Myanmar Tolak Petugas Bantuan Asing

Kiriman kedua berisi 60 ton bantuan darurat dari Cina tiba Myanmar hari Jumat (09/05). Pemerintah di Beijing mengirimkan pesawat kargo khusus mengangkut antara lain obat-obatan, tenda darurat dan alat penjenih air, demikian dilaporkan kantor berita resmi Cina Xinhua.

Menteri Urusan Sosial, Bantuan dan Transmigrasi Myanmar, Brigadir Jendral Kyaw Myint mengatakan, bantuan akan segera dibawa ke lokasi bencana. Kiriman pertama, tiba Kamis (08/05) kemarin, diangkut oleh pesawat yang sama. Bantuan berikutnya dijadwalkan tiba di Yangon Sabtu (10/05).

Tak semua bantuan bernasib baik seperti bantuan dari Cina. Tim penyelamat bencana dari Qatar yang mendarat dengan pesawat bantuan di Yangun Jumat (09/05), ditolak dan harus meninggalkan negeri itu. Myanmar hanya akan menerima bantuan asing tapi tidak petugas bantuan asing, kata kementerian luar negeri di Yangun.

Dalam pernyataan yang dimuat di koran pemerintah 'Myanma Ahlin' edisi Jumat (09/05) tertulis, saat ini Myanmar tidak berada dalam posisi menerima tim bantuan dan informasi dari luar negeri. Tapi Myanmar kini memprioritaskan untuk menerima bantuan asing dan mendistribusikannya sendiri ke lokasi bencana.

Amerika Serikat, salah satu negara pertama yang menyatakan mendapat lampu hijau dari junta untuk mengirim bantuan, sampai sekarang belum berhasil mendaratkan pesawat bantuannya karena belum mendapat ijin resmi dari pemerintah militer di Yangun.

Duta Besar AS di Thailand Eric John mengatakan, "Setiap hari penundaan pemberian visa, semakin banyak orang yang menderita di Birma, kami ingin menolong dan kami butuh visa untuk dapat menolong."

Sikap keras kepala junta militer untuk tidak membuka lebar-lebar akses bagi bantuan asing, membuat dunia internasional geleng-geleng kepala.

John Holmes, Kepala Urusan Bantuan Kemanusaiaan PBB mengatakan, ia tidak paham mengapa pemerintah memblokade masuknya petugas bantuan. Kepada koran Perancis Le Monde, Holmes mengaku mulai habis kesabaran, tapi tak punya pilihan selain berupaya membujuk pemerintah Myanmar untuk mengubah kebijakannya.

Di Berlin, pemerintah Jerman secara resmi memanggil duta besar Myanmar untuk mendapatkan kejelasan dan menghimbau agar blokade terhadap bantuan dihentikan.

Menlu Frank Walter Steinmeier mengatakan, "Kami baru saja bertemu Duta besar Myanmar. Kami mengulangi seruan dan memohon agar ia menyampaikan seruan itu kepada pemerintah pusat di Myanmar."

Kanselir Jerman Angela Merkel menyerukan kepada PBB untuk mengambil tindakan guna memaksa junta militer Myanmar membuka akses bagi masuknya bantuan asing. Merkel juga menghimbau negara-negara Asia Tengara yang tergabung dalam ASEAN, untuk menggunakan pengaruhnya terhadap Myanmar.

Sekjen PBB Ban Ki Moon, sudah menyampaikan seruan agar junta lebih memusatkan perhatian pada tragedi nasional yang dihadapi negeri itu akibat badai Nargis, yang mengakibatkan 23 ribu tewas dan 42 ribu hilang, dan meninjau ulang rencana untuk penyelenggaraan referendum.

Sejauh ini Junta menolak dan tetap akan menyelenggarakan referendum sesuai jadwal, Sabtu besok. Junta juga mendesak rakyat untuk memenuhi tugas patriotik mereka dan memilih 'ya' bagi draft konstitusi baru yang disusun militer, tanpa menyinggung soal bencana badai Nargis hampir sepekan lalu.

Jika Anda patriotik dan mencintai bangsa, maka Anda harus memberi suara yang menegaskan itu, demikian pengumuman yang disiarkan stasiun televisi pemerintah MRTV, Jumat ini. (rp)