Pemerintah Myanmar Usir Korban Bencana dari Tempat Penampungan

Organisasi kemanusiaan Human Rights Watch menuntut pemerintah militer Myanmar untuk menghentikan pengusiran korban angin topan dari tempat penampungan darurat. Ribuan orang di sekitar delta sungai Irrawaddy dan di daerah pinggiran ibukota Yangun dipaksa untuk meninggalkan tempat penampungan yang didirikan pemerintah, dan kembali ke rumah mereka yang porak poranda akibat bencana.

Tujuan Pemerintah Militer

Menurut keterangan media, di propinsi Kyauktan di dekat Yangun saja, 39 tempat penampungan sudah ditutup. Penduduk diberikan beberapa batang bambu dan bahan bangunan lainnya untuk memperbaiki rumah mereka. Menurut keterangan badan PBB yang mengurus anak-anak, UNICEF di sekitar Labutta dan Bogalay dua kamp pengungsi besar ditutup militer.

Dengan cara itu junta militer ingin memulai normalisasi keadaan, demikian ditulis harian Thailand, "Bangkok Post.“ Seorang pegawai pemerintah dikutip saat mengatakan, bahwa keadaan para korban lebih baik jika berada di rumah. Kalau berada di tempat penampungan, mereka tergantung dari pertolongan.

Pemberian Pertolongan Sulit

Namun demikian, PBB memperingatkan akan bahaya jika warga dipulangkan terlalu dini ke desa mereka yang hancur akibat angin topan. Mereka menjadi semakin sulit dijangkau, dan kemungkinan tidak dapat memperoleh pertolongan dari organisasi bantuan lagi. Demikian dikatakan Anapame Rao Singh, dari UNICEF yang berkedudukan di ibukota Thailand, Bangkok. Anapame Rao Singh mengatakan, jika para korban sulit dijangkau tim penolong, maka kemungkinan akan adanya gelombang penyakit baru lebih besar. Ini akan menyebabkan bencana lebih lanjut.

PBB memperkirakan, sekitar 41% warga di daerah bencana sudah mendapat bantuan. Sekarang sudah semakin banyak tim penolong asing yang diijinkan memasuki daerah delta Irrawaddy. Namun demikian, keluhan mengenai halangan yang bersifat birokratis tetap ada.

Aksi UNICEF "Kembali ke Sekolah"

Sebulan setelah angin topan dasyat melanda Myanmar, UNICEF kini memulai aksi untuk pendirian sekolah darurat. Untuk aksi yang disebut "Kembali ke Sekolah" ini disiapkan perlengkapan sekolah untuk sekitar 150.000 anak-anak, di antaranya 1.000 tenda, 100.000 paket berisi buku pelajaran dan perlengkapan belajar lain, serta 200.000 lembaran plastik untuk memperbaiki atap rumah. Demikian keterangan UNICEF Jerman. Dikatakan juga, di sejumlah daerah pelajaran sudah akan dimulai Senin, 2 Juni mendatang secara darurat. Tetapi di daerah delta Irrawaddy dan di ibukota Yangun, yang berpenduduk jutaan, proses belajar mengajar di sekolah baru dapat dimulai beberapa pekan mendatang.

Organisasi kemanusiaan memperkirakan, 4.000 bangunan sekolah dasar rusak atau hancur total akibat angin topan Nargis. Oleh sebab itu sekitar satu juta anak-anak tidak dapat bersekolah. Untuk aksi "Kembali ke Sekolah“ UNICEF menyatakan, membutuhkan sekitar enam juta Euro dalam waktu enam bulan mendatang.(ml)