1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya

Partai AKP Mulai Diproses Mahkamah Konstitusi Turki

2 Juli 2008

Hari Selasa (01/07), Mahkamah Konstitusi Turki membuka proses dengar pendapat terkait gugatan untuk melarang partai pembangunan dan keadilan, AKP yang kini memerintah.

https://p.dw.com/p/EUQb
Partai pemerintah AKP dukung pencabutan larangan memakai jilbab di universitasFoto: picture-alliance/dpa

Bagi Jaksa Agung Turki, Abdurrahman Yalcinkaya, situasinya jelas. Partai Pembangunan dan Keadilan, AKP merupakan ancaman bagi sekularisme yang menjadi azas Turki sejak merdeka di tahun 1923. AKP, partai yang terpilih dalam pemilihan umum tahun lalu dengan 47% suara, berusaha menjadikan Turki negara Islam dan karenanya harus dilarang. Begitu menurut Yalcinkaya. Dalam pledoi yang disampaikan di Mahkamah Konstitusi di Ankara, ia juga menuntut agar Perdana Menteri, Tayyip Erdogan serta 70 pejabat AKP dijatuhi larangan seumur hidup untuk berpolitik.

Jaksa Agung Yalcinkaya melandasi tudingannya dengan mengutip sejumlah pernyataan Erdogan dan tokoh AKP yang dianggap melecehkan prinsip-prinsip sekuler. Sutradara film, Ayse Böhürler yang turut mendirikan AKP, termasuk salah satu yang bakal dicekal dari politik. Ia mengeluh: “Dalam siaran itu saya mengatakan, bisa membayangkan, bahwa suatu hari para hakim perempuan diperbolehkan mengenakan jilbab. Saya didakwa karena kalimat ini. Tampaknya Jaksa Agung itu menganggap saya bersalah hanya karena pakai kerudung. Padahal saya tak pernah secara terbuka menentang pemisahan negara dan agama di Turki, karena saya justru mendukung sistem sekular ini. Seluruh gugatan ini merupakan lelucon buruk, dan saya bahkan tak bersedia membela diri.”

Partai AKP menyebut gugatan itu sebagai kudeta para hakim. Permainan kata itu bermaksud menyiratkan konspirasi perebutan kekuasaan yang didalangi militer. AKP mencatat, salah seorang Hakim Konstitusi berulangkali menemui seorang Jendral, pemimpin militer Turki. Perdana Menteri Erdogan pun kian keras menghadapi lawan politiknya: “Begitu banyak orang yang sebelum keputusan Mahkamah Konstitusi sudah menyatakan pendapatnya. Ini hanya membuat iklim politik bertambah panas. Apa yang mereka pikirkan? Kan justru mereka yang telah diberi kartu merah oleh rakyat dan disingkirkan dari lapangan. Kepada mereka saya katakan: pemimpin negara ini akan selalu dipilih oleh rakyat.”

Bersamaan dengan mulainya sesi dengar pendapat tentang partai AKP, polisi Turki menangkapi lebih dari selusin orang atas tuduhan makar. Diantaranya terdapat dua orang bekas Jenderal, kepala Kamar Dagang Ankara dan kepala biro harian Cumhuriyet di Ankara, yang terkenal anti sektarian. Disebutkan, penangkapan itu merupakan bagian dari investigasi terhadap kelompok nasionalis ultra kanan. Tahun lalu, lebih dari 50 orang ditangkap berdasarkan dugaan ini. Di pihak lain, ada juga dugaan bahwa penangkapan kali ini bertujuan mengalihkan perhatian dari proses di Mahkamah Konstitusi.

Kamis mendatang, AKP akan sekali lagi menyampaikan pembelaan secara lisan. Anggotanya juga sudah memutuskan, apabila akhirnya AKP dilarang dan dibubarkan, mereka akan segera membentuk partai baru. (ek)