Myanmar Terancam Bencana Kemanusiaan

Badan Pangan Dunia (WFP) menyatakan, hampir lima juta rakyat Birma kekurangan pangan saat ini. Menurut kepala bagian Asia WFP Tony Banbury, situasi rakyat Birma diperparah politik penindasan junta militer Myanmar dan kurangnya dana organisasi kemanusiaan:

„Bantuan kemanusiaan dari Badan Pangan Dunia dan organisasi bantuan lain diberikan sebagai bantuan darurat. Sayangnya, saat ini masyarakat internasional bahkan tidak menyediakan cukup dana untuk bantuan darurat itu.“

WFP hanya memiliki dana untuk memasok bahan pangan untuk 250.000 orang tiap bulannya. Padahal, rakyat yang sangat membutuhkan bantuan diperkirakan berjumlah setengah juta orang.

Sementara, Palang Merah Internasional mengeluhkan sulitnya akses pada penjara di Myanmar. Tidak ada yang tahu keadaan anggota oposisi yang ditahan setelah demontrasi damai biksu dan rakyat Birma dibubarkan secara paksa. Florian Westphal dari Palang Merha di Myanmar mengatakan, sampai sekarang tidak ada informasi akurat mengenai jumlah disiden yang ditahan.

„Kami berusaha menemui para tahanan untuk melihat sendiri kondisi kesehatan mereka dan bagaimana mereka diperlakukan. Kami juga mencoba menjadi penghubung antara tahanan dan keluarganya, karena mereka sama sekali tidak tahu nasib para tahanan itu.“

Sebenarnya, beberapa bulan lalu, sebelum para pengunjuk rasa turun ke jalan di Yangon, Palang Merah Internasional sudah terang-terangan memprotes perlakuan pemerintah terhadap para tahanan. Saat itu, pemerintahan militer tidak mengizinkan Palang Merah masuk penjara-penjara Myanmar:

„Kami mengangkat masalah ini Juni lalu, karena tindakan itu menyalahi kesepakatan internasional. Junta militer tidak bisa diajak membahas soal itu. Satu-satunya jalan untuk membantu para tahanan adalah membeberkannya pada publik.”

Organisasi internasional menyerukan pada junta militer Myanmar untuk tidak menghalang-halangi kerja lembaga bantuan lokal dan internasional. Bila tidak, Myanmar terancam bencana kemanusiaan.

Utusan khusus PBB Ibrahim Gambari melawat Asia untuk meminta negara tetangga dan mitra ekonomi Myanmar menambah tekanan pada junta militer. Salah satu poin yang ditekankan Gambar adalah perlunya dialog dengan pemimpin oposisi Myanmar Aung San Suu Kyi. Setelah bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Gambari menyatakan:

“Kami mengimbau semua pihak untuk bersikap lebih fleksibel. Saya sangat gembira karena posisi ini juga didukung presiden Indonesia, memang saat ini yang terpenting adalah mengupayakan suatu dialog.“***