Korea Selatan: Presiden Yoon Hadapi Sidang Pidana
20 Februari 2025
Presiden Korea Selatan yang dimakzulkan Yoon Suk Yeol hadir di pengadilan pada hari Kamis (20/02) untuk persidangan pendahuluan pidana atas tuduhan pemberontakan.
Yoon tiba di tengah keamanan ketat di pengadilan distrik pusat Seoul. Ia menjadi presiden Korea Selatan pertama yang diadili dalam kasus pidana.
Pada bulan Desember lalu, Yoon sempat memberlakukan darurat militer di Korea Selatan dan parlemen kemudian memberikan suara untuk memakzulkannya pada pertengahan Desember.
Jaksa menuduh presiden yang diberhentikan sementara itu sebagai "pemimpin pemberontakan".
Mereka meminta proses hukum yang cepat mengingat "beratnya" kasus tersebut, tetapi pengacara Yoon mengatakan mereka membutuhkan lebih banyak waktu untuk meninjau dokumen.
Pengacara Yoon, Kim Hong-il mengatakan deklarasi darurat militernya tidak dimaksudkan untuk melumpuhkan negara. Sebaliknya, katanya, itu dimaksudkan untuk "memperingatkan publik tentang krisis nasional yang disebabkan oleh kediktatoran legislatif dari partai oposisi yang dominan, yang telah melumpuhkan pemerintahan."
Krisis Politik di Korea Selatan
Bulan lalu, jaksa mendakwa Yoon, menuduhnya mengatur pemberontakan melalui penerapan darurat militer.
Awalnya, Yoon membarikade dirinya di dalam kompleks rumahnya di Seoul sebelum akhirnya ditangkap pada bulan Januari.
Dia secara resmi didakwa pada tanggal 26 Januari atas tuduhan pemberontakan.
Mahkamah Konstitusi secara terpisah sedang mempertimbangkan apakah akan secara resmi memberhentikan Yoon atau mengembalikan kedudukannya sebagai presiden.
Kejahatan pemberontakan adalah salah satu dari sedikit tuduhan pidana yang tidak memberikan kekebalan kepada presiden Korea Selatan. Kejahatan ini dapat dihukum dengan hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Namun, Korea Selatan belum pernah mengeksekusi siapa pun selama beberapa dekade.
Yoon, seorang konservatif, dengan tegas membantah melakukan kesalahan apa pun. Dia menyebut darurat militernya sebagai tindakan pemerintahan yang sah yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran publik tentang bahaya yang ditimbulkan oleh Majelis Nasional yang dikendalikan kaum liberal yang menghalangi agendanya dan memakzulkan pejabat tinggi.
Ayo berlangganan newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!
Optimisme warga untuk bangkit kembali
Pada tanggal 3 Desember 2024, Presiden Yoon Suk Yeol mengejutkan Korea Selatan dengan pengumuman darurat militer. Ia menuduh oposisi yang mendominasi Majelis Nasional melakukan kegiatan 'antinegara' yang mengancam demokrasi. Yoon mengangkat Jenderal Park An-Su sebagai komandan darurat militer, yang segera melarang seluruh aktivitas politik, demonstrasi, serta mengendalikan media dan publikasi.
Beberapa jam kemudian, Presiden Yoon akhirnya memutuskan untuk mencabut status darurat militer di Korsel pada Rabu (04/12). Pencabutan status darurat militer itu dilakukan setelah Yoon mengumpulkan anggota kabinetnya dan menyetujui desakan Majelis Nasional melalui voting untuk membatalkan darurat militer.
Akhir tahun lalu aksi unjuk rasa di Korea Selatan menarik perhatian dunia. Aksi protes menuntut pemakzulan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol diwarnai slogan ‘nyeleneh’, lightstick K-Pop, hingga lagu-lahu hits K-Pop untuk membakar semangat perlawanan, seolah menunjukkan bahwa aksi protes tidak melulu diwarnai kekerasan. Meski demikian bentrokan kadang kala tetap tak terhindarkan.
Kini sebagian warga Korea Selatan ingin krisis politik ini segera berakhir dan agar pemerintah kembali fokus menangani masalah-masalah sehari-hari, seperti ekonomi yang lemah dan nilai tukar mata uang won yang terus merosot terhadap dolar.
Tapi banyak warga yang merasa bangga bahwa negara yang pernah mengalami rangkaian kediktatoran militer yang berlangsung hingga akhir 1980-an ini telah cukup tangguh mempertahankan institusi demokratisnya di tengah ujian yang begitu berat.
ap/yf h dpa, AP, EFE)