Presiden Filipina Duterte Diadukan ke Mahkamah Internasional

Pengacara Filipina Jude Sabio menyatakan telah mengajukan pengaduan setebal 77 halaman ke Mahkamah Pidana International (International Criminal Court-ICC) terhadap Presiden Rodrigo Duterte.

Pengacara itu menjelaskan, Duterte telah "berulang kali, dan terus menerus" melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan, dan di bawah pemerintahannya praktik pembunuhan tersangka narkoba dan penjahat lainnya telah menjadi "praktik terbaik".

Jude Sabio adalah pengacara yang mewakili Edgar Matobato, seorang pria yang telah memberikan kesaksian di Senat Filipina tentang perintah pembunuhan yang dikeluarkan Duterte. Matobato adalah anggota dari salah satu regu penembak yang menjalankan perintah itu.

Kesaksian Matobato dan seorang anggota kepolisian yang sudah pensiun, Arturo Lascanas, menjadi dasar pengaduan yang diajukan ke ICC. Dalam gugatan itu disebutkan, setidaknya 11 pejabat senior pemerintahan juga bertanggung jawab atas aksi-aksi pembunuhan tersebut.

Anggota parlemen Filipina menerangkan tidak menemukan bukti-bukti dari kesaksian Matobato di Senat dan para pembantu presiden Duterte menyebut kesaksian itu sebagai rekayasa.

Hampir 9.000 orang telah terbunuh sejak Eduardo Duterte menjabat sebagai presiden tahun lalu. Polisi mengklaim sepertiga dari pembunuhan tersebut dilakukan untuk membela diri selama operasi polisi yang sah.

Kelompok hak asasi manusia mengatakan, kebanyakan dari dua pertiga kasus sisanya adalah pembunuhan yang dilakukan oleh warga yang bekerja sama dengan polisi, atau oleh polisi yang menyamar sebagai warga biasa. Polisi membantah tuduhan itu.

Ernesto Abella, juru bicara Duterte, mengatakan minggu lalu, otoritas keamanan telah "mengikuti protokol operasional" dan mereka yang melanggar prosedur itu akan dibawa ke hadapan hukum.

Dia menambahkan, laporan tentang jumlah korban tewas dalam perang narkoba yang mencapai hampir 9.000 orang adalah "berita palsu".

Jaksa Penuntut Umum di kantor ICC membenarkan telah menerima sebuah dokumen pengaduan. "Kami akan melakukan analisa, sebagaimana prosedurnya. Begitu kami mencapai sebuah keputusan, kami akan memberitahukan kepada pengirim dan memberikan alasan untuk keputusan kami."

Penasihat Hukum Kepresidenan Salvador Panelo mengatakan kepada saluran televisi lokal ANC, pengaduan tersebut hanyalah "propaganda" dan dia meragukan ICC memiliki yurisdiksi.

Presiden Duterte bulan lalu menyatakan, dia tidak takut dan tidak akan terintimidasi. Kapanye yang dilancarkan melawan narkoba akan terus dilanjutkan secara "brutal", tandasnya.

Sejak didirikan pada bulan Juli 2002, ICC telah menerima lebih dari 12.000 pengaduan. Sembilan dari kasus itu telah diadili dan enam putusan telah disampaikan.

ICC tidak memiliki kekuatan penegakan hukum. Jika keputusan ICC tidak dipatuhi, Mahkamah hanya bisa membawa kasusnya ke Perserikatan Bangsa-Bangsa atau badan lembaga peradilan nasional di negara bersangkutan.

hp/ml (rtr)