Musharaf Janji Lepaskan Jabatan Militer

Janji ini disampaikan oleh pengacara presiden, Sharifuddin Pirzada, di depan Mahkamah Agung Pakistan, dalam dengar pendapat Selasa (18/09).

Janji untuk mencopot seragam militer akan melenyapkan halangan terbesar bagi keinginan Musharraf untuk terpilih sebagai Presiden, tapi tantangan hukum lainnya jadi berlimpah. Karena tidak diragukan lagi, melepaskan peran militer akan menipiskan kekuasaan Musharraf di negara yang telah diperintah oleh para jendral, lebih dari separuh usia negara yang memproklamasikan kemerdekaannya 60 tahun silam itu.

Tapi itu bisa membantu Musharraf menjalin janji pembagian kekuasaan dengan mantan PM Benazir Bhutto, yang memungkinkan Musharraf mengatasi suara-suara penolakan terhadap kepemimpinannya yang terus berlanjut. Sebelumnya Bhutto mengatakan, kesepakatan apapun dengan Musharraf akan tergantung pada antara lain kesediaan ia untuk menjadi presiden sipil.

Musharraf mengincar pemilihan kembali oleh parlemen saat ini dalam pemungutan suara yang dijadwalkan sebelum 15 Oktober. Kepastian tanggal pemilu akan diumumkan pekan ini. Jika menang, Musharraf akan diambil sumpahnya, sebagai presiden sipil, sebelum tanggal 15 November, yaitu akhir masa pemerintahannya yang sekarang.

Kekuatiran akan gunjang ganjing di panggungpolitik Pakistan bertambah ketika gelombang serangan militan terhadap aparat keamanan meningkat. 18 tentara ditemukan tewas dekat perbatasan dengan Afgansitan. Beberapa hari sebelumnya 16 tentara tewas dalam sebuah serangan bunuh diri. Militan masih menyandera sekitar 250 tentara Pakistan yang mereka tangkap bulan lalu di kawasan perbatasan lainnya.

Popularitas Musharraf merosot sejak ia memecat Ketua Mahkamah Agung yang kritis terhadap kebijakan-kebijakannya. Pencopotan itu memicu protes para pengacara dan kubu oposisi terhadap Musharraf.

Berdasarkan survei yang dikeluarkan pekan ini oleh International Republican Institute yang kantor pusatnya di AS, 62% warga Pakistan berpikir Musharraf seharusnya berhenti dari jabatan pemimpin militer. Sementara 64% menolak pemilihannya kembali sebagai Presiden.

Survei yang dilakukan tiga bulan silam itu juga menemukan bahwa 44% rakyat pakistan akan mendukung kesepakatan antara Musharraf dan Bhutto, jika Musharraf keluar dari militer dan Bhutto kembali ke Pakistan sebelum pemilihan umum berlangsung.

Banyak orang berpendapat, para pemimpin yang tinggal di pengasingan, seperti mantan PM Benazir Bhutto dan nawaz Sharif seharusnya diijinkan ikut ambil bagian dalam pemilu. Sharif dideportasi pekan lalu, tak lama setelah ia kembali ke Pakistan untuk memimpin kampanye menentang Musharraf.

Ancaman paling nyata bagi rencana Musharraf untuk menjadi presiden lagi bisa datang dari Mahkamah Agung, sebagai sikap permusuhan boleh jadi, setelah gagalnya upaya sang Jendral untuk memecat Ketua Mahkamah Agung.

Bagaimanapun, MA masih harus memutuskan apakah Jendral Musharraf bisa mengikuti pemilu saat ia masih menjabat sebagai pemimpin militer, atau sebagai pensiunan Jendral sekalipun.

Sejumlah pengamat meyakini, janji melepaskan jabatan militer yang disampaikan hari ini mungkin merupakan pesan bagi para hakim agar tak mempersoalkan jabatan gandanya. Apakah itu cukup? Mahkamah Agung kini tengah memproses 6 permohonan yang bertujuan mendiskualifikasi Musharraf sebagai calon Presiden.