1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya

Mungkinkah Eropa Pertahankan Keamanan Tanpa Bantuan AS?

Andreas Noll
23 Juni 2020

Penarikan pasukan AS dari Jerman telah mendorong seruan agar Eropa meningkatkan peran pertahanan mereka. Dapatkah Eropa pertahankan keamanan wilayahnya tanpa bantuan AS?

https://p.dw.com/p/3e9dN
Tiga buah pesawat di pangkalan udara AS di Ramstein, Jerman
Sebuah pesawat militer lepas landas di pangkalan udara milik AS di Ramstein, JermanFoto: picture-alliance/dpa/B. Roessler

Sejumlah politisi dan pengamat kebijakan militer masih merasa kaget dan tidak percaya hingga beberapa hari setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan penarikan sekitar sepertiga pasukan AS yang ditempatkan di Jerman. Para politisi di berbagai tingkat pemerintahan sibuk bergulat dengan konsekuensi penarikan pasukan itu.

Walikota di daerah-daerah yang lemah secara ekonomi pun khawatir daerahnya akan kehilangan pendapatan jika para tentara AS angkat kaki. Menteri Luar Negeri Jerman waswas akan kemungkinan memburuknya hubungan dengan AS, sementara perencana kebijakan militer di Brussel, Belgia, kini tengah mempertimbangkan implikasi penarikan pasukan AS terhadap rancangan arsitektur keamanan di Eropa.

Jerman memang telah menjadi komponen kunci dari strategi pertahanan AS di Eropa selama beberapa dekade. Di sinilah AS menempatkan senjata nuklirnya yang siap diluncurkan oleh jet tempur Jerman di saat krisis. Namun rencana pemulangan sekitar 9.500 tentara AS akan secara radikal mengubah hubungan militer di benua itu.

"Sama sekali tidak jelas ke mana arah semua kebijakan ini dan risiko keamanan apa yang menanti," ujar Thomas Kleine-Brockhoff, Wakil Presiden German Marshall Fund organisasi wadah pemikir trans-Atlantik nonpartisan yang bermarkas di Berlin.

Kleine-Brockhoff mengatakan belum bisa melihat pihak yang diuntungkan dengan langkah ini. Dia mengatakan kepada DW bahwa melemahnya hubungan antara Jerman dan Amerika Serikat telah merusak keseluruhan Eropa, dan negara-negara Eropa Tengah dan Timur turut memperhatikan kejadian ini.

Rancangan keamanan Eropa tanpa bantuan AS

“Eropa harus memegang tanggung jawab yang lebih besar,” kata Roderich Kiesewetter, mantan perwira militer yang sekarang menjadi pakar kebijakan luar negeri parlementer untuk partai Kanselir Merkel, CDU.

Pernyataan itu kembali menegaskan tuntutan yang sering dibuat oleh kepala departemen terkait dan oleh kanselir sendiri. Namun, tampaknya para pembuat kebijakan di Jerman lebih suka membiarkan semua opsi terkait hal ini tetap terbuka.

Apakah ini berarti Jerman dan Eropa akan mengambil alih beban wilayah krisis yang kini menjadi tanggung jawab AS dan memungkinkan AS untuk berfokus kepada Asia dan Cina? Atau akankah pemerintah Jerman menyerah pada tekanan bertahun-tahun dari AS dan NATO untuk meningkatkan anggaran pertahanannya?

Pakar kebijakan luar negeri Kleine-Brockhoff rupanya mendukung langkah peningkatan anggaran. "Selama krisis pengungsi dan wabah corona, pemerintah Jerman telah menunjukkan pihaknya bersedia mengalokasikan sejumlah besar uang," kata Kleine-Brockhoff. 

Persiapkan payung nuklir selain dari NATO

Jika opsi tersebut diam-diam ternyata lebih disukai oleh para politisi Jerman, tidak diragukan lagi kekuatan besar politik dan militer Uni Eropa akan menunjukkan sikapnya. Namun bagaimana juga, Jerman tetap menganggap senjata nuklir sebagai pilihan terakhir.

Selama beberapa dekade Jerman telah berada di bawah perlindungan payung nuklir NATO dan AS. Jika Eropa berniat mengamankan wilayahnya sendiri, Eropa harus membuat payung nuklir pengganti. Dan saat ini Prancis menjadi satu-satunya pilihan dalam melakukan tugas tersebut. 

Prancis tidak ragu membelanjakan anggarannya untuk meningkatkan pencegahan nuklir dalam program Force de frappe. Tetapi para pemimpin Prancis juga telah berhati-hati dan menjaga jarak dengan NATO dan AS serta tidak pernah mengintegrasikan rudal mereka ke dalam perencanaan pertahanan NATO.

Infografis pangkalan militer AS di Jerman
Pangkalan militer AS di seluruh Jerman beserta kekuatan personel dan persenjataannya.

Di masa lalu Prancis telah menjelaskan keinginan mereka untuk bekerja sama dengan Jerman terkait masalah ini. Pada 1990-an, Presiden Jacques Chirac bahkan mempertimbangkan konsep tanggung jawab bersama. Dan selama masa jabatannya, Nicolas Sarkozy dikatakan telah menawarkan saham keuangan dalam program tersebut kepada Kanselir Merkel. Pada saat itu, Jerman berterima kasih kepada Prancis atas tawaran itu tetapi menolak, dan lebih memilih tawaran payung nuklir dari AS.

Proposal Presiden Macron untuk Eropa

Awal tahun ini, Presiden Prancis Emmanuel Macron membuat proposal baru, mengundang mitranya di Eropa untuk ambil bagian dalam "dialog strategis" terkait persenjataan nuklir Prancis. Meskipun tidak jelas tentang tawaran proposal itu, Kementerian Pertahanan Jerman menerima undangan tersebut selama pertemuan di Paris, dengan menekankan pentingnya payung AS dalam hal ini. Namun empat bulan telah berlalu, publik masih belum juga melihat hasil nyata pertemuan itu.

Tidak adanya pengumuman kepada publik terkait hal ini bisa dipastikan karena berkaitan dengan sensitivitas masalah pencegahan nuklir. "Ketika payung AS dan kebijakan nuklirnya di Eropa dan tempat-tempat lain dipertanyakan," kata Kleine-Brockhoff, "banyak negara kecil dan menengah akan merasa perlu untuk memiliki tenaga nuklir sendiri." Ketidakpastian seperti ini dapat memicu reaksi berantai di antara mitra dan saingan.

"Saya menyarankan pemerintah untuk mengambil pendekatan dua arah," kata Christian Mölling, pakar keamanan di Dewan Jerman untuk Hubungan Luar Negeri, sebuah wadah pemikir yang berbasis di Berlin. Dia mengatakan pemerintah harus "membiarkan opsi yang terbuka untuk berpindah ke sistem Prancis," tetapi ia menambahkan bahwa perubahan besar seperti itu akan memakan waktu puluhan tahun.

Proyek persenjataan jangka panjang

Future Air Combat Air System (FCAS), sebuah proyek Perancis-Jerman untuk mengembangkan sistem pertahanan kompleks berbasis udara pada tahun 2040 - yang akan memainkan peran kunci dalam strategi pertahanan Prancis.

Proyek ini juga dapat membuktikan peluang yang bagus untuk memperdalam kepercayaan. "Dua puluh tahun untuk membangun kepercayaan dan perspektif bersama - itu bukanlah waktu yang lama. Setidaknya bukan untuk melakukan perubahan mendasar dalam arah kebijakan," kata Mölling.

Di luar tantangan teknis yang jelas, pandangan kedua mitra juga menggambarkan bagaimana pola pikir yang berbeda dapat terjadi dalam kerja sama ini: Pencegahan nuklir adalah jantung arsitektur keamanan Prancis, sementara di Jerman beberapa politisi menyerukan penarikan semua senjata nuklir AS.

Namun, konflik yang tampaknya tidak terselesaikan adalah pertanyaan tentang siapa yang akan memutuskan untuk menggunakan senjata nuklir ketika suatu saat nanti Eropa perlu memutuskan dengan sangat cepat. Di Prancis, keputusan itu ada di tangan presiden, yang selalu diikuti oleh seorang perwira yang membawa kode nuklir negara ke mana pun ia pergi.

Tidak ada jawaban mudah. Namun pada tahun-tahun mendatang Jerman sepertinya harus mulai membiasakan diri dengan pola pikir nuklir Prancis. Membangun keamanan Eropa yang independen memang akan memerlukan waktu bertahun-tahun. Tetapi tidak pernah terlalu dini untuk mulai memikirkannya.

(ae/gtp)