Lapid Jadi Perdana Menteri Baru, Israel Segera Gelar Pemilu

Pemungutan suara terkait pembubaran parlemen Israel akan diadakan pada minggu depan. Hal ini membuka jalan bagi pemilu kelima negara itu dalam tiga setengah tahun, setelah pemerintahan Perdana Menteri Naftali Bennett tidak dapat menahan tekanan yang meningkat pada koalisi pemerintahan yang berkuasa.

Koalisi pemerintahan yang terbentuk dari delapan partai berbeda yang mencakup partai-partai sayap kanan, liberal, dan Muslim Arab mulai retak setelah beberapa anggota partai Bennett meninggalkannya.

Bennett akan digantikan oleh Menteri Luar Negeri Yair Lapid, mitra koalisi utamanya yang berhasil menghentikan rekor 12 tahun pemerintahan mantan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

Lapid, mantan jurnalis yang mengepalai partai terbesar dalam koalisi, Yesh Atid, akan menjabat sebagai perdana menteri sementara sampai pemerintahan baru bisa dibentuk.

"Kami berdiri di hadapan Anda hari ini di saat yang tidak mudah, tetapi dengan kesepakatan, kami membuat keputusan yang tepat untuk Israel," kata Bennett dalam pernyataan yang disiarkan televisi saat dia berdiri di samping Lapid.

Pemungutan suara akan diadakan di parlemen minggu depan, setelah itu Lapid akan mengambil alih jabatan perdana menteri, menurut juru bicara Bennett. Langkah itu dilakukan hanya beberapa minggu menjelang kunjungan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dengan agenda membantu meningkatkan hubungan keamanan regional melawan musuh lama Israel, Iran.

"Saya pikir pemerintah melakukan pekerjaan yang sangat baik selama setahun terakhir. Sayang sekali negara ini harus terseret ke dalam pemilu baru," kata Menteri Pertahanan Benny Gantz, pemimpin partai tengah dalam koalisi.

Tanggal untuk pemungutan suara diumumkan, tetapi media Israel melaporkan kemungkinan akan berlangsung pada Oktober mendatang.

Akhir pemerintahan Bennett

Lapid mengatakan dia tidak akan menunggu sampai pemilu baru untuk mengatasi masalah yang dihadapi Israel.

"Kita perlu mengatasi biaya hidup, melancarkan kampanye melawan Iran, Hamas dan Hizbullah, dan melawan kekuatan yang mengancam untuk mengubah Israel menjadi negara non-demokrasi," katanya.

Bennett, mantan miliuner komando dan teknologi yang memasuki politik nasional pada 2013, membela apa yang dilakukan pemerintahannya, dengan mengatakan mereka telah mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi angka pengangguran, dan menghapus defisit untuk pertama kalinya dalam 14 tahun.

Namun, ketika tekanan pada pemerintah meningkat dalam beberapa hari terakhir, dia tidak dapat menyatukan koalisi dan memutuskan untuk mundur sebelum partai sayap kanan Netanyahu, Likud, dapat mengajukan mosi sendiri untuk membubarkan parlemen.

Netanyahu, yang telah bersumpah untuk kembali berkuasa meskipun menghadapi kasus korupsi, mengatakan Partai Likud akan memimpin pemerintahan berikutnya. "Malam ini orang-orang tersenyum," katanya, berbicara kepada wartawan di parlemen.

"Mereka memahami sesuatu yang hebat terjadi di sini. Kami menyingkirkan pemerintah terburuk dalam sejarah negara ini," tambahnya.

Sementara itu di Gaza, kelompok Hamas mengatakan tidak akan mengubah arahnya dengan pemerintah baru mana pun. "Kita harus melawan untuk mendapatkan kembali hak penuh rakyat kita," kata juru bicara Fawzi Barhoum.

ha/pkp (Reuters)