PM Thailand Berlakukan Keadaan Darurat

Ratusan anggota polisi dan tentara bersiaga di depan kantor pusat pemerintahan Government House di Bangkok yang diduduki sejak hari Selasa pekan lalu (26/08). Perdana Menteri Thailand Samak Sundaravej memberlakukan negara dalam keadaan darurat, menanggapi aksi demonstrasi berkepanjangan di negaranya. Samak mengatakan dalam sebuah jumpa pers, keadaan darurat akan diberlakukan hingga situasi keamanan kembali pulih seperti semula.

"Kehidupan publik akan tetap berjalan normal. Tapi kami masih harus mengakhiri aksi demonstrasi di kantor pemerintahan. Pemberlakuan keadaan darurat merupakan satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah. Mereka menantang supaya kami mengusirnya. Tidak ada yang memiliki hak melakukan apa yang mereka lancarkan selama sepekan ini,“ demikian dinyatakan Samak dalam pidato di televisi.

Selasa pagi ini (02/09), simpatisan pemerintah berupaya menyerbu kawasan kantor pemerintahan yang diduduki para demonstran. Akibatnya, terjadi bentrokan dengan para pengunjuk rasa yang menduduki Government House sejak sepekan ini dan tewasnya seorang demonstran penentang pemerintah. Insiden itu juga mengakibatkan puluhan orang cedera.

"Aliansi Rakyat untuk Demokrasi“, kelompok penentang pemerintahan, menuntut pemerintahan Samak yang terpilih Desember tahun lalu untuk mengundurkan diri.

Sejumlah serikat pekerja melakukan aksi mogok, melumpuhkan kegiatan publik, sebagai wujud solidaritas terhadap para demonstran di Bangkok. Serikat pekerja kereta api membatasi lalu lintas kereta, karyawan perusahaan air minum dan listrik menghentikan sementara aktivitas perusahaannya, dan pekerja maskapai Thai Airways menunda operasi penerbangannya.

Para penentang pemerintah menuding Perdana Menteri Samak Sundaravej tidak kompeten dan korup. “Aliansi Rakyat untuk Demokrasi” itu menuduh pemerintahan Samak sebagai pemerintahan boneka mantan perdana menteri Thaksin Sinawatra.

Thaksin, yang digulingkan dari jabatan perdana menteri oleh militer dua tahun lalu, dan Samak sama-sama disenangi kalangan masyarakat kelas bawah. Kaum elit politik di Bangkok khawatir, hal itu akan menghilangkan pengaruh tradisional mereka terhadap kepemimpinan politik Thailand. „Aliansi Rakyat untuk Demokrasi“ terdiri atas para pengusaha dan akademisi yang mengorganisasi aksi protes terhadap Thaksin sejak dua tahun lalu.

Pakar ilmu politik Titinan Pongsudhirak dari UniversitasChulalongkorn, Bangkok, mengatakan bahwa aksi unjuk rasa di Bangkok berubah menjadi tirani minoritas. Titinan mangatakan, "Massa yang menggulingkan Thaksin tidak sabar dan ingin mengambil alih kekuasaan, menggulingkan Samak, dan ingin Raja membentuk pemerintahan penggantinya. Pemerintahan yang dipimpin kubu oposisi Partai Demokratik akan menjadi solusi kelas dua. Ini merupakan tirani minoritas, kami sudah menggelar pemilihan parlemen Desember lalu dan Partai Kekuatan Rakyat PPP memenangkan pemilihan. Kita harus mengatur mereka dan menuntut tanggung jawabnya, tapi kita tidak dapat dengan mudah menggulingkan PPP dengan kekerasan.“

Situasi selanjutnya di sekitar pusat pemerintahan di Bangkok masih belum jelas. Hingga kini, aparat keamanan belum menggunakan kekerasan dalam mengusir para demonstran, yang dianggap menggelar pertemuan terlarang sesuai dengan undang-undang keadaan darurat.(ls)