Mahkamah Konstitusi Jerman Buka Jalan Bagi Pemilu Baru

Dengan suara mayoritas hakim pada Mahkamah Konstitusi menolak gugatan dua anggota parlemen, yakni Werner Schulz dari Partai Hijau dan Jelena Hoffman dari Partai SPD, yang menentang pembubaran parlemen dan dimajukannya pelaksanaan pemilihan umum. Tujuh orang hakim menolak dan seorang hakim mendukung. Demikian keputusan yang disampaikan Ketua Mahkamah Konstitusi Winfried Hassemer. Disebutkan gugatan yang disampaikan kedua anggota parlemen tidak beralasan. Dengan keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut, untuk keempat kalinya dalam sejarah Republik Federal, diselenggarakan pemilihan umum yang dimajukan.

Selanjutnya Ketua Mahkamah Konstitusi Winfried Hassemer mengatakan, keputusan Presiden Horst Köhler tanggal 21 Juli lalu untuk membubarkan parlemen atas permintaan Kanselir Gerhard Schröder sesuai dengan undang-undang. Penilaian yang disampaikan Kanselir Gerhard Schröder bahwa ia tidak lagi memiliki dukungan suara mayoritas yang meyakinkan bagi program pembaruan yang dijalankan, dapat diterima. Dua anggota parlemen masing-masing Werner Schulz dari Partai Hijau dan Jelena Hoffman dari Partai SPD mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi yang menentang keputusan Presiden Horst Köhler untuk membubarkan parlamen dan memajukan penyelenggaraan pemilihan umum, yang disebutnya sebagai melanggar undang-undang dan melanggar haknya sebagai anggota parlemen. Disamping itu mereka juga menyampaikan alasan, Kanselir Gerhard Schröder dengan sengaja menginginkan kekalahan dalam pemungutan suara mosi kepercayaan di parlemen tanggal 1 Juli lalu. Para penggugat menyebut Kanselir Gerhard Schröder lari dari tanggung jawab. Padahal ia masih tetap didukung partai koalisi pemerintahan.

Keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut, yang membuka jalan bagi diselenggarakannya pemilihan umum yang dimajukan tanggal 18 September mendatang, disambut oleh Partai SPD. Politisi partai SPD Dieter Wiefelspütz menyebutnya sebagai sebuah keputusan yang berarti dan penting. Kanselir Gerhard Schröder menilai keputusan Mahkamah Konstitusi sebagai membenarkan pandangannya.Sementara Ketua Parlemen Wolfgang Thierse, mengatakan, dengan keputusan tersebut sekarang diperoleh kejelasan, dan kampanye pemilihan umum tanpa ragu-ragu dapat dilanjutkan, untuk pada akhirnya dapat diraih keberhasilan.

Juga partai CDU/CSU menilai dengan positif keputusan Mahkamah Konstitusi untuk menyelenggarakan pemilihan umum baru, dan menyebutnya sebagai "keputusan yang jelas“. Sementara itu Presiden Horst Köhler menyatakan akan mempelajari secara mendasar isi keputusan Mahkamah Konstitusi, yang membenarkan keputusan yang diambilnya untuk memajukan pelaksanaan pemilihan umum. Ia menyerukan kepada warga Jerman agar menggunakan hak pilih. Dikatakannya, sekarang para pemilih mempunyai kemungkinan untuk ikut menentukan jalan menuju masa depan negaranya. Kepada partai-partai politik, Presiden Horst Köhler menyerukan agar melakukan kampanye pemilihan umum yang jujur. Konsep politik dalam menghadapi masalah di Jerman hendaknya disampaikan kepada para warga dengan menyeluruh dan jujur.