1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya

Partai Pemerintah Kamboja CPP Raup Mayoritas Suara

Christa Saloh28 Juli 2008

Kamboja telah melaksanakan pemilu parlemen hari Minggu (27/07). Seluruhnya 8,6 juta warga yang berhak memilih diserukan untuk mengikuti pemilu.

https://p.dw.com/p/Eksd
Petugas pemilu Kamboja menyegel kotak pengumpulan kertas suaraFoto: AP

Komisi Pemilu Nasional Kamboja mengumumkan, hasil penghitungan menunjukkan 63 persen suara diraih Partai Rakyat CPP dari Perdana Menteri Hun Sen yang berkuasa sejak 23 tahun. Dari partai-partai lainnya, hanya partai oposisi Sam-Rainsy yang dapat dikatakan berhasil meraup suara.

Pemuka partai CPP mengatakan, jumlah kursi partainya diperkirakan akan bertambah tujuh. Dengan begitu CPP diduga akan meraih sekitar 80 dari 123 kursi di parlemen. Sementara partai Sam- Rainsy berbicara adanya kecurangan. Seorang juru bicara partai mengatakan, banyak pengikut pemilu tidak menemukan namanya di daftar pemilih.

Secara keseluruhan sebelas partai mengikuti pemilu, namun pihak oposisi lemah dan terpecah. Keadaan ekonomi Kamboja dan meningkatnya harga pangan serta kebutuhan utama lainnya merupakan tema utama kampanye pemilu. Perekonomian Kamboja sejak bertahun-tahun ini booming dengan pertumbuhan rata-rata enam persen per tahun. Pada tahun 2007 bahkan mencapai sepuluh persen. Namun, melambungnya harga pangan secara keseluruhan membuat kehidupan warga Kamboja yang kebanyakan miskin bertambah berat.

Menurut keterangan Dana Moneter Internasional (IMF), angka inflasi di Kamboja awal tahun ini hampir mencapai 19 persen. Sim Soy, seorang petani dari provinsi Kandal mengatakan, dia berharap pemerintah akan mengupayakan agar bahan pangan kembali terjangkau:

"Saya ingin harga semua bahan pangan turun. Semuanya saat ini terlalu mahal. Saya hampir tidak dapat lagi membeli sesuatu untuk makan."

Selain harga bahan pangan, pertikaian seputar vihara Hindu Preah Vihear juga menjadi tema kampanye pemilu pada pekan-pekan yang lalu. Keputusan untuk memasukkan vihara yang terletak di perbatasan dengan Thailand tersebut ke dalam daftar warisan budaya dunia UNESCO, dipergunakan pemerintah Kamboja untuk kepentingan propaganda sebagai sesuatu keberhasilan pemerintah. Sengketa dengan negara tetangga Thailand mengenai vihara itu, memicu isu-isu nasionalis. Seng Theary, Direktur Pusat Perkembangan Sosial mengatakan, kedua tema itu dapat merugikan partai pemerintah:

"Menurut pendapat saya, kenaikan harga bahan pangan dan bensin akan membawa dampak buruk bagi partai yang berkuasa. Tapi saya tidak yakin dalam soal sengketa seputar vihara Preah Vihear. Ini merupakan isu nasional yang berkembang menjadi konflik internasional. Akan membawa dampak dalam pemilu. Namun tidak pasti, bagaimana. Tergantung bagaimana pemerintah menyikapi dan berunding dengan Thailand dan dengan komunitas internasional."

Organisasi HAM Human Rights Watch menuduh pemerintah telah melakukan intimidasi terhadap oposisi dan melakukan pemberitaan sepihak mengenai partai lainnya di media pemerintah. Tapi, pada pelaksaan pemilu hari Minggu (27/07), kepolisian dan Komisi Pemilu menyatakan tidak terjadi gangguan dengan kekerasan.

Pada saat pemberian suara, Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen menunjukkan keyakinan bahwa partainya akan unggul. Dia adalah figur populer karena Kamboja telah berhasil menarik modal asing dalam jumlah yang besar. Pengerahan tentara Thailand ke vihara Kamboja di wilayah perbatasan menimbulkan dukungan baru pada pemerintah. Hun Sen memerintah sejak 23 tahun ini. Partainya yang berorientasi komunis sudah menduduki 73 dari 123 kursi di parlemen. Funcinpec yang loyal kepada Raja punya 26 kursi di parlemen sebelumnya dan partai Sam Rainsy, 24 kursi. Hasil resmi pemilu diharapkan keluar dalam beberapa hari mendatang. Komisi Pemilu menyatakan kampanye pemilu ini merupakan yang paling damai sejak 1993.