Pemerintah Gandeng Masyarakat Lestarikan Hutan Mangrove

Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) mengatakan menjaga ekosistem hutan mangrove merupakan hal yang penting dan perlu dilakukan oleh banyak pihak. Sebab mangrove memiliki fungsi yang besar untuk menjaga kehidupan manusia. Namun, hutan mangrove mendapat ancaman deforestasi atau alih fungsi lahan.

Oleh karena itu, Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), Hartono mengatakan pihaknya telah menyiapkan sejumlah strategi untuk menjaga ekosistem hutan mangrove di Indonesia. Adapun strategi yang dilakukan yakni melalui pendekatan lingkungan dan sosial.

"Dari sisi lingkungan, kita telah mengetahui berbagai aspek fisik yang mempengaruhi eksistensi dan keberlanjutan ekosistem mangrove. Kita juga tidak boleh melupakan aspek sosial di sekitar ekosistem mangrove terutama masyarakat yang kehidupannya bergantung pada mangrove," kata Hartono di acara Mangrove for Future di Jakarta, Jumat (26/7/2024).

Dia menjelaskan BRGM mengajak partisipasi masyarakat sekitar area hutan mangrove untuk turut berkontribusi dalam menjaga ekosistem.

"Semua rehabilitasi mangrove dilakukan berbasis masyarakat. Kita nggak pakai pihak ketiga. Kelompok masyarakat yang tinggal di lokasi yang (hutan mangrove) rusak itu yang kita gandeng diberdayakan melakukan rehabilitasi mangrove," jelasnya.

Dia mengatakan pihaknya turut mendorong agar kehadiran hutan mangrove bisa memberikan manfaat secara ekonomi kepada masyarakat. Sehingga semangat untuk mengelola dan menjaga keberlangsungan hutan mangrove bisa dilakukan.

"Untuk mewujudkan keberlanjutan ekosistem mangrove harus memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitarnya. Serta perlu ada kepastian bahwa masyarakat dapat mengelola seterusnya tanpa khawatir terhadap status hukum lahan tersebut," jelasnya.

"Penting untuk kita terus memperhatikan aspek sosial dalam penyusunan regulasi-regulasi baru terkait pengelolaan ekosistem mangrove. Misalnya dalam penetapan mangrove dengan fungsi ekosistem lindung yang berstatus APL (Areal Penggunaan Lain), perlu dilihat siapa yang memiliki lahan tersebut, jika ternyata dimiliki masyarakat, maka manfaat atau benefit apa yang dapat menjadi insentif bagi masyarakat untuk melindungi mangrove yang memiliki fungsi lindung tersebut. Hal-hal seperti ini perlu dipikirkan bersama agar mangrove kita bisa dikelola secara berkelanjutan," sambungnya.

Tak hanya itu, pihaknya pun mendorong agar masyarakat menjalankan usaha yang ramah mangrove. Sebab hal itu bisa turut menjaga kelestarian lingkungan hingga membantu ekonomi masyarakat sekitar hutan.

"Penting juga bagi kita untuk mendampingi masyarakat dalam mengeksplorasi peluang usaha yang ramah mangrove, baik usaha dalam bentuk komoditas seperti produk makanan, batik, dan lainnya. Maupun usaha dengan memanfaatkan nilai ekonomi karbon dari mangrove," ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Menteri KLHK, Alue Dohong mengatakan hutan mangrove memiliki nilai yang cukup besar bagi lingkungan dan kehidupan masyarakat.

"Dalam mangrove tersebut ada banyak nilai ekonomi sosial, ekologi, ekonomi yang kita miliki. Karena di mangrove itu ada nilai kayu dan nonkayu ada juga nilai perikanan, sumber daya perikanan. Karena mangrove itu merupakan sumber pemijahan ikan tapi juga dia penting untuk perlindungan pesisir kita," kata Alue.

Hutan mangrove juga dikatakan dapat melindungi pesisir dari abrasi pantai. Abrasi di kawasan pesisir dapat mengancam produksi kelapa, pertanian, dan lainnya.

"Mangrove kita yang 3,4 juta hektare itu penting bagi pengendalian iklim kita. Karena itu tadi sudah disampaikan, potensi stok karbon yang ada di situ kurang lebih 3 miliar ton karbon. Ini penting untuk pengendalian perubahan iklim," tutupnya.

Baca artikel Detiknews

Selengkapnya: "Pemerintah Gandeng Masyarakat Sekitar Lestarikan Hutan Mangrove". (hp)