Polandia sebagai Tuan Rumah Konferensi Iklim dan Dalam Perlindungan Iklim

Hari Senin (08/12) di Poznan, tidak diselenggarakan perundingan untuk menghormati perayaan Idul Adha. Tapi digelar demonstrasi, yang meminta tercapainya hasil kongkrit dari konferensi iklim ini. Sebuah harapan yang kelihatannya sulit terwujud, mengingat perdebatan sengit yang menyertai konferensi tersebut. Seperti dalam perundingan tentang rencana perlindungan iklim Uni Eropa dengan 9 negara anggota di kawasan Timur, Presiden Perancis Nicolas Sarkozy yang menjabat Ketua Dewan Eropa saat ini tidak berhasil mencapai terobosan. Meskipun demikian itu bukan akhir perundingan, demikian dikatakan Sarkozy akhir pekan lalu di Danzig, Polandia. Sehubungan perbedaan pendapat dalam paket iklim Uni Eropa Perdana Menteri Polandia Donald Tusk dalam perayaan 25 tahun pemberian hadian Nobel perdamaian bagi mantan ketua serikat pekerja Solidarnosc, Lech Walesa, mengatakan

„Danzig adalah tempat terbaik di dunia untuk berbicara tentang rasa ikut bertanggung jawab dalam jiwa solidaritas. Di dalam Uni Eropa solidaritas juga berarti pengertian bahwa semua pihak, kaya dan miskin, yang kuat dan yang lemah seharusnya memiliki tanggung jawab bersama bagi perlindungan iklim. Dan kesadaran untuk itu sebanyak yang diinginkannya dan bukan yang diharuskan.“

Data paling baru mendukung hal tersebut, sebagai anggota muda Uni Eropa Polandia berhasil melampaui target Protokol Kyoto tiga kali lipat. Dengan penurunan produksi CO 2 sekitar 21 persen, ini berarti sekitar 300 juta ton per tahun, atau sepertiga dari jumlah CO 2 yang dilepaskan Jerman. Meskipun kedengarannya prestasi yang baik, sejumlah pelindung iklim melihatnya dengan skeptis.. Regine Günther dari organisasi WWF Jerman

„Pada kenyataannya di masa lalu dalam perundingan paket iklim Uni Eropa, peran Polandia sangat buruk. Mereka berusaha mengulur waktu bagi paket tersebut. Mereka berusaha agar penghasil polusi besar tidak usah membayar, melainkan tetap memperoleh sertifikat. Itu tidak bisa diterima. Jadi, di dalam Uni Eropa mereka memainkan peran, karena merasa tidak sendirian. Tapi yang terdepan bukan dalam perlindungan iklim yang ambisius melainkan sebaliknya.“

Ketakutan semakin besar karena lebih dari 90 persen listrik Polandia berasal dari energi batu bara. Bersama dengan 8 negara Uni Eropa lainnya di kawasan itu yang memiliki struktur energi serupa yakni Ceko, Bulgaria, Hungaria, Rumania, Estonia, Latvia, Lituania dan Slowakia, Polandia berupaya memperlonggar paket perlindungan iklim Uni Eropa. Perdana Menteri Polandia Donald Tusk

„Pertemuan antara Presiden Sarkozy dan para pimpinan pemerintahan di kawasan Eropa yang lebih miskin, diharapkan menjadi upaya merangkum pandangan kami dalam hal paket perlindungan iklim. Kami harus merancang paket yang juga dapat diterima Polandia, maka kami tidak perlu mengeluarkan veto. Dan saya pikir kami dekat dengan kompromi tersebut.“

Hak penggunaan emisi gas rumah kaca CO 2 di Uni Eropa akan ditarik biaya mulai tahun 2013. Polandia tidak ingin menanggung biaya tersebut. Hal itu dikhawatirkan menyebabkan naiknya harga listrik dan merugikan perekonomian. Namun ini dibantah oleh kelompok pelindung lingkungan. Julia Michalak dari Greenpeace Polandia

"Uang yang harus dibayar perusahaan listrik untuk mendapatkan ijin memproduksi polusi tentunya masuk ke kas negara. Dan jika negara cerdik, uang itu dapat diberikan kepada sektor ekonomi untuk menghemat energi atau untuk orang-orang yang menderita akibat naiknya harga listrik."

Polandia tentu saja menolak tuduhan-tuduhan itu. Pemerintah di Warsawa menjamin akan memenuhi kewajiban Uni Eropa dan akan terus mengurangi emisi CO 2 sedikitnya sampai 20 persen hingga tahun 2020. Meskipun demikian tidak ingin melaksanakan sepenuhnya peraturan jual beli sertifikat gas rumah kaca. Pakar lingkungan Maciej Sadowski menjelaskan alasannya

„Itu seperti bursa, dimana para spekulan dapat memainkan harganya. Jika harga emisi terlalu tinggi, perusahaan-perusahaan tidak dapat memproduksi terlalu banyak, sesuai keinginannya. Dan itu akan menghambat perkembangnnya atau mereka menetapkan biaya emisi lebih tinggi bagi para konsumen. Masalahnya bukan kami sama sekali tidak ingin adanya perdagangan itu, tapi kami tidak ingin melakukannya sekaligus 100 persen melainkan secara bertahap sampai tahun 2020.“

Di Danzig, Nicolas Sarkozy menilai usulan bertahap Polandia itu sangat menarik, namun Presiden Perancis itu juga menjelaskan secara berhati-hati, bahwa rinciannya masih harus ditetapkan. Untuk itu tidak tersedia waktu banyak. Sasaran Sarkozy adalah meyakinkan Polandia, Ceko, Bulgaria, Hungaria, Rumania, Estonia, Latvia, Lituania dan Slowakia agar menyetujui paket iklim Uni Eropa dalam pertemuan puncak Uni Eropa di Brussel Kamis mendatang. Dengan itu pada Konferensi iklim di Poznan, Polandia yang akan berakhir tanggal 12 Desember mendatang, Uni Eropa ingin melontarkan sebuah isyarat kepada demi tercapainya perjanjian mengikat perlindungan iklim, yang akan ditandatangani di Kopenhagen, Denmark tahun 2009. (dk)