Pemilu Malaysia: Pembentukan Koalisi Masih Gantung
21 November 2022
Pengumuman Barisan Nasional (BN) yang membantah keras telah setuju bergabung dengan koalisi Perikatan Nasional yang komponen terbesarnya ada PAS atau Parti Islam SeMalaysia memperpanjang ketidakpastian pemilu.
Raja Malaysia Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah awalnya menetapkan jam 2 siang waktu setempat, sebagai batas waktu bagi para pemimpin politik untuk mengajukan pilihan mereka atas penetapan perdana menteri dan aliansi yang mewakili mayoritas parlemen. Namun, Raja Sultan pada Minggu (20/11) malam mengatakan akan memperpanjangnya hingga Selasa (22/11) menyusul permintaan dari partai politik.
Pertemuan para politisi di Kuala Lumpur
Hasil Pemilu Malaysia ke-15 (GE15) pada hari Sabtu (19/11) menunjukkan bahwa Pakatan Harapan (PH) pimpinan Anwar Ibrahim dan Perikatan Nasional (PN) pimpinan Muhyiddin Yassin berada di posisi terdepan untuk membentuk pemerintahan berikutnya, masing-masing memenangkan 81 dan 73 kursi.
Selama konferensi pers di Hotel Sari Pacific Kuala Lumpur sekitar pukul 11.00 waktu setempat, Ketua BN Ahmad Zahid Hamidi, yang bersama 26 anggota parlemen BN lainnya, mengatakan kepada wartawan bahwa aliansi itu belum membuat keputusan untuk menandatangani Deklarasi Undang-Undang untuk mendukung koalisi mana pun atau individu mana pun sebagai perdana menteri.
Pejabat dari kubu Muhyiddin mengklaim bahwa 18 anggota parlemen dari blok Zahid berada di pihak mereka. Setelah tenggat waktu untuk partai politik diperpanjang, Aliansi Nasional mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pihaknya telah menyerahkan kepada istana sumpah tertulis dari lebih dari 112 anggota parlemen yang mendukung Muhyiddin sebagai perdana menteri berikutnya, memberikannya mayoritas.
Kesepakatan apa pun nantinya harus disetujui oleh Sultan Abdullah. Peran raja sebagian besar bersifat seremonial di Malaysia, tetapi dia menunjuk orang yang dia yakini mendapat dukungan mayoritas di parlemen sebagai perdana menteri.Sedangkan Anwar Ibrahim masih bersikeras, bahwa sebagai pemenang pemilu dialah yang berhak menyusun koalisi dan memimpin pemerintahan.
Skenario saat ini adalah pengulangan dari apa yang terjadi pada tahun 2020, ketika Muhyiddin meninggalkan aliansi penguasa Anwar, menyebabkan keruntuhannya, dan bergandengan tangan dengan UMNO untuk membentuk pemerintahan baru. Sultan Abdullah pada saat itu meminta sumpah tertulis dari 222 anggota parlemen dan kemudian mewawancarai mereka secara terpisah sebelum memilih Muhyiddin sebagai perdana menteri. Namun, pemerintahannya dilanda persaingan internal dan Muhyiddin mengundurkan diri setelah 17 bulan.
ha/hp (AP)