Nigeria Berupaya Atasi Merebaknya Gelar Universitas Palsu

Awal tahun ini, pemerintah Nigeria menangguhkan gelar yang diperoleh warga Nigeria dari universitas di Benin dan Togo. Bulan yang lalu, larangan tersebut diperluas hingga mencakup beberapa universitas di Kenya, Uganda dan Ghana.

"Untuk pertama kalinya, ini adalah sebuah perubahan yang menentukan dan pengambilan keputusan berskala besar oleh pemerintah saat ini, sehingga tidak ada toleransi [untuk ijazah palsu],” kata Chris Maiyaki, penjabat sekretaris eksekutif Komisi Universitas Nasional Nigeria yang berbasis di Abuja kepada DW.

Pihak berwenang Nigeria mengatakan mereka ingin menjaga kredibilitas sistem pendidikan dan melindungi pemberi kerja dari potensi praktik penipuan. Keputusan terbaru yang diambil oleh pemerintah Nigeria dipicu oleh laporan investigatif yang dibuat oleh seorang jurnalis surat kabar lokal, yang dengan mudah memperoleh gelar sarjana dari sebuah universitas di Benin.

Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru! 

Jurnalis tersebut, Umar Audu, menjelaskan awal tahun ini bagaimana dia memperoleh gelar untuk program empat tahun dari universitas Benin dalam waktu kurang dari dua bulan. "Untuk mendapatkan sertifikat dalam waktu enam minggu, seperti yang dilakukan jurnalis yang menyamar di perbatasan Niger, sungguh tidak terpikirkan. Sungguh tidak terbayangkan,” kata Maiyaki.

Badan-badan negara dan kementerian yang bertugas mengakreditasi kualifikasi akademik yang diperoleh di luar negeri lalu melakukan penyelidikan. Menteri Pendidikan Nigeria mengatakan kepada wartawan bahwa pemerintah federal di bawah Presiden Bola Ahmed Tinubu telah memerintahkan Kantor Kepala Pelayanan Sipil Federasi (OHCSF) untuk mengeluarkan surat edaran untuk mengusir siapa pun yang memiliki sertifikat palsu. Dia mengatakan, tindakan ini perlu untuk melindungi pemberi kerja di Nigeria dan menjaga integritas kualifikasi di negara itu.

Menjaga integritas gelar universitas

Richmond Acheampong, dosen komunikasi di Christian Service University di Ghana, mengatakan kepada DW bahwa Nigeria mengambil langkah yang tepat dalam mengatasi masalah ini. "Pelarangan terhadap beberapa institusi asing merupakan sebuah langkah ke arah yang benar. Hal ini akan membantu mencegah timbulnya sertifikat-sertifikat palsu tersebut,” katanya.

Di Nigeria memang banyak pemalsuan ijazah universitas. Pada bulan Januari, pemerintah mengumumkan bahwa mereka sedang menyelidiki 107 universitas swasta lokal yang mulai beroperasi dalam 15 tahun terakhir, sebagai upaya lebih lanjut untuk mengatasi penyebaran ijazah palsu.

"Ada kantong-kantong ilegalitas di sana-sini, namun kami berharap hal ini tidak mengaburkan tradisi akademis yang kaya dan tahun-tahun kejayaan yang telah dinikmati oleh universitas Nigeria selama bertahun-tahun,” kata Maiyaki.

Menurut Acheampong, prevalensi gelar universitas palsu sering kali dikaitkan dengan kurangnya "pengawasan yang tepat” oleh badan-badan pengawas.

Di Ghana, di mana ijazah palsu pernah dilaporkan di masa lalu, Acheampong mengatakan sebagian besar permasalahannya telah diatasi melalui proses pemantauan yang ketat. "Inilah yang telah dilakukan Ghana selama bertahun-tahun untuk menyelesaikan masalah sertifikat ini. [Otoritas Ghana] secara teratur menerbitkan daftar lembaga yang terakreditasi untuk memperingatkan masyarakat terhadap lembaga yang tidak terakreditasi,” katanya.

Nigeria bisa belajar dari negara tetangganya

Acheampong mengatakan Nigeria dapat belajar dari Ghana dengan memastikan bahwa pemberi kerja selalu memverifikasi sertifikat karyawan. "[Ghana] juga mendorong pengusaha untuk memverifikasi sertifikat calon pekerjanya,” ujarnya.

Pihak berwenang Nigeria telah meyakinkan masyarakat dan dunia bahwa kredibilitas gelar yang diberikan di Nigeria oleh universitas lokal masih memenuhi standar peraturan. "Kredibilitas akademisnya memang tidak perlu diragukan lagi, tapi ini yang kita khawatirkan, karena sekecil apapun itu, masalahnya bisa berdampak pada reputasi ijazah universitas kita,” kata Chris Maiyaka. "Ini adalah satu masalah yang akan terus kami atasi." 

Namun bagi Acheampong, Nigeria harus berbuat lebih banyak lagi. "Nigeria bisa melangkah lebih jauh dengan memastikan bahwa orang-orang yang tertangkap diberi hukuman yang pantas untuk memberikan efek jera bagi orang lain,” katanya.

Pihak berwenang Nigeria telah mengungkapkan bahwa setidaknya 21.600 lulusan Nigeria memperoleh gelar palsu dari institusi di Benin, Togo, dan negara lain. "Anda bisa melihat banyak anak muda Nigeria sekarang yang putus asa mencari sertifikat, dan hal ini menyebabkan dampak serius pada sektor pendidikan kita,” kata jurnalis investigasi Umar Audu kepada DW ketika penyelidikannya pertama kali dipublikasikan pada bulan Januari.

Acheampong mengatakan Nigeria harus meluncurkan kampanye kesadaran besar-besaran mengenai masalah ini. "Caranya dengan mengedukasi masyarakat mengenai risiko pemalsuan kualifikasi dan juga cara memverifikasi legitimasi lembaga. Ini bisa membantu mpengecekannya,” tambahnya.

Dia mendesak pihak berwenang Nigeria untuk juga terlibat dalam kolaborasi lintas batas dengan negara-negara yang telah mengidentifikasi lembaga-lembaga yang memberikan gelar palsu.

Artikel ini diadaptasi dari artikel bahasa Inggris