KSP Bantah Level PPKM Dinaikkan Jelang Ramadan
10 Februari 2022
Kantor Staf Presiden (KSP) membantah isu level PPKM selalu dinaikkan menjelang bulan suci Ramadan. KSP menegaskan penentuan level PPKM selalu mengacu pada data, kajian pakar hingga asesmen situasi COVID-19 di setiap daerah.
"Indikator yang digunakan dalam penentuan level PPKM tiap daerah mengacu pada rekomendasi pakar dan WHO, seperti angka kasus, angka testing, tracing, bed, vaksin, dan lain-lain," kata Tenaga Ahli Utama KSP Abraham Wirotomo dalam keterangan tertulis yang berjudul 'KSP Bantah Jelang Ramadan Level PPKM Pasti akan Dinaikkan', Kamis (10/02).
"Jadi sungguh tidak benar mengaitkan pengetatan level PPKM dengan momentum perayaan agama tertentu," sambung Abraham.
Abraham memastikan pemerintah transparan dalam penentuan level PPKM. Dia mengatakan hasil asesmen situasi COVID-19 setiap daerah bisa dilihat di situs Kemenkes.
"Di situ ada semua datanya," ujar Abraham.
Abraham meminta masyarakat tidak terpengaruh isu-isu miring yang mengaitkan level PPKM dengan kegiatan keagamaan. Dia mengajak semua pihak untuk bersatu melawan pandemi.
"Sekarang adalah momentum kita untuk bersatu dan bergotong royong menghadapi gelombang Omicron," ujar Abraham.
Jokowi: Dunia harus lebih siap hadapi krisis kesehatan
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan seluruh negara harus lebih tanggap dalam menghadapi krisis kesehatan. Untuk itu, harus ada perbaikan infrastruktur kesehatan dunia yang harus dilakukan. Jokowi mengatakan hal tersebut akan menjadi agenda prioritas Indonesia pada Presidensi G20 2022. Ia menyampaikan pesan tersebut dalam agenda yang juga dihadiri Kepala Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus.
"Dunia harus lebih siap dan lebih tanggap terhadap krisis kesehatan. Setiap negara harus memiliki kesempatan yang sama untuk mempersiapkan diri dari ancaman pandemi berikutnya," jelas Jokowi dalam forum virtual Access to COVID-19 Tools Accelerator (ACT-A) Campaign 2022, Rabu (09/02).
Menurutnya, kunci untuk bisa keluar dari pandemi COVID-19 ini adalah solidaritas dan kerja sama. Ia menilai negara maju dan pendonor perlu memperhatikan pengembangan negara berkembang.
Jokowi juga mendorong dukungan pembiayaan kesehatan untuk negara berkembang. Sebab, negara berkembang harus diberdayakan dalam upaya penanganan pandemi ini, agar tidak ada yang tertinggal dalam krisis ini.
"Negara berkembang harus menjadi bagian dari rantai pasok suplai obat, vaksin, dan peralatan kesehatan. Untuk itu, kerja sama, riset, investasi, dan transfer teknologi mutlak dilakukan," pungkasnya.
Perlu diketahui, ACT-A merupakan kerja sama multilateral yang dibangun untuk mempercepat pengembangan, pembuatan, dan pemerataan akses tes, perawatan, serta vaksin COVID-19. (Ed: ha)
Baca selengkapnya di: Detik News
KSP Bantah Isu Level PPKM Pasti Dinaikkan Jelang Ramadan
Depan WHO, Jokowi Sebut Dunia Harus Lebih Siap Hadapi Krisis Kesehatan