Pemerintah Jerman Rencanakan Mata-Matai Warga Secara Online

Vonis dari Mahkamah Konstitusi Jerman dalam gugatan terhadap pengawasan online oleh pemerintah Jerman terhadap warganya ditanggapi dengan kritis sejumlah harian Eropa. Harian Swiss Tages-Anzeiger yang terbit di Zürich dalam tajuknya berkomentar : Keseimbangan definisi keamanan ini sekarang terancam. Kementerian Dalam Negeri Jerman kini mengolah sejenis undang-undang pidana bagi musuh, yang amat mirip dengan undang-undang darurat perang, dengan tujuan melepaskannya dari undang-undang sipil yang mengikat. Rancangan undang-undang ini didukung oleh para professor hukum Jerman, yang mengakui legalitas Guantanamo dan bahkan mendukung penyiksaan tahanan. Kini Mahkamah Konstitusi menetapkan persyaratan ketat untuk pengawasan secara online. Dengan vonisnya para hakim berpendapat, para pakar politik keamanan memerlukan orang lain untuk berpikir lebih jernih. Harian Austria Salzburger Nachrichten dalam komentarnya memuji vonis dari Mahkamah Konstitusi Jerman itu. Lebih lanjut harian yang terbit di Salzburg itu dalam tajuknya menulis : Menteri Dalam Negeri Jerman Wolfgang Schäuble yang terlalu bersemangat mematai-matai warganya, mendapat hambatan dari para hakim Mahkamah Konstitusi. Jika gagasan Schäuble diterima, maka 50 persen pemilik komputer di Jerman akan disusupi program kuda Troya dari pemerintah. Bukankah bahaya mengancam dimana-mana? Para politisi pendukung program mematai-matai warga, ditengah kegilaan untuk mengawasi dan kesintingan untuk mematai-matai warganya, melupakan betapa sulit dan rumitnya pelacakan rencana kejahatan melalui jejaring komputer. Schäuble harus menyadari, tetap diperlukan dunia real, dengan mendobrak rumah tersangka pelaku, untuk membuktikan bahwa data yang dimata-matai lewat komputer memang akurat. Sedangkan harian Jerman Tagesspiegel yang terbit di Berlin berkomentar : Para hakim Mahkamah Konstitusi di Karlsruhe tidak terpengaruh agitasi dari Kementerian Dalam Negeri di Berlin. Mahkamah berhasil membuat perimbangan, antara kebutuhan keamanan negara dengan jaminan keamanan bagi warga. Dengan itu ditegaskan hak privasi warga dari invasi negara - sebagai jaminan atas hak asasi kerahasiaan dan integritas sistem teknik informasi. Tema lainnya yang masih dikomentari harian Eropa adalah invasi militer Turki ke kubu pemberontak Kurdi PKK di Utara Irak. Harian Inggris The Guardian yang terbit di London berkomentar : Aksi militer tidak akan dapat memecahkan konflik dengan pemberontak Kurdi PKK. Jika kesepakatan diplomatis yang goyah antara Bagdad, Ankara dan Washington dapat selamat dari perang, itu berarti sukses pertama di kawasan tersebut. Tapi penarikan mundur secepatnya pasukan Turki hendaknya dikaitkan dengan pemikiran, bagaimana mereka harus menghadapi masalah PKK. Landasan kelompok pemberontak dapat saja dihancurkan, tapi PKK akan kembali menghimpun kekuatan dan balas menyerang. Terakhir harian Jerman Frankfurter Allgemeine Zeitung yang terbit di Frankfurt am Main berkomentar : Ankara sebelumnya mengatakan, aksi militer di utara Irak hanya dilancarkan dalam waktu terbatas. Namun ketika Menteri Pertahanan AS Robert Gates menuntut panglima militer Turki untuk mundur secepatnya, Ankara menjawab mereka akan tetap bertahan di utara Irak sampai kubu teroris dapat dihancurkan. Bagdad dan Washington kini cemas, invasi militer Ankara dapat melewati sasaran semula dan menciptakan destabilisasi baru di utara Irak.(as)