Myanmar Bebaskan Tahanan Politik

Menjelang pergantian tahun pemerintah Myanmar membebaskan lima tahanan politik, Selasa (31/12). Lusinan tapol lain bakal menyusul pekan depan menyusul komitmen pemerintah di Yangon buat membebaskan semua warga yang ditahan dengan dakwaan berbau politis di era junta militer.

Presiden Thein Sein, Senin (30/12) memberikan amnesti kepada kelima tahanan tersebut yang dijebloskan ke penjara dengan tudingan makar, pembangkangan terhadap negara dan menggangu ketertiban umum. Juli silam Thein Sein mengeluarkan dekret yang akan membebaskan semua tahanan politik hingga akhir tahun 2013.

Dekret itu juga menghentikan proses hukum atau investigasi yang sedang berlangsung terkait tudingan beraroma politik. Kelima tahanan dibui di penjara Insein di Yangon. Penjara itu dikenal sebagai tempat menghilangnya aktivis politik di jaman kekuasaan junta militer.

Langkah Pertama menuju Kebebasan Politik

Daftar tahanan yang harus dibebaskan sebelumnya diajukan oleh Komite Pembebasan Tahanan Politik, kata Bo Kyi, salah seorang anggota komite. Ia menambahkan, "lebih banyak tapol akan dibebaskan pada pekan pertama Januari."

"Kami menyambut amnesti presiden. Tapi pemerintah tetap harus mengambil sejumlah tindakan untuk selamanya meniadakan tahanan politik. Harus ada hukum dan kebebasan politik yang lebih luas untuk supaya tidak ada lagi orang ditangkap lantaran aktivitas politiknya," tukas Bo Kyi.

Yan Naing Tun dan Aung Min Naing yang memimpin aksi protes di depan markas besar Organisasi Pembebasan Etnik Kachin awal tahun ini divonis penjara tujuh bulan dengan dawaan menggangu ketertiban umum dan berdemonstrasi tanpa izin dan pemerintah.

Pembebasan Tapol Berujung Pencabutan Sanksi

Sementara Ye Aung, bekas tapol yang dibebaskan sebelumnya dan kini menjadi anggota komite pembebasan, mengatakan proses hukum dengan dakwaan berbau politis terhadap lebih dari 200 aktivis yang masih berlangsung saat ini juga akan dihentikan.

Kendati begitu amnesti tidak berlaku buat semua tahanan yang masuk dalam daftar komite lantaran sebagian terbukti melakukan delik kriminal, seperti misalnya pembunuhan, kata Ye Aung. "Sejak Thein Sein berkuasa, pemerintah telah membebaskan lebih dari 1300 tahanan politik," tambahnya.

Thein Sein adalah bekas jendral yang terpilih sebagai presiden 2011 lalu. Ia mendorong berbagai bentuk reformasi untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi yang sempat mangkrak selama lima dekade kekuasaan militer.

Pembebasan tahanan politik adalah syarat pencabutan sanksi dan embargo ekonomi yang dikenakan oleh dunia internasional kepada Myanmar menyusul buruknya catatan pelanggaran HAM negara tersebut. Menurut Ye Aung, Thein Sein sebelumnya banyak membungkam aktivis dengan dakwaan melanggar ketertiban umum dengan hukuman maksimal satu tahun penjara.

rzn/hp (ap,afp,rtr)