | Lev Radin/Pacific Press/picture alliance | Erkin Keci/AA/picture alliance

Joseph Borrell membuat pernyataan setelah mengadakan pembicaraan meditasi dengan Presiden Serbia Aleksandar Vucic dan Perdana Menteri Kosovo Albin Kurti di Brussel, Belgia, dan mengumumkan bahwa kedua pemimpin telah menerima proposal Uni Eropa untuk menormalisasi hubungan yang telah lama tegang. Tapi sampai penandatanganan kesepakatan itu, masih perlu pembicaraan lanjutan.

"Kemajuan telah dicapai hari ini, dan saya memuji para pihak atas keterlibatan mereka," kata Joseph Borrell kepada wartawan hari Senin (27/2). "Pada saat yang sama, lebih banyak pekerjaan diperlukan untuk memastikan bahwa apa yang diterima hari ini oleh para pihak akan dilaksanakan. Penting untuk membuat persetujuan, (tetapi) masih lebih penting untuk menerapkan apa yang telah disepakati."

Joseph Borrell mengatakan pertemuan berikutnya dengan Vucic dan Kurti dijadwalkan berlangsung pada bulan Maret, dengan fokus pada implementasi rencana tersebut. Kedua belah pihak berjanji untuk tidak mengambil tindakan sepihak yang dapat menyebabkan ketegangan dan membahayakan kesepakatan. "Kesepakatan ini terutama untuk warga Kosovo dan Serbia," katanya.

Perundingan alot di Brussel
Perundingan alot di Brussel, 27 Februari 2023Foto: Virginia Mayo/AP/picture-alliance

Apa yang termasuk dalam rancangan Uni Eropa?

Kosovo mendeklarasikan kemerdekaan dari Serbia pada 2008, hampir satu dekade setelah perang mengakhiri kekuasaan Serbia. Namun Serbia tidak mengakui langkah tersebut. Gejolak di antara bekas musuh masa perang itu telah memicu kekhawatiran akan kembalinya konflik.

Menjelang akhir 2022, ketegangan antara etnis Serbia dan Albania di Kosovo utara memuncak setelah penangkapan mantan petugas polisi etnis Serbia atas tuduhan menghasut penyerangan terhadap pejabat komisi pemilu.

Pada Senin malam, kantor Joseph Borrell menerbitkan rencana perdamaian Eropa yang sebelumnya dirahasiakan, yang awalnya dirancang Jerman dan Prancis. Menurut Borrell, rencana itu sekarang didukung oleh semua 27 anggota UE.

Di bawah kesepakatan yang baru, Serbia setuju mengakui dokumentasi resmi Kosovo seperti paspor, diploma, dan plat nomor, sekalipun tidak mengakui kemerdekaan Kosovo secara resmi.

Rencana tersebut menyebutkan, tidak ada pihak yang akan menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan perselisihan, atau berusaha mencegah yang lain bergabung dengan UE atau badan internasional lainnya. Butir ini merupakan permintaan penting dari Kosovo.

Masih perlu perundingan lanjutan

"Para pihak akan mengembangkan hubungan bertetangga yang normal dan baik satu sama lain atas dasar hak yang sama. Kedua belah pihak harus saling mengakui dokumen dan simbol nasional masing-masing, termasuk paspor, ijazah, plat nomor, dan meterai pabean,” demikian Pasal 1 dari dokumen rencana perdamaian Uni Eropa.

Dalam Pasal 4 disebutkan: "Serbia tidak akan keberatan dengan keanggotaan Kosovo dalam organisasi internasional mana pun." Rancangan itu seluruhnya terdiri dari 11 Pasal.

Perdana Menteri Kosovo Albin Kurti mengatakan, dia sebenarnya telah siap untuk menandatangani kesepakatan pada pertemuan di Brussel, tapi itu belum bisa dilakukan. "Sayang sekali kami tidak menandatangani kesepakatan malam ini, meskipun faktanya kami semua setuju," katanya kepada wartawan.

Berbicara kepada media Serbia, Presiden Serbia Aleksandar Vucic Vucic menekankan bahwa masih diperlukan lebih banyak diskusi. "Bagus kita berbicara dan saya yakin kita akan mampu mengatasi langkah-langkah sepihak yang akan membahayakan keselamatan rakyat di lapangan," katanya. "Kami belum memiliki peta jalan… Kami perlu duduk dan mengerjakan peta jalan tersebut."

hp/yf (afp, rtr, dpa)