1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya
EkonomiAsia

Lobi Politik, Cina Ajak Australia Jalin Kerja Sama Dagang

10 September 2021

Beijing tengah melancarkan lobi politik dengan Australia demi kerja sama dagang utama. Menteri Keuangan Australia memperingatkan parlemen agar ada diversifikasi supaya ekonominya tidak terlalu bergantung dengan Cina.

https://p.dw.com/p/409iK
Perdana Menteri Australia Scott Morrison (kiri) berjabat tangan dengan Perdana Menteri CIna Li Keqiang (kanan) dalam pertemuan sela ASEAN-China Summit ke-22 di Bangkok, Thailand (3/11/2019)
Perdana Menteri Australia Scott Morrison (kiri) berjabat tangan dengan Perdana Menteri CIna Li Keqiang (kanan) dalam pertemuan sela ASEAN-China Summit ke-22 di Bangkok, Thailand (3/11/2019)Foto: Imago-Images/VCGI

Pemerintah Cina tengah melobi parlemen Australia agar bergabung dengan perjanjian dagang regional utama, dengan tujuan memperkuat kerjasama dagang kedua negara dan menghindari pembahasan sanksi denda miliaran dolar yang dijatuhkan Beijing untuk Australia.

Kedutaan besar Cina, melalui proses lobi yang akan dibahas dalam parlemen Australia, mengatakan bahwa kedua negara memiliki potensi besar jika menjalin kerjasama ekonomi.

Pasalnya, China-Australia Free Trade Agreement (CAFTA) yang disepakati tahun 2015 silam disebut telah berhasil membuat percepatan pembangunan dalam hubungan kedua negara, menciptakan mekanisme penyeselaian sengketa, bahkan 95% tarif dagang telah dibebaskan tahun lalu.

Parlemen Australia diperingatkan agar lakukan diversifikasi ekonomi

Lobi yang diajukan pemerintah Cina tersebut dilakukan pada pekan yang sama, ketika Menteri Keuangan Australia Josh Frydenberg memperingatkan parlemen bahwa Australia harus melakukan diversifikasi perekonomian agar mengurangi ketergantungan dengan Cina — terlepas dari Cina yang saat ini merupakan rekan dagang terbesar Australia.

Semua sektor usaha pun diminta bersiap menghadapi kemungkinan ketegangan ekonomi baru ketika Australia berupaya melakukan diversifikasi tersebut.

Para pekerja mengawasi sapi ternak yang diimpor dari Australia meninggalkan kapal kargo di pelabuhan Qingdao, provinsi Shandong, Cina (15/4/2018)
Para pekerja mengawasi sapi ternak yang diimpor dari Australia meninggalkan kapal kargo di pelabuhan Qingdao, provinsi Shandong, Cina (15/4/2018)Foto: Reuters

Konflik kepentingan politik luar negeri Cina-Australia

Di tahun 2020, banyak produk agrikultur Australia yang telah terdaftar untuk dikirim ke Cina mengalami hambatan bea cukai, atau masuk dalam antrian pembuangan.

Hal ini lantas dipandang secara luas di Australia sebagai bentuk upaya politis Cina karena Australia sempat menyerukan penyelidikan internasional tentang asal-usul COVID-19.

"Bukan rahasia lagi kalau Cina sedang menarget perekonomian Australia belakangan ini,” sebut Frydenberg dalam pidatonya di Canberra, Senin (6/9).

Perluasan kerja sama ekonomi jadi solusi?

Sejak Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP - Perjanjian Kerjasama Komprehensif dan Progresif Trans-Pacific) dibentuk dan disepakati 11 negara, termasuk Australia di tahun 2018, Inggris, Cina, Taiwan, dan Thailand telah menunjukkan ketertarikannya untuk bergabung.

Departemen luar negeri dan perdagangan Australia sebelumnya telah menyatakan kepada parlemen bahwa menambah jumlah keanggotaan CPTPP menjadi lebih dari 11 negara yang menandatangani perjanjian awal, akan membantu Australia melakukan diversifikasi pasar ekspornya.

Hingga kini, ekspor Australia ke Cina mencapai valuasi sebesar 19,4 miliar dolar Australia; rekor tertinggi dalam 12 bulan terhitung hingga 31 Juli 2021, meningkat sebanyak 72% dibandingkan periode 12 bulan sebelumnya permintaan bijih besi sedang sangat tinggi.

th/hp (Reuters)