Monumen Benny dan Aspirasi Damai Papua

Salah satu landmark Kota Merauke adalah Monumen Benny Moerdani. Monumen tersebut berdiri sejak 1989, sebagai peringatan atas operasi penerjunan di belantara Merauke ( Operasi Naga, 1962),  di bawah pimpinan (pangkat saat itu) Kapten Inf. Benny Moerdani.

Operasi ini bersifat strategis dan merupakan bagian dari kampanye merebut wilayah Papua Barat, yang masih dikuasai pemerintah kolonial Belanda. Monumen diresmikan saat Benny masih menjabat Menteri Pertahanan (1988-1993).

Begitu bermaknanya operasi tersebut, di Merauke terdapat juga seruas jalan yang diberi nama Para Komando, karena pasukan yang diterjunkan saat itu berasal dari kesatuan RPKAD (kini Kopassus). Saya kira, baru di Merauke inilah ada jalan dengan mengabadikan nama Korps Baret Merah. Di kota-kota lain di Jawa, umumnya mengambil nama kesatuan tentara pelajar, seperti TGP (Tentara Genie Pelajar)  atau TRIP (Tentara Republik Indonesia Pelajar) di Jatim, Jalan TP (Tentara Pelajar) di Jateng, dan Jalan Pasukan Pelajar IMAM (Indonesia Merdeka atau Mati) di kawasan Banyumas.

Baret Merah dan Keberagaman

Monumen Benny mendapat tempat khusus di kalangan warga Merauke, karena kebetulan Benny sendiri menganut agama Katolik, yang juga dianut sebagian besar warga Merauke. Dalam hal keberagaman, telah terjadi titik temu antara Korps Baret Merah  dengan Merauke, atau Papua pada umumnya.

Kalau kita runut dari sejarahnya, Korps Baret Merah berasal dari Divisi (Kodam) Siliwangi, yang sejak lama dikenal sebagai Kodam yang heterogen di antara anggotanya, baik dari segi asal-usul suku dan keyakinan yang dianut. Saat Baret Merah didirikan (April 1952), Panglima Divisi Siliwangi dijabat oleh Kolonel Alex Evert Kawilarang, yang beretnis Minahasa dan penganut Kristen. Gagasan pembentukan pasukan Komando sendiri, datang dari Brigjen (Anumerta) Ignasius Slamet Rijadi, perwira asal Solo dan seorang Katolik. Komandan pertama Baret Merah adalah Mayor Mohammad Idjon Djanbi (RB Visser), seorang keturunan Belanda dan Muslim. Mayor Idjon Djanbi saat masih aktif sebagai tentara Belanda, secara kebetulan pernah bertugas di Papua, sebagai Komandan Sekolah Para di Holandia (nama Jayapura di era kolonial)

Demikian juga perwira-perwira seangkatan Benny yang juga beragam, seperti Sebastianus Soekoso (Katolik), CI Santosa (Muslim) dan Dading Kalbuadi (Muslim). Termasuk dalam kategori ini adalah mantan Danjen Kopassus, seperti Letjen Purn Kuntara (Muslim, peranakan Cina), Letjen Purn Sintong Panjaitan (Kristen) dan Mayjen Purn. Wisnu Bawatenaya (Hindu). Artinya nilai-nilai pluralisme sudah hidup di Korps Baret Merah sejak kelahirannya. Nilai yang juga menjadi panutan di TNI. Itu sebabnya dari dulu sampai sekarang, Kopassus selalu berada di garda depan dalam mengatasi gerakan ekstrem berdasarkan ikatan primordial, seperti terbukti dalam operasi menumpas gerakan DI/TII  dan Operasi Woyla (Bangkok, 1981).

Kita bisa menjadi paham sekarang, mengapa Kopassus seolah memiliki hubungan yang unik dengan tanah Papua, dengan segala romantika dan pasang surutnya --bahwa hubungan itu tidak selamanya mulus. Benar, di kawasan selatan Papua (Merauke), Baret Merah begitu dimuliakan melalui Monumen Benny dan seruas jalan Para Komando.

Namun di utara (Jayapura) ceritanya bisa berbeda. Ibarat pepatah lama: "air susu dibalas dengan air tuba". Setidaknya dua tokoh budaya Papua tewas di tangan anggota Kopassus, yaitu Theys Eluay (2001) dan Arnold Clemens Ap (1984, pimpinan kelompok musik Mambesak).

Antara Merauke dan Jakarta

Saat melakukan kerja lapangan di Merauke (dan Fakfak), catatan penting yang saya peroleh adalah, dalam soal kemanusiaan dan keberagaman, justru Jakarta yang harus banyak belajar pada kota-kota di Papua, bukan sebaliknya. Itu berdasarkan asumsi selama ini, bahwa Jakarta dianggap lebih maju (baca: beradab) dibanding Merauke, atau kota-kota lain di Papua.

Saya bertugas ke Fakfak menjelang aksi massa 4 November (411) dan ke Merauke menjelang aksi massa 2 Desember (212), 2016. Segala kebisingan politik di Jakarta, sama sekali tidak terasa di Merauke dan Fakfak. Pada dua kota ini, dan kota-kota lain di Papua, amat terasa betapa kebisingan politik di Jakarta menjadi sebuah anomali.

Sungguh sulit dipahami, bagaimana Jakarta yang dianggap sebagai kota yang paling beradab di Tanah Air, telah berkembang menjadi kota yang dikuasai oleh sentimen primordial. Jakarta telah menjadi permukiman para predator yang senantiasa haus kekuasaan dan harta, menjadikan kota ini kurang nyaman bagi warga yang tidak memiliki akses pada pusat sumber daya ekonomi.

Sekali lagi kita harus belajar dari Merauke. Kini semakin banyak saja kota-kota yang kurang mengutamakan prinsip toleransi dan keberagaman. Bisa jadi memang sudah "kehendak” sejarah, bahwa Monumen Benny harus berdiri dengan anggun di Merauke, kota yang sangat inklusif dan manusiawi. Kita tidak tahu bagaimana nasib monumen itu bila berada di kota lain, termasuk di Jakarta, misalnya.

Kesejahteraan dan Strategi Militer

Tanah Papua ibarat "surga kecil” yang jatuh ke Bumi. Sehingga semua pihak ingin merambah Papua, utamanya untuk memburu kesejahteraan. Secara sekilas, hanya partai politik yang terkesan tidak terlalu antusias menggarap Papua, mengingat wilayah Papua yang luas tidak berbanding lurus dengan jumlah penduduknya. Terkecuali para elit parpol asal Jakarta yang secara pribadi memiliki kepentingan bisnis di Papua, sebagaimana parodi "papa minta saham” sekitar setahun lalu.

Demikian juga dengan TNI, khususnya Angkatan Darat, sangat berkepentingan dengan wilayah Papua, sehingga harus dibentuk Kodam baru, yaitu Kodam XVIII/Kasuari, yang bermarkas di Manokwari (Papua Barat). Kepentingan TNI AD adalah memelihara kemampuan teknis segenap anggotanya, melalui operasi pengamanan perbatasan (pamtas).

Bagi TNI, konsep kesejahteraan memang sedikit berbeda dari yang biasa kita pahami. Kesejahteraan dimaksud tidak sebatas apa yang terlihat, seperti gaji, ULP (uang lauk pauk), dukungan logistik, dan seterusnya, namun juga mencakup  sarana latihan dan kesiapan prajurit. Dalam posisi ini, TNI AD sangat tertolong dengan karakter geografis Papua. Tidak terbayangkan bagaimana melatih kemampuan prajurit (khususnya dari kecabangan infanteri)  bila tidak ditugaskan di Papua.

Papua menjadi wahana bagi prajurit (infanteri) dalam memelihara kemampuan teknisnya melalui operasi pamtas. Sehingga secara berkala, selalu terjadi rotasi pada pasukan yang melaksanakan operasi pamtas.

Di wilayah Merauke, hari-hari ini yang sedang bertugas adalah Yonif 407 (Kodam Diponegoro) dan Yonif Para Raiders 330/Kujang II (Kostrad). Sedikit ke utara, yaitu di Boven Digul, sedang bertugas Yonif Mekanis 413/Bremoro (berasal dari Solo). Yonif mekanis lain yang juga sedang menjalankan operasi pamtas, adalah Yonif Mekanis 516 dari Surabaya.

Sedikit catatan bisa diajukan di sini, apakah yonif mekanis seperti Yonif Mekanis 413 dan Yonif Mekanis 516 tepat bagi operasi pamtas? Mengingat alutsista (alat utama sistem persenjataan) Yonif 413 adalah kendaraan lapis baja, yaitu tank ringan Marder (produksi Jerman), kemudian Yonif 516 adalah Panser Anoa. Operasi pamtas sebenarnya lebih pas dijalankan oleh satuan infanteri reguler (light infantry), seperti Yonif 407 dan Yonif 330 di atas. Bila yang dikirim yonif mekanis, apakah ini sudah sesuai dengan tupoksi (tugas, pokok dan fungsi) yonif mekanis? Secara logika awam saja, alutsista seperti panser atau tank ringan, tidak mungkin dilibatkan saat operasi pamtas, mengingat kontur tanah Papua seperti itu.

Pertanyaan ini memang sangat teknis, dan bisa jadi publik awam tidak terlalu mempermasalahkan juga. Wacana seperti ini sungguh di luar jangkauan masyarakat pada umumnya. Realitas ini menegaskan satu hal, bahwa TNI harus berterima kasih pada penduduk dan tanah Papua, jangan ada lagi "air susu dibalas dengan air tuba”.

Penulis:

Aris Santoso, sejak lama dikenal sebagai pengamat militer (khususnya TNI AD). Kini bekerja sebagai staf administrasi di lembaga HAM (KontraS). Tulisan ini adalah pendapat pribadi.

*Setiap tulisan yang dimuat dalam #DWNesia menjadi tanggung jawab penulis.