Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN di Singapura

Impian negara ASEAN untuk membentuk komunitas yang mirip Uni Eropa pada tahun 2015, tampaknya akan mengalami hambatan. Begitu pendapat sejumlah pengamat. Upaya membentuk blok ekonomi dan membuka kawasan perdagangan bebas bagi anggotanya, tersandung oleh inflasi dan kenaikan harga pangan serta BBM di berbagai negara. Termasuk Malaysia, Vietnam dan Indonesia.

Menurut Herman Kraft, direktur eksekutif Lembaga Studi Strategis dan Pembangunan di Manila ancaman besar bagi integrasi ASEAN adalah tidak diratifikasinya Piagam ASEAN. Piagam yang ditandangani Desember lalu oleh para pemimpin ke 10 negara anggotanya, masih perlu diratifikasi oleh semua anggota. Namun hinga kini, Thailand, Myanmar, Filipina dan Indonesia belum meratifikasinya. Piagam ASEAN ini mempromosikan hak azasi manusia dan nilai-nilai demokrasi. Selain itu mengubah perhimpunan negara-negara Asia Tenggara ini sebagai lembaga hukum, agar ASEAN yang bersatu dapat tampil dan lebih berperan secara global.

Salah satu tema besar pertemuan para Menteri Luar Negeri se-Asia Tenggara ini adalah pembentukan badan hak azasi manusia. Hal yang tidak mudah mengingat negara anggota ASEAN memiliki beragam bentuk pemerintahan, yang termasuk junta militer, kerajaan, demokrasi dan komunis.

Beragamnya masalah politik dan ekonomi para negara anggota menyebabkan diperlukannya waktu yang panjang. Thailand misalnya, menghadapi krisis dalam negeri saat ini, dengan pihak oposisi yag terus berusaha menggulingkan pemerintahan. Bahkan Norodom Patana dari Thailand, yang seharusnya menghadiri pertemuan AMM ini, pekan lalu mengundurkan diri sebagai Menteri Luar Negeri Thailand setelah diprotes keras oleh kelompok oposisi. Sedangkan pemerintah Malaysia yang posisinya melemah dalam pemilihan umum lalu, masih harus menghadapi oposisi yang kian menguat. Sementara Filipina menyatakan tak bersedia meratifikasi piagam tersebut, sebelum Myanmar membebaskan pemimpin oposisi Aung San Suu kyi.

Sekjen ASEAN dari 1998-2002, Rodolfo Severino, menilai bahwa kemungkinan lanjut untuk meratifikasi Piagam Asean pekan depan sangat tipis. Menurut Kementrian Luar Negeri Singapura, dalam pertemuan kali ini, para menteri luar negeri ASEAN bersama para pakar akan membahas masalah hukum yang terkait dengan Piagam ASEAN, seperti mekanisme penyelesaian sengketa. Selain itu membahas proses pembentukan komunitas ekonomi yang serupa dengan Uni Eropa, dan membicarakan kelanjutan bantuan kemanusian untuk Myanmar setelah badai Nargis. Singapura yang saat ini menjabat sebagai Ketua ASEAN, juga merencanakan sejumlah pertemuan tingkat tinggi sebelum jabatan ini diambil alih oleh Thailand pada 24 Juli mendatang. Pertemuan yang dipersiapkan, termasuk pembicaraan dengan negara-negara mitra ASEAN. Pembicaraan dengan para negara mitra itu diharapkan membuka jalan untuk meningkatkan kerjasama ekonomi. (ek)