Raja Thailand Bisa Diusir Jika Memerintah dari Jerman

Bundestag, sebutan bagi parlemen Jerman, mengatakan bahwa Raja Thailand Maha Vajiralongkorn menikmati kekebalan diplomatik selama ia tinggal di sebuah vila di Bayern. Namun Jerman memiliki kuasa untuk dapat mengusirnya sewaktu-waktu.

Menurut penilaian Layanan Akademis Bundestag (WD) yang ditugaskan oleh Partai Kiri yang berhaluan sosialis, pemerintah Jerman hanya memiliki sedikit kuasa untuk mengusir Raja Thailand, meskipun baru-baru ini Vajiralongkorn diancam oleh Menteri Luar Negeri Heiko Maas agar tidak memerintah negaranya dari wilayah Jerman.

Ancaman Maas tersebut disampaikannya saat aksi protes tengah berkecamuk di Thailand, menentang pemerintahan raja yang tidak demokratis. Lebih dari 50 orang terluka dalam demonstrasi yang terjadi di Bangkok pada pekan lalu. "Kami telah menjelaskan bahwa kebijakan yang mempengaruhi negara Thailand tidak dilakukan dari tanah Jerman," kata Maas pada awal Oktober.

Tetapi, selain mengusir raja dari Jerman sebagai 'persona non grata', penegak hukum tidak dapat mewakili rakyat Thailand untuk menuntut raja, bahkan ketika dia sedang berlibur, kata Bundestag. Artinya, karena kekebalan diplomatik, raja tidak dapat dihukum atas kejahatan yang dilakukan di Jerman.

Mewahnya kehidupan raja di tengah lockdown

Vajiralongkorn menghabiskan waktu selama berbulan-bulan di vilanya di tepi Danau Starnberg, tepat di sebelah selatan München. Di musim semi, raja juga sering menginap di sebuah hotel mewah di resor ski Garmisch-Partenkirchen. Saat itu ia terbukti melanggar aturan menginap di hotel ketika negara bagian Bayern tengah memberlakukan kebijakan penguncian wilayah.

Raja sempat kembali ke Thailand pada bulan Oktober, tetapi partai Kiri meminta pemerintah Jerman untuk melarang dia masuk kembali ke Jerman. "Siapapun yang (berperilaku) seperti raja, secara brutal menindas gerakan demokrasi dengan junta militer, seharusnya tidak diberikan visa untuk kemewahan tinggal yang diperpanjang di Jerman," kata anggota parlemen partai Kiri, Sevim Dagdelen dan Heike Hänsel dalam sebuah pernyataan bersama.

Sebelumnya pada November, Kementerian Luar Negeri Jerman mengatakan tidak menemukan bukti bahwa raja mengeluarkan dekrit dari Bayern yang melanggar hak asasi manusia, meskipun politisi oposisi menganggap ini kurang kredibel, mengingat lamanya raja tinggal di Jerman.

"Pertanyaan tentang apa yang dilakukan pemerintah untuk melawan tindakan yang melanggar hukum masih belum terjawab," kata Margarete Brause dari partai Hijau dalam sebuah pernyataan.

ha/rzn