Pasca Bentrokan, Bangkok Mulai Tenang
8 Oktober 2008
Pasca bentrokan berdarah antara petugas keamanan Thailand dengan pihak oposisi selasa kemarin (7/10), kondisi di ibukota Bangkok mulai kondunsif. Meskipun demikian, polisi dan tentara masih tampak berjaga-jaga di sejumlah ruas jalan ibukota.
Aksi kekerasan yang dipicu oleh terpilihnya Somchai Wongsawat sebagai Perdana Menteri Thailand bulan September lalu itu berakhir dengan jatuhnya dua korban jiwa dan 450 orang luka-luka. Aksi ini merupakan yang terburuk sejak 1992 saat tentara Thailand membunuh puluhan demonstran prodemokrasi yang berupaya menggulingkan pemerintah dukungan militer.
Tindak kekerasan oleh kedua belah pihak
Pihak oposisi sendiri menuduh kepolisian bertindak agresif ketika berhadapan dengan para demonstran. Selain itu, pemerintah Thailand juga dituding menggunakan “senjata perang” untuk menghalau kerusuhan. Menurut seorang juru foto kantor berita Acociated Press (AP), petugas keamanan tidak cuma menggunakan gas air mata, tapi juga granat kejut untuk membubarkan para demonstran.
Sementara demonstran menggunakan pipa besi, botol, batu, serta petasan untuk menyerang polisi yang memagari gedung parlemen. Sedikitnya tiga orang membawa senjata api, begitu menurut laporan kantor berita televisi APTN, selasa (7/10) lalu.
Di bawah payung hukum?
Pemerintah Thailand sendiri membenarkan tindakan petugas keamanan dalam menghalau para demonstran. Di hadapan 67 delegasi asing, Perdana Menteri Somchai mengatakan, kepolisian bertindak di bawah payung hukum. Somchai juga menjamin, pemerintahannya akan bertindak sesuai dengan hukum internasional dan prinsip-prinsi demokrasi.
Pertemuan antara pemerintah Thailand dan delegasi negara-negara asing itu sendiri berakhir lebih awal dari yang direncanakan, lantaran muncul kabar ribuan demonstran sedang bergerak ke arah tempat pertemuan. Belakangan diketahui, cuma segelintir orang saja yang beremonstrasi di depan kantor Kementrian Luar Negeri.
Demonstrasi menentang pemerintahan resmi Thailand oleh pendukung Partai Aliansi Rakyat untuk Demokrasi sudah berlangsung sejak bulan Agustus lalu. Mereka menuntut agar PM Somchai mengundurkan diri, lantaran dianggap sebagai perpanjangan tangan bekas perdana menteri Takshin Sinawatra yang dijatuhkan oleh kudeta militer. Somchai masih memiliki tali persaudaraan dengan Takhsin.