MK Jerman Larang Penyimpanan Data Telefon dan Internet

Mahkamah Konstitusi Jerman memutuskan pelarangan penyimpanan data telefon dan internet untuk digunakan bagi kepentingan pengusutan tindak pidana yang selama ini dipraktekkan karena dinilai melanggar undang-undang dasar.

Komentar harian Jerman Stuttgarter Zeitung

„Penyimpanan data secara massal mengacu pada sebuah ketentuan Uni Eropa. Sudah diduga bahwa Mahkamah Konstitusi di Karlsruhe harus mengajukan masalah kontroversial itu ke Mahkamah Konstitusi Eropa. Tapi para hakim Mahkamah Konstitusi menghindari hal itu, karena mereka memiliki dugaan yang beralasan, bagaimana hal itu akan diputuskan di Luksemburg. Standar Jerman dan Eropa tidak hanya berbeda dalam point-point ini. Konfliknyauntuk jangka panjang tidak dapat dielakkan lagi, juga tidak dalam tema tersebut. Hal yang patut dinilai gila adalah rencana pengumpulan data Uni Eropa. Para tokoh politik keamanan boleh berharap: Jika suatu hari Mahkamah di Karlsruhe harus menutup mulut terhadap apa yang disodorkan kepadanya, ibaratnya rimba aturan yang tampak begitu berbahaya sebetulnya masih dapat dibabat.“

Sementara harian Austria Die Presse berkomentar

„Masalah penyimpanan data secara massal adalah setiap pihak yang memiliki tujuan, akan memiliki cara dan jalan untuk menghindari kegilaan menyimpan data. Di dalam jejaring yang masih tersisa adalah mereka yang kepepet untuk memberikan penjelasan akibat terjebak kurangnya kemampuan teknis dan kesialan. Ini hanya menghasilkan satu kesimpulan: Politisi yang memutuskan peraturan semacam itu bukan takut kepada teroris melainkan takut kepada warganya sendiri.“

Angin taufan 'Xynthia' yang melanda Eropa Barat hari Minggu lalu menyebabkan tewasnya 51 orang di Perancis juga menjadi tema komentar dalam tajuk media cetak Eropa. Kerugian akibat badai 'Xynthia' diperkirakan dapat mencapai milyaran Euro. Inilah yang menjadi sorotan harian Perancis Le Monde

„Fatalitas saja tidak menjelaskan semuanya. Risiko yang ditimbulkan manusia terletak di tangannya sendiri. Antara tahun 1999 hingga 2006 didirikan sekitar 10 ribu rumah di kawasan yang rawan banjir. Sebelum dilakukan pengetatan peraturan, seperti yang diusulkan menteri urusan ekologi Chantal Jouanno, harus diperhatikan hal-hal yang sudah eksis. Hal yang sama juga berlaku bagi tanggul penahan banjir. Seribu tanggul yang riskan sudah diketahui, termasuk juga tanggul-tanggul yang tidak akan mampu menahan amukan badai. Kita tidak menginginkan polemik yang tidak perlu, seperti kata Presiden Perancis Nicolas Sarkozy. Tapi setelah masa solidaritas, kini datang masa tanggung jawab.“