1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya

PM Malaysia Abdullah Badawi Bubarkan Parlemen

13 Februari 2008

Perdana Menteri Malaysia Abdullah Ahmad Badawi membubarkan parlemen untuk membuka jalan bagi pemilihan umum yang dipercepat. Rencananya Kamis (14/02) Komisi Pemilihan Malaysia akan mengumumkan tanggal pemilihan umum.

https://p.dw.com/p/D7Cr
Aksi protes oposisi menuntut pemilu adil dan bebas di Malaysia
Aksi protes oposisi menuntut pemilu adil dan bebas di Malaysia, 10 Nov 07Foto: AP

Perdana Menteri Malaysia Abdullah Ahmad Badawi membubarkan parlemen, Rabu (13/02), dan menyerukan bagi dilaksanakannya pemilihan umum yang dipercepat.

Dalam jumpa pers di Putrajaya, Abdullah Badawi mengatakan bahwa keputusannya membubarkan parlemen sudah mendapatkan restu dari Raja Malaysia dan efektif diberlakukan mulai 13 Februari. Sedangkan menjelang pemilu, Badawi mengharapkan partainya, Organisasi Nasional Melayu Bersatu UMNO, memenangkan dua pertiga jumlah suara.

Lebih lanjut Badawi juga menambahkan bahwa Komisi Pemilihan yang akan menentukan tanggal pemilu. Rencananya Komisi Pemilihan akan mengumumkan tanggal pemilu Kamis (14/02). Menurut konstitusi Malaysia, pemilu hendaknya digelar 60 hari setelah pembubaran parlemen dan hendaknya terdapat masa kampanye selama dua pekan.

Sebenarnya pemilu tidak harus dilakukan hingga akhir masa tenggatnya pada tanggal 16 Mei 2009 dan Badawi tidak memiliki alasan genting untuk memajukan jadwal pemilu. Tapi sejumlah pengamat memandang Badawi ingin memperpanjang masa jabatannya sebelum perekonomian Malaysia melemah dan inflasi mencapai puncaknya.

Seperti hasil pemilu terdahulu, sudah dapat dipastikan siapa pemenang pemilu kali ini. Namun pemilu yang rencananya digelar awal bulan Maret mendatang tersebut berisiko karena dilakukan di tengah ketegangan etnis dan agama serta kemarahan warga akibat inflasi tinggi.

Steve Gan, aktivis pro demokrasi dan pejuang kebebasan berpendapat di Malaysia, mengomentari sistem demokrasi yang berlaku di Malaysia. Dikatakannya, "Saya pikir kami hidup dalam demokrasi yang tidak liberal. Kami mengadakan pemilu, tapi tidak berjalan jujur dan adil. Kami memiliki banyak surat kabar, ada empat bahasa yang berbeda, tapi tidak ada pers yang bebas. Sebagian besar suratkabar yang beredar merupakan milik pemerintah. Kami punya kebebasan untuk bergerak tapi tidak ada kebebasan untuk berkumpul. Aksi unjuk rasa juga dilarang di Malaysia.“

Partai-partai kubu oposisi mengeluhkan bahwa pemilu yang dimajukan merupakan manipulasi atas desakan warga pedesaan Malaysia yang terhasut media pro pemerintah. Wakil Ketua Partai Islam Se-Malaysia yang konservatif Nasharuddin Mat Isa mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa persaingan pemilu tahun ini akan sangat sulit karena partai yang memerintah memiliki sumber daya dan uang yang lebih banyak.

Disebutkan beberapa pihak, pemilu yang dipercepat ini merupakan salah satu cara untuk menjegal langkah pemimpin oposisi Anwar Ibrahim untuk ikut dalam kancah pemilu. Akibat catatan kriminalnya, Anwar Ibrahim tidak diizinkan ikut pemilu hingga bulan April mendatang.

Di hadapan pers di Hongkong, Anwar Ibrahim tetap optimis menanggapi keputusan Perdana Menteri Malaysia. Dikatakannya, Parti Keadilan Rakyat akan memulai kampanye dengan optimis dan keyakinan untuk menjadi pemenang pemilu dengan suara mayoritas mutlak.

Perdana Menteri Abdullah Badawi kini mencoba untuk mendongkrak popularitasnya yang menurun akibat kenaikan harga dan serbuan tenaga kerja asing murah.

Kepada kantor berita Reuters, juru bicara Parti Keadilan Rakyat, Tian Chua, mengatakan, Abdullah Badawi sebenarnya tahu bahwa dirinya tidak mampu mengatasi konflik ketegangan etnis dan jika Badawi menunggu lebih lama lagi, pemerintah koalisi Barisan Nasional akan kehilangan simpati rakyat.(ls)