Pemerintah Jerman Perketat UU Menyangkut Terorisme

Menurut hukum yang selama ini berlaku di Jerman, siapapun yang menjadi anggota kelompok teroris akan dikenai hukuman. Setiap orang yang dianggap berpotensi melakukan serangan bisa dijatuhi hukuman 10 tahun penjara, dengan syarat mereka terbukti mengadakan rencana konkrit untuk mengadakan serangan.

Tetapi di sinilah letak masalah hukum tersebut. Demikian pendapat orang-orang yang menginginkan pengetatan hukum. Hukum tersebut tidak memungkinkan penangkapan orang-orang yang berencana melakukan serangan, terutama serangan bunuh diri.

Tetapi kini semua itu akan berubah. Demikian dikatakan Menteri Kehakiman Jerman Brigitte Zypries. Ia berkata, "Dengan undang-undang ini kami memberikan reaksi terhadap bentuk-bentuk organisasi terorisme baru. Juga tiap pelaku yang kami amati dapat dijatuhi hukuman yang sepadan."

Kamp Pelatihan Teroris

Komponen paling penting adalah ketetapan hukuman bagi mereka yang dibina di kamp pelatihan teroris. Di masa depan mereka akan diancam dengan hukuman sampai 10 tahun. Menurut informasi dinas rahasia, orang-orang yang dicurigai kerap berkunjung ke kamp-kamp pelatihan teroris, agar kemudian dapat melaksanakan serangan, setelah kembali ke Jerman.

Oposisi menuduh hukum baru tersebut tidak sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum. Tuduhan oposisi dibantah Jürgen Gehb, jurubicara fraksi Partai Kristen Demokrat dan Sosialis CDU/CSU di parlemen Jerman, Bundestag. Menurutnya, hukum baru itu dapat menjadi dasar untuk menyelidiki kemungkinan ancaman bagi keamanan.

Reaksi Oposisi

Jurubicara fraksi partai kiri Ulla Jelpke menuduh koalisi pemerintahan Jerman yang terdiri dari Partai Sosial Demokrat-SPD dan partai konservatif CDU/CSU membuat hukum yang berlebihan, karena menurut hukum itu, orang yang di internet mencari bagaimana cara membuat bom saja sudah patut dicurigai.

Sampai sejauh ini partai liberal di Jerman FDP menganggap hukum yang berlaku sudah cukup. Menurut FDP, dulupun sudah ada sarana yang memungkinkan penghukuman orang-orang yang kemungkinan akan melancarkan serangan teror. Demikian dikatakan ketua fraksi FDP Jörg van Essen.

Ia mengambil contoh apa yang disebut pelaku serangan "bom koper", yang dijatuhi hukuman penjara sangat lama. Bom tersebut disembunyikan di dalam koper dan diangkut oleh kereta api antar kota di Jerman. Bom di koper tersebut tidak meledak hanya karena kesalahan dalam pembuatan detonatornya. Jörg van Essen juga menolak pengetatan hukum karena kewenangan polisi dan dinas rahasia akan menjadi tercampuraduk. Demikian pendapatnya.

Kritik Tidak Dihiraukan

Walaupun kritik dilontarkan semua fraksi oposisi di parlemen, Menteri Kehakiman Brigitte Zypries tetap berpegang pada pendapatnya. Dengan adanya hukum yang baru keamanan jadi lebih terjamin dan negara hukum lebih diperkuat. Demikian pendapat politisi Partai Sosial Demokrat tersebut.

Marcel Fürstenau / Marjory Linardy

Editor: Christa Saloh